Jadwal Sholat

Memuat jadwal sholatโ€ฆ

Editorial Hukum

Open AccessOA2023

Putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia tentang Skema Outsourcing: Menyeimbangkan Perlindungan dan Efisiensi?

Penelitian ini mengkaji bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia menyeimbangkan efisiensi perusahaan dan perlindungan hak pekerja outsourcing, khususnya melalui Putusan No. 012/PUU-I/2003 dan No. 27/PUU-IX/2011. Penulis berargumen bahwa pengujian undang-undang di masa depan harus menilai apakah regulasi outsourcing baru tetap menjaga keseimbangan ini.
I. G. A. Palguna; Ita Nurjanah; Ni Komang Tari Padmawati; I. K. Dananjaya; I. M. Halmadiningratยท Journal of Indonesian Legal Studiesยท 2023ยท DOI 10.15294/jils.v8i2.66507

Masalah inti

Artikel ini menelusuri pandangan Mahkamah Konstitusi Indonesia tentang outsourcing sebagaimana dibentuk oleh putusan-putusannya berdasarkan UUD 1945. Penelitian ini berfokus pada dua putusan utama: No. 012/PUU-I/2003 dan No. 27/PUU-IX/2011. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisisnya atas skema outsourcing di bawah undang-undang terbaru, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja. Penulis bertujuan memahami bagaimana Mahkamah menyeimbangkan efisiensi ekonomi bagi perusahaan dengan perlindungan hak konstitusional pekerja outsourcing.

Inovasi

Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hal ini mencakup analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan konsep hukum yang mendasarinya untuk menilai konsistensi dan implikasi sikap Mahkamah terhadap outsourcing.
Pendahuluan
Artikel ini menelusuri pandangan Mahkamah Konstitusi Indonesia tentang outsourcing sebagaimana dibentuk oleh putusan-putusannya berdasarkan UUD 1945. Penelitian ini berfokus pada dua putusan utama: No. 012/PUU-I/2003 dan No. 27/PUU-IX/2011. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisisnya atas skema outsourcing di bawah undang-undang terbaru, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja. Penulis bertujuan memahami bagaimana Mahkamah menyeimbangkan efisiensi ekonomi bagi perusahaan dengan perlindungan hak konstitusional pekerja outsourcing.

Mengapa penting

Penulis menganalisis putusan Mahkamah secara rinci, menyoroti bagaimana Mahkamah menafsirkan UUD 1945 untuk mengizinkan outsourcing namun dengan pengamanan. Mereka membahas implikasi Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan penggantinya, dengan mencatat bahwa kerangka Mahkamah mensyaratkan setiap regulasi baru harus menjaga keseimbangan antara efisiensi dan perlindungan. Pembahasan menekankan bahwa pendekatan Mahkamah menjadi tolok ukur bagi pengujian undang-undang di masa depan, memastikan hak pekerja outsourcing tidak terpinggirkan demi mengejar efisiensi ekonomi.

Siapa yang sebaiknya membaca

Pembaca Research Digest dan praktisi rumpun ini.

Membuka konten memberโ€ฆ