Jadwal Sholat

Memuat jadwal sholatโ€ฆ

Editorial Hukum

Open AccessOA2025

Aktivisme Yudisial Mahkamah Konstitusi dalam Penemuan Hukum Progresif: Batasan, Checks and Balances, dan Ancaman Menjadi Positive Legislator

Studi ini mengkaji aktivisme yudisial Mahkamah Konstitusi Indonesia sebagai penemuan hukum progresif, menilai risiko terhadap pemisahan kekuasaan dan terhadap Mahkamah yang bertindak sebagai positive legislator. Studi ini menganalisis dua putusan penting untuk mengusulkan batasan interpretatif dan judicial self-restraint.
Nur Hasanah; I. Triadiยท Siyasah Dusturiyah: State Law Reviewยท 2025ยท DOI 10.65101/dv2vw205

Masalah inti

Studi ini membahas aktivisme yudisial Mahkamah Konstitusi Indonesia (Mahkamah Konstitusi) sebagai bentuk penemuan hukum progresif (Rechtvinding) dalam tradisi civil law. Studi ini mempertanyakan apakah aktivisme tersebut, yang dimaksudkan untuk mengisi kekosongan dalam hukum tertulis, mengancam doktrin pemisahan kekuasaan dengan mengubah Mahkamah menjadi positive legislator. Penelitian ini berada dalam ketegangan antara keadilan substantif dan kedaulatan legislatif, serta bertujuan mengidentifikasi batasan dan checks and balances untuk mempertahankan supremasi konstitusi.

Inovasi

Dengan menggunakan metode penelitian hukum doktrinal, analisis ini menyintesis teks peraturan perundang-undangan, case law, dan komentar akademik melalui teknik hermeneutik dan komparatif. Pendekatan ini berfokus pada putusan pengujian konstitusionalitas untuk mengevaluasi praktik interpretatif dan implikasi kelembagaannya.
Pendahuluan
Studi ini membahas aktivisme yudisial Mahkamah Konstitusi Indonesia (Mahkamah Konstitusi) sebagai bentuk penemuan hukum progresif (Rechtvinding) dalam tradisi civil law. Studi ini mempertanyakan apakah aktivisme tersebut, yang dimaksudkan untuk mengisi kekosongan dalam hukum tertulis, mengancam doktrin pemisahan kekuasaan dengan mengubah Mahkamah menjadi positive legislator. Penelitian ini berada dalam ketegangan antara keadilan substantif dan kedaulatan legislatif, serta bertujuan mengidentifikasi batasan dan checks and balances untuk mempertahankan supremasi konstitusi.

Mengapa penting

Studi ini menganalisis implikasi putusan-putusan tersebut bagi pemisahan kekuasaan. Studi ini berargumen bahwa aktivisme yudisial harus dibatasi oleh batasan interpretatif yang terkodifikasi dan judicial self-restraint untuk mempertahankan yurisprudensi yang koheren. Para penulis mengusulkan:

1. Mengkodifikasikan batasan interpretatif untuk memandu pengujian konstitusionalitas.
2. Mendorong judicial self-restraint untuk menghindari overreach.
3. Meningkatkan responsivitas legislatif untuk mengurangi kebutuhan akan pembentukan hukum oleh hakim.

Rekomendasi ini bertujuan memperkuat tatanan konstitusional Indonesia dengan menyeimbangkan inovasi yudisial dan integritas pembentukan hukum yang demokratis. Analisis ini menegaskan pentingnya checks and balances dalam mempertahankan supremasi konstitusi sekaligus memberi ruang bagi penemuan hukum progresif.

Siapa yang sebaiknya membaca

Pembaca Research Digest dan praktisi rumpun ini.

Membuka konten memberโ€ฆ