Jadwal Sholat

Memuat jadwal sholat…

Editorial Hukum

Open AccessOA2026

Interpretasi Yudisial sebagai Kekuasaan: Krisis Imajinasi Yudisial dalam Hukum Konstitusi India: Perspektif Mimamsa

Makalah ini berargumentasi bahwa interpretasi konstitusi India adalah situs kekuasaan yang mereproduksi hierarki sosial, dan mengusulkan hermeneutika Mimamsa sebagai alat kritis untuk menginterogasi otoritas dan diskresi yudisial.
Pratham Ahuja· Social Science Research Network· 2026· DOI 10.2139/ssrn.6256698

Masalah inti

Makalah ini berpendapat bahwa interpretasi konstitusi dan undang-undang di India bukan sekadar latihan teknis untuk menyelesaikan ambiguitas tekstual, melainkan situs konstitutif tempat otoritas hukum, hierarki sosial, dan prioritas pembangunan direproduksi. Teknik-teknik interpretasi modern—tekstual, purposif, dan berbasis nilai—tertanam dalam imajinasi yudisial implisit yang mengutamakan netralitas, abstraksi, dan kemajuan, sering kali dengan mengorbankan kerugian relasional dan ketidaksetaraan struktural yang tertanam dalam sengketa hukum. Penulis berargumentasi bahwa batas-batas teknik ini bukan hanya doktrinal, melainkan epistemik dan moral, yang didasarkan pada asumsi patriarkal dan pemahaman pembangunan-sentris tentang tata kelola konstitusional. Untuk menjelaskan keterbatasan ini, artikel menggunakan prinsip-prinsip hermeneutika Mimamsa sebagai alat kritis interpretasi sebagai pengganti alternatif normatif bagi penalaran konstitusional modern.

Inovasi

Makalah ini menggunakan metodologi kritis dan komparatif. Makalah ini menganalisis secara kritis teknik-teknik interpretasi modern (tekstual, purposif, dan berbasis nilai) untuk mengungkap asumsi dan keterbatasan yang tertanam di dalamnya. Makalah ini kemudian memperkenalkan hermeneutika Mimamsa sebagai lensa kritis, dengan menarik prinsip-prinsipnya tentang kesederhanaan interpretatif, holisme kontekstual, dan penalaran yang digerakkan oleh kewajiban. Metodenya bukan untuk menawarkan Mimamsa sebagai alternatif normatif, melainkan untuk menggunakannya sebagai alat untuk menginterogasi otoritas penafsir dan cakupan diskresi yudisial dalam hukum konstitusi India.
Pendahuluan
Makalah ini berpendapat bahwa interpretasi konstitusi dan undang-undang di India bukan sekadar latihan teknis untuk menyelesaikan ambiguitas tekstual, melainkan situs konstitutif tempat otoritas hukum, hierarki sosial, dan prioritas pembangunan direproduksi. Teknik-teknik interpretasi modern—tekstual, purposif, dan berbasis nilai—tertanam dalam imajinasi yudisial implisit yang mengutamakan netralitas, abstraksi, dan kemajuan, sering kali dengan mengorbankan kerugian relasional dan ketidaksetaraan struktural yang tertanam dalam sengketa hukum. Penulis berargumentasi bahwa batas-batas teknik ini bukan hanya doktrinal, melainkan epistemik dan moral, yang didasarkan pada asumsi patriarkal dan pemahaman pembangunan-sentris tentang tata kelola konstitusional. Untuk menjelaskan keterbatasan ini, artikel menggunakan prinsip-prinsip hermeneutika Mimamsa sebagai alat kritis interpretasi sebagai pengganti alternatif normatif bagi penalaran konstitusional modern.

Mengapa penting

Makalah ini berargumentasi bahwa agar adjudikasi konstitusional menjadi lebih dari sekadar situs inovasi doktrinal, harus ada pergeseran menuju kesederhanaan interpretatif, keragaman epistemik, dan tanggung jawab moral. Makalah ini membahas bagaimana prinsip-prinsip Mimamsa dapat menginformasikan praktik interpretatif yang lebih sadar diri dan bertanggung jawab, yang mengakui dinamika kekuasaan yang melekat dalam interpretasi dan berupaya memitigasi kerugian dari abstraksi dan netralitas. Penulis berpendapat bahwa krisis imajinasi yudisial berakar pada perluasan kekuasaan interpretatif yang tidak terkendali, dan bahwa pendekatan yang diilhami Mimamsa dapat mendorong yurisprudensi yang lebih rendah hati dan peka konteks.

Siapa yang sebaiknya membaca

Pembaca Research Digest dan praktisi rumpun ini.

Membuka konten member…