Jadwal Sholat

Memuat jadwal sholatโ€ฆ

Editorial Hukum

Open AccessOA2025

Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Adat dalam Hukum Lingkungan Internasional

Artikel ini mengkaji sejauh mana hukum lingkungan internasional melindungi hak lingkungan masyarakat adat, dan mengungkap kesenjangan signifikan antara pengakuan hukum dan penegakannya. Artikel ini mendorong akuntabilitas dari bawah ke atas, integrasi kerangka hukum adat, dan pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam tata kelola lingkungan.
T. Marahยท Indonesian Journal of Law and Justiceยท 2025ยท DOI 10.47134/ijlj.v2i4.4112

Masalah inti

Masyarakat adat memiliki hubungan yang unik dengan lingkungannya, tetapi mereka menghadapi ancaman besar akibat kerusakan lingkungan, perampasan tanah, dan perubahan iklim. Meskipun kerangka seperti United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) dan Convention on Biological Diversity (CBD) telah mendefinisikan hak-hak mereka secara menyeluruh, langkah-langkah perlindungan kurang memiliki penegakan yang memadai dan sering kali bersifat dangkal. Artikel ini bertujuan menilai sejauh mana hukum lingkungan internasional menjangkau perlindungan hak lingkungan masyarakat adat melalui analisis hukum normatif terhadap perjanjian internasional fundamental, yurisprudensi, dan putusan hak asasi manusia regional.

Inovasi

Penelitian ini menggunakan analisis hukum normatif dengan mengkaji perjanjian internasional primer (termasuk UNDRIP dan CBD), yurisprudensi yang relevan, dan putusan hak asasi manusia regional. Analisis berfokus pada identifikasi cakupan dan batasan perlindungan hukum atas hak lingkungan masyarakat adat, dengan perhatian khusus pada mekanisme penegakan dan akuntabilitas negara-korporasi.
Pendahuluan
Masyarakat adat memiliki hubungan yang unik dengan lingkungannya, tetapi mereka menghadapi ancaman besar akibat kerusakan lingkungan, perampasan tanah, dan perubahan iklim. Meskipun kerangka seperti United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) dan Convention on Biological Diversity (CBD) telah mendefinisikan hak-hak mereka secara menyeluruh, langkah-langkah perlindungan kurang memiliki penegakan yang memadai dan sering kali bersifat dangkal. Artikel ini bertujuan menilai sejauh mana hukum lingkungan internasional menjangkau perlindungan hak lingkungan masyarakat adat melalui analisis hukum normatif terhadap perjanjian internasional fundamental, yurisprudensi, dan putusan hak asasi manusia regional.

Mengapa penting

Artikel ini mengkaji kelemahan struktural dalam hukum lingkungan internasional yang memungkinkan negara dan korporasi menghindari akuntabilitas. Artikel ini berargumen bahwa kerangka yang ada, meskipun mengakui hak masyarakat adat, gagal menyediakan pemulihan yang efektif karena mekanisme penegakan yang lemah serta pengutamaan kedaulatan negara dan kepentingan korporasi. Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, penulis mengusulkan penguatan pendekatan akuntabilitas dari bawah ke atas, integrasi kerangka hukum adat ke dalam sistem nasional dan internasional, serta adopsi pendekatan holistik yang memandang tata kelola dan isu lingkungan sebagai persoalan hak asasi manusia. Penelitian ini mendorong pengakuan dan perlindungan hukum penuh atas hak masyarakat adat serta partisipasi aktif mereka dalam tata kelola lingkungan di semua tingkat.

Siapa yang sebaiknya membaca

Pembaca Research Digest dan praktisi rumpun ini.

Membuka konten memberโ€ฆ