Editorial Hukum
Open AccessOA2024
Jaminan Konstitusi Indonesia terhadap Perlakuan Diskriminatif: Sebuah Studi Empiris
Studi empiris ini menyelidiki persepsi mahasiswa internasional terhadap perlakuan diskriminatif di lembaga pendidikan Indonesia dan menilai upaya pemerintah dalam menangani persoalan tersebut berdasarkan Pasal 28I UUD 1945. Temuan menunjukkan diskriminasi yang meluas dan persepsi kurangnya langkah efektif, sehingga menghasilkan rekomendasi untuk memperkuat penerapan hukum anti-diskriminasi dan lingkungan inklusif.
Ramalina Ranaivo Mikea Manitra; A. Prabandariยท Diponegoro Law Reviewยท 2024ยท DOI 10.14710/dilrev.9.2.2024.332-352
Masalah inti
Hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif adalah hak asasi manusia universal yang dijamin dalam UUD 1945 Republik Indonesia, khususnya Pasal 28I ayat (2) dan (4). Meskipun terdapat jaminan konstitusi tersebut, praktik diskriminatif masih berlangsung, terutama terhadap kelompok rentan seperti mahasiswa internasional. Studi ini bertujuan menelaah persepsi mahasiswa internasional mengenai perlakuan diskriminatif yang mereka alami di Indonesia dan mengevaluasi upaya pemerintah dalam menangani persoalan tersebut di lembaga pendidikan. Penelitian ini berfokus pada berjalannya hukum positif, khususnya ketentuan konstitusi, dan berupaya menjembatani kesenjangan antara jaminan konstitusi dan pengalaman nyata mahasiswa internasional. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang memadukan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis untuk memberikan analisis menyeluruh atas persoalan tersebut.
Inovasi
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang memadukan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner yang dibagikan kepada 30 mahasiswa internasional yang belajar di Indonesia. Data sekunder diperoleh dari dokumen hukum, literatur akademik, dan laporan pemerintah. Kuesioner bertujuan menangkap pengalaman responden atas perlakuan diskriminatif, kesadaran mereka terhadap perlindungan konstitusi, dan persepsi mereka terhadap upaya pemerintah dalam menangani diskriminasi. Data dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif untuk mengidentifikasi pola dan tema. Pendekatan empiris memungkinkan pemahaman yang berpijak pada kenyataan mengenai kesenjangan antara jaminan hukum dan pengalaman hidup, sehingga menjadi dasar bagi rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas langkah anti-diskriminasi.
Pendahuluan
Hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif adalah hak asasi manusia universal yang dijamin dalam UUD 1945 Republik Indonesia, khususnya Pasal 28I ayat (2) dan (4). Meskipun terdapat jaminan konstitusi tersebut, praktik diskriminatif masih berlangsung, terutama terhadap kelompok rentan seperti mahasiswa internasional. Studi ini bertujuan menelaah persepsi mahasiswa internasional mengenai perlakuan diskriminatif yang mereka alami di Indonesia dan mengevaluasi upaya pemerintah dalam menangani persoalan tersebut di lembaga pendidikan. Penelitian ini berfokus pada berjalannya hukum positif, khususnya ketentuan konstitusi, dan berupaya menjembatani kesenjangan antara jaminan konstitusi dan pengalaman nyata mahasiswa internasional. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang memadukan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis untuk memberikan analisis menyeluruh atas persoalan tersebut.
Mengapa penting
Temuan ini menegaskan perlunya penerapan hukum dan kebijakan anti-diskriminasi yang lebih kuat. Meskipun UUD 1945 menyediakan kerangka perlindungan yang kokoh terhadap diskriminasi, penerapan praktisnya masih lemah. Studi ini merekomendasikan agar pemerintah Indonesia memperkuat mekanisme pemantauan dan penegakan, membentuk sistem pengaduan yang mudah diakses, serta menyediakan upaya hukum bagi korban. Lembaga pendidikan hendaknya membangun lingkungan inklusif melalui kampanye kesadaran, pelatihan keberagaman, dan kebijakan anti-diskriminasi yang jelas. Kesenjangan antara jaminan konstitusi dan kenyataan dapat dijembatani melalui pendekatan multi-pemangku kepentingan yang melibatkan pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi untuk melindungi setiap individu dari perlakuan diskriminatif, sehingga mahasiswa internasional dapat sepenuhnya menikmati hak mereka.
Siapa yang sebaiknya membaca
Pembaca Research Digest dan praktisi rumpun ini.
Membuka konten memberโฆ