Jadwal Sholat

Memuat jadwal sholat…

Editorial Hukum

Open AccessOA2024

Hawala di Pengadilan Pidana: Peran Hukum dan Budaya Komersial dalam Pertukaran Keuangan Informal

Makalah ini berargumen bahwa kerangka normatif dan budaya ḥawāla yang berbasis syariah, tertanam dalam jaringan sosial Muslim, menyediakan alat bagi pengadilan untuk membedakan transfer nilai informal yang sah dari yang tidak sah, sekaligus menantang perspektif New Institutional Economics yang dominan dan mengabaikan ciri-ciri normatif tersebut.
Jonathan G. Ercanbrack· Crime, law and social change· 2024· DOI 10.1007/s10611-024-10162-w

Masalah inti

Makalah ini dibuka dengan pernyataan bahwa pemahaman ḥawāla dan sistem transfer nilai informal (IVTS) lain yang berbasis sejarah harus mempertimbangkan unsur normatif dan budaya yang membentuk serta memfasilitasi transaksi di pasar keuangan yang terglobalisasi. Penulis memosisikan argumennya berlawanan dengan pendekatan akademik yang dominan—penjelasan New Institutional Economics (NIE)—yang memandang institusi ekonomi melalui lensa pencarian laba dan pembangunan institusi yang berpusat pada kepentingan diri. Perspektif NIE, menurut makalah ini, mengabaikan kerangka acuan bersama yang dibangun atas dasar komunitas, keyakinan bersama, serta aturan dan harapan normatif yang menopang ḥawāla. Pengabaian ini sangat bermasalah dalam konteks hukum pidana, ketika perspektif hukum yang berorientasi laba mengabaikan ciri-ciri normatif yang kadang muncul dalam karakteristik transaksional pertukaran tersebut. Tesis utama makalah ini adalah bahwa kerangka normatif dan budaya ḥawāla yang berbasis syariah terbentuk dalam relasi sosial jaringan Muslim dan bahwa, dalam konteks hukum pidana, normativitas ini dapat dipakai sebagai alat untuk membedakan transaksi sah dan tidak sah.

Inovasi

Makalah ini memakai analisis konseptual dan komparatif, dengan bersandar pada kajian sejarah dan sosio-legal untuk mengkritik kerangka NIE dan mengusulkan pemahaman alternatif atas ḥawāla. Makalah ini menelaah dimensi normatif dan budaya ḥawāla yang tertanam dalam jaringan Muslim, lalu mengontraskannya dengan asumsi NIE yang berorientasi laba. Metodologinya kualitatif, berfokus pada interpretasi norma hukum dan budaya alih-alih pengumpulan data empiris. Penulis menyintesis wawasan dari hukum Islam, sosiologi ekonomi, dan hukum pidana untuk mengembangkan kerangka bagi pengadilan dalam menilai bukti transaksi ḥawāla. Analisis ini ditempatkan dalam konteks pasar keuangan yang terglobalisasi dan tantangan yang ditimbulkannya bagi sistem hukum yang tidak akrab dengan praktik komersial non-Barat.
Pendahuluan
Makalah ini dibuka dengan pernyataan bahwa pemahaman ḥawāla dan sistem transfer nilai informal (IVTS) lain yang berbasis sejarah harus mempertimbangkan unsur normatif dan budaya yang membentuk serta memfasilitasi transaksi di pasar keuangan yang terglobalisasi. Penulis memosisikan argumennya berlawanan dengan pendekatan akademik yang dominan—penjelasan New Institutional Economics (NIE)—yang memandang institusi ekonomi melalui lensa pencarian laba dan pembangunan institusi yang berpusat pada kepentingan diri. Perspektif NIE, menurut makalah ini, mengabaikan kerangka acuan bersama yang dibangun atas dasar komunitas, keyakinan bersama, serta aturan dan harapan normatif yang menopang ḥawāla. Pengabaian ini sangat bermasalah dalam konteks hukum pidana, ketika perspektif hukum yang berorientasi laba mengabaikan ciri-ciri normatif yang kadang muncul dalam karakteristik transaksional pertukaran tersebut. Tesis utama makalah ini adalah bahwa kerangka normatif dan budaya ḥawāla yang berbasis syariah terbentuk dalam relasi sosial jaringan Muslim dan bahwa, dalam konteks hukum pidana, normativitas ini dapat dipakai sebagai alat untuk membedakan transaksi sah dan tidak sah.

Mengapa penting

Pembahasan menguraikan implikasi temuan ini bagi hukum pidana. Penulis berargumen bahwa lensa NIE yang berorientasi laba tidak memadai untuk memahami ḥawāla karena mengabaikan kerangka normatif dan budaya yang membentuk transaksi sah. Dalam konteks hukum pidana, kelalaian ini dapat menyebabkan transfer sah disalahartikan sebagai tindak pidana. Makalah ini mengusulkan agar pengadilan mempertimbangkan bukti kepadatan jaringan, keyakinan bersama, dan harapan normatif sebagai indikator kesahan. Sebaliknya, adanya kekerasan, orientasi laba, dan peserta yang beragam dapat menandakan aktivitas kriminal. Penulis mengakui bahwa perspektif NIE telah mendominasi karya akademik, tetapi berpendapat bahwa perspektif itu gagal menangkap kompleksitas ḥawāla secara utuh. Makalah ini ditutup dengan menekankan perlunya sistem hukum memasukkan konteks budaya dan sejarah ke dalam penilaian mereka atas sistem transfer nilai informal, khususnya di masyarakat multikultural.

Siapa yang sebaiknya membaca

Pembaca Research Digest dan praktisi rumpun ini.

Membuka konten member…