Editorial Hukum
Open AccessOA2024
Dari Partisipasi Bermakna menjadi Tanpa Makna: Tragedi Omnibus Law Cipta Kerja Indonesia
Ringkasan ini mengkaji konsep partisipasi bermakna menurut Mahkamah Konstitusi dan pelembagaannya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang mengungkap kesenjangan signifikan antara teori dan praktik, terutama dalam pembentukan undang-undang darurat terkait Omnibus Law Cipta Kerja.
Zainal Arifin Mochtar; Yance Arizona; Faiz Rahman; Umar Mubdi; Garuda Era Ruhpinesthi; Mochamad Adli Wafi· Jurnal Media Hukum· 2024· DOI 10.18196/jmh.v31i2.23557
Masalah inti
Prinsip partisipasi bermakna dalam pembentukan undang-undang—yang menekankan hak untuk didengar, dipertimbangkan, dan dijelaskan—diperkenalkan oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia dan kemudian dilembagakan melalui perubahan atas Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022). Meskipun telah dilembagakan, partisipasi bermakna masih kurang diterapkan. Hal ini terlihat dari minimnya keterlibatan publik dalam penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang melegalkan Omnibus Law Cipta Kerja, serta dalam putusan Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja 2.0) yang menilai partisipasi publik tidak relevan untuk undang-undang darurat. Perkembangan ini menyoroti inkonsistensi dalam penerapan prinsip partisipasi bermakna dalam praktik legislasi di Indonesia. Penelitian ini mengevaluasi pelembagaan partisipasi bermakna dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dan penerapan praktisnya dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia.
Inovasi
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal, dengan mengkaji bahan pustaka dan data sekunder untuk menganalisis kerangka hukum dan penerapannya. Studi ini berfokus pada norma dan prinsip hukum yang mendasari partisipasi bermakna, serta penerapannya dalam kasus legislasi tertentu, terutama Omnibus Law Cipta Kerja dan pelegalan darurat setelahnya.
Pendahuluan
Prinsip partisipasi bermakna dalam pembentukan undang-undang—yang menekankan hak untuk didengar, dipertimbangkan, dan dijelaskan—diperkenalkan oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia dan kemudian dilembagakan melalui perubahan atas Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022). Meskipun telah dilembagakan, partisipasi bermakna masih kurang diterapkan. Hal ini terlihat dari minimnya keterlibatan publik dalam penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang melegalkan Omnibus Law Cipta Kerja, serta dalam putusan Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja 2.0) yang menilai partisipasi publik tidak relevan untuk undang-undang darurat. Perkembangan ini menyoroti inkonsistensi dalam penerapan prinsip partisipasi bermakna dalam praktik legislasi di Indonesia. Penelitian ini mengevaluasi pelembagaan partisipasi bermakna dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dan penerapan praktisnya dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia.
Mengapa penting
Analisis menyoroti inkonsistensi dalam penerapan prinsip partisipasi bermakna. Meskipun pelembagaan partisipasi bermakna mencerminkan langkah positif menuju tata kelola demokratis, penerapannya yang tidak konsisten melemahkan potensinya. Kasus Omnibus Law Cipta Kerja menunjukkan bagaimana pembentukan undang-undang darurat dapat digunakan untuk melewati partisipasi publik, bahkan ketika undang-undang tersebut memengaruhi kepentingan publik yang luas. Putusan Mahkamah Konstitusi lebih lanjut melegitimasi pengecualian ini dengan menyatakan partisipasi publik tidak relevan untuk undang-undang darurat. Hal ini menciptakan paradoks: lembaga yang seharusnya menjaga partisipasi bermakna (Mahkamah Konstitusi) justru, dalam kasus ini, mengesahkan penghindarannya. Studi ini menyimpulkan bahwa tanpa penerapan yang konsisten, pelembagaan partisipasi bermakna tetap sekadar simbolis dan gagal meningkatkan tata kelola demokratis di Indonesia.
Siapa yang sebaiknya membaca
Pembaca Research Digest dan praktisi rumpun ini.
Membuka konten member…