Jadwal Sholat

Memuat jadwal sholat…

Editorial Hukum

Open AccessOA2024

Mairil dan Nyempet sebagai Kekerasan Seksual Anak di Pesantren: Kontradiksi Norma Tradisional, Agama, dan Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia

Penelitian ini mengkaji Mairil (interaksi kasih sayang sesama jenis) dan Nyempet (tindakan fisik yang berbeda dari sodomi) di kalangan santri di pesantren Indonesia, dengan mengidentifikasinya sebagai bentuk kekerasan seksual anak yang bertentangan dengan norma agama dan hukum namun menghadapi penegakan yang rendah. Para penulis menyerukan perlindungan korban, penegakan hukum yang ketat, serta pendidikan tentang hak individu dan prinsip kemanusiaan.
Mohamad Tohari; Iqbal Kamalludin; J. Suseno; Achmad Jauhari Umar; Bunga Desyana Pratami· IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)· 2024· DOI 10.15294/ijcls.v9i1.50291

Masalah inti

Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang menyediakan asrama bagi santri—siswa yang tinggal bersama dan dipisahkan berdasarkan jenis kelamin. Santri umumnya adalah anak hingga remaja yang mempelajari ilmu agama. Masa remaja sering ditandai rasa ingin tahu yang tinggi tentang seksualitas yang tidak terkelola dengan baik, yang dapat mengarah pada kebiasaan *Mairil* dan *Nyempet*. *Mairil* merujuk pada interaksi "kasih sayang" yang terjadi di pesantren antara individu dengan jenis kelamin yang sama, baik antara laki-laki maupun antara perempuan. Interaksi ini dapat mencapai intensitas tinggi dan bahkan dapat melibatkan tindakan fisik yang biasa disebut *Nyempet*, yang berbeda dari praktik sodomi. Penelitian ini membingkai praktik tersebut sebagai bentuk kekerasan seksual anak yang sering terjadi di pesantren di Indonesia, dan menyoroti ketidaksesuaian antara praktik tersebut dengan norma agama dan hukum pidana, di samping penegakan hukum yang rendah.

Inovasi

Penelitian ini menggunakan metode sosio-legal dengan pendekatan kualitatif yang berfokus pada keadilan substantif dalam kebijakan pidana. Melalui analisis mendalam, penelitian ini mengkaji praktik *Mairil* dan *Nyempet* dalam lingkungan pesantren, kerangka normatif agama dan hukum pidana, serta respons penegakan. Pendekatan kualitatif memungkinkan eksplorasi kontradiksi antara norma tradisional, ajaran agama, dan kebijakan hukum pidana sebagaimana berkaitan dengan kekerasan seksual anak di pesantren.
Pendahuluan
Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang menyediakan asrama bagi santri—siswa yang tinggal bersama dan dipisahkan berdasarkan jenis kelamin. Santri umumnya adalah anak hingga remaja yang mempelajari ilmu agama. Masa remaja sering ditandai rasa ingin tahu yang tinggi tentang seksualitas yang tidak terkelola dengan baik, yang dapat mengarah pada kebiasaan *Mairil* dan *Nyempet*. *Mairil* merujuk pada interaksi "kasih sayang" yang terjadi di pesantren antara individu dengan jenis kelamin yang sama, baik antara laki-laki maupun antara perempuan. Interaksi ini dapat mencapai intensitas tinggi dan bahkan dapat melibatkan tindakan fisik yang biasa disebut *Nyempet*, yang berbeda dari praktik sodomi. Penelitian ini membingkai praktik tersebut sebagai bentuk kekerasan seksual anak yang sering terjadi di pesantren di Indonesia, dan menyoroti ketidaksesuaian antara praktik tersebut dengan norma agama dan hukum pidana, di samping penegakan hukum yang rendah.

Mengapa penting

Analisis ini menyoroti kontradiksi antara praktik *Mairil* dan *Nyempet* dengan norma agama maupun hukum pidana. Meskipun merupakan bentuk kekerasan seksual anak, penegakan hukum terhadap praktik ini tetap rendah. Para penulis berargumen bahwa pesantren, sebagai bagian dari masyarakat, seharusnya memiliki pemahaman terbuka untuk melibatkan pihak-pihak yang kompeten dalam menangani *Mairil* dan *Nyempet* secara bersama-sama. Lebih lanjut, penelitian ini menuntut upaya yang lebih serius untuk menangani masalah ini, termasuk perlindungan bagi korban, penegakan hukum yang ketat, serta peningkatan kesadaran dan pendidikan di masyarakat mengenai hak individu dan prinsip kemanusiaan. Pembahasan menegaskan perlunya pendekatan keadilan substantif dalam kebijakan pidana untuk merespons praktik ini secara efektif sekaligus menyeimbangkan norma tradisional, nilai agama, dan kewajiban hukum.

Siapa yang sebaiknya membaca

Pembaca Research Digest dan praktisi rumpun ini.

Membuka konten member…