Editorial Hukum
Open AccessOA2026
Analisis Hukum Perzinaan dan Delik Kumpul Kebo dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Penelitian ini menganalisis sifat absolut delik perzinaan dan kumpul kebo dalam Pasal 411 dan 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dengan berargumen bahwa pembatasan pengaduan hanya pada keluarga inti berisiko memicu main hakim sendiri dan mengusulkan model legitimasi pengadu yang diperluas.
Kaila Intan Fatihah; A. Mursyidยท Law Research Review Quarterlyยท 2026ยท DOI 10.15294/llrq.v12i2.42076
Masalah inti
Penelitian ini mengkaji kriminalisasi perzinaan dan kumpul kebo dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan fokus khusus pada efektivitas sifat absolut delik dalam Pasal 411 dan 412. Masalah utama yang diidentifikasi adalah pembatasan subjek pengaduan hanya pada keluarga inti, yang menciptakan kebuntuan hukum dalam mengakomodasi hukum yang hidup dalam masyarakat dan gagal menjawab keresahan komunal atas pelanggaran kesusilaan di lingkungan sekitar. Penelitian ini bertujuan merumuskan formulasi penegakan hukum yang ideal dan lebih adaptif melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.
Inovasi
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Metodologi ini melibatkan analisis terhadap ketentuan hukum yang relevan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, khususnya Pasal 411 dan 412, serta mengkaji konsep dan prinsip yang mendasari delik perzinaan dan kumpul kebo. Penelitian ini berfokus pada sifat absolut delik tersebut dan implikasi pembatasan hak mengadu hanya pada anggota keluarga inti.
Pendahuluan
Penelitian ini mengkaji kriminalisasi perzinaan dan kumpul kebo dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan fokus khusus pada efektivitas sifat absolut delik dalam Pasal 411 dan 412. Masalah utama yang diidentifikasi adalah pembatasan subjek pengaduan hanya pada keluarga inti, yang menciptakan kebuntuan hukum dalam mengakomodasi hukum yang hidup dalam masyarakat dan gagal menjawab keresahan komunal atas pelanggaran kesusilaan di lingkungan sekitar. Penelitian ini bertujuan merumuskan formulasi penegakan hukum yang ideal dan lebih adaptif melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.
Mengapa penting
Penelitian ini mengusulkan reorientasi paradigma melalui rekonstruksi sifat delik menjadi delik aduan relatif. Hal ini akan memungkinkan mekanisme penegakan hukum yang lebih adaptif. Formulasi idealnya melibatkan perluasan legitimasi pengadu untuk mencakup empat pilar utama: suami atau istri, orang tua, anak, serta tokoh adat atau tokoh masyarakat. Mekanisme ini memasukkan otoritas adat sebagai cara memoderasi peran saringan sosial dalam melindungi privasi individu dan keutuhan keluarga, sekaligus menyeimbangkan kebutuhan menjaga kedamaian sosial-budaya melalui budaya dan etika lokal. Lebih lanjut, mekanisme pengaduan sebaiknya digunakan hanya sebagai upaya terakhir, dengan berpegang pada prinsip ultimum remedium.
Siapa yang sebaiknya membaca
Pembaca Research Digest dan praktisi rumpun ini.
Membuka konten memberโฆ