Editorial Hukum
Open AccessOA2024
Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Penelitian ini menganalisis pengaturan tindak pidana pencemaran lingkungan dalam hukum positif Indonesia serta pertanggungjawaban individu, korporasi, dan masyarakat hukum adat menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Temuan menunjukkan bahwa penegakan hukum represif diperlukan begitu pencemaran terjadi dengan menerapkan asas primum remedium, dan bahwa pertanggungjawaban meluas melampaui individu hingga korporasi dan masyarakat hukum adat yang diakui.
Noor Chaidir; Moh. Muhibbin; H. Arief· International Journal of Law Environment and Natural Resources· 2024· DOI 10.51749/injurlens.v4i1.58
Masalah inti
Penelitian ini membahas kerangka hukum tindak pidana pencemaran lingkungan di Indonesia, dengan fokus pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian bertujuan mendeskripsikan bagaimana hukum positif mengatur tindak pidana pencemaran lingkungan dan menganalisis pertanggungjawaban atas tindak pidana tersebut menurut undang-undang. Latar belakangnya menekankan perlunya penegakan hukum yang efektif ketika pencemaran dan kerusakan telah terjadi, dengan merujuk asas primum remedium dalam hukum pidana. Penulis menempatkan penelitian ini dalam konteks praktik hukum Indonesia, di mana tindak pidana lingkungan dapat melibatkan tidak hanya individu tetapi juga korporasi dan masyarakat hukum adat.
Inovasi
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, khususnya studi kepustakaan, dengan memanfaatkan tiga jenis bahan hukum: primer, sekunder, dan tersier. Pendekatannya bersifat deskriptif kualitatif dan yuridis normatif, menggabungkan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Metodologi ini memungkinkan penulis menelaah teks dan asas hukum secara sistematis, tanpa kerja lapangan empiris, untuk menafsirkan ketentuan pengaturan dan pertanggungjawaban menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
Pendahuluan
Penelitian ini membahas kerangka hukum tindak pidana pencemaran lingkungan di Indonesia, dengan fokus pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian bertujuan mendeskripsikan bagaimana hukum positif mengatur tindak pidana pencemaran lingkungan dan menganalisis pertanggungjawaban atas tindak pidana tersebut menurut undang-undang. Latar belakangnya menekankan perlunya penegakan hukum yang efektif ketika pencemaran dan kerusakan telah terjadi, dengan merujuk asas primum remedium dalam hukum pidana. Penulis menempatkan penelitian ini dalam konteks praktik hukum Indonesia, di mana tindak pidana lingkungan dapat melibatkan tidak hanya individu tetapi juga korporasi dan masyarakat hukum adat.
Mengapa penting
Analisis ini menguraikan implikasi temuan. Pengaturan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 membentuk kerangka di mana hukum pidana berfungsi sebagai sarana utama (primum remedium) untuk menangani pencemaran lingkungan, yang mencerminkan pergeseran dari asas ultimum remedium yang lazim. Hal ini dibenarkan oleh sifat kerusakan lingkungan yang parah dan sering kali tidak dapat dipulihkan. Pembahasan menyoroti bahwa pertanggungjawaban meluas hingga korporasi, mengakui peran signifikan mereka dalam pencemaran lingkungan. Selain itu, dimasukkannya masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum potensial, meskipun dengan pengakuan bersyarat, menunjukkan upaya mengakomodasi realitas hukum yang plural di Indonesia. Persyaratan tersebut—keharusan adanya secara nyata, pengakuan, dan peraturan daerah—memastikan bahwa pengakuan itu tidak otomatis tetapi berpijak pada formalitas hukum. Penulis berargumen bahwa kerangka ini, meskipun progresif, memerlukan penegakan yang konsisten agar efektif.
Siapa yang sebaiknya membaca
Pembaca Research Digest dan praktisi rumpun ini.
Membuka konten member…