Editorial Hukum
Open AccessOA2025
Arah Baru Politik Hukum Pidana Pasca-Undang-Undang KUHP Nasional: Antara Keadilan Restoratif dan Retributif
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang baru (Undang-Undang No. 1 Tahun 2023) menggantikan Wetboek van Strafrecht warisan kolonial Belanda dengan sistem berbasis Pancasila yang menyeimbangkan keadilan retributif, korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Studi ini menemukan bahwa keadilan restoratif melengkapi, bukan menggantikan, retribusi, dengan implementasi yang bergantung pada transformasi budaya di kalangan penegak hukum.
M. Sirot; Bambang Soesatyoยท Greenation International Journal of Law and Social Sciencesยท 2025ยท DOI 10.38035/gijlss.v3i3.581
Masalah inti
Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menandai momen bersejarah dalam politik hukum pidana Indonesia. Regulasi ini merupakan upaya "dekolonial" untuk menggantikan KUHP warisan Belanda (Wetboek van Strafrecht) dengan sistem hukum pidana yang berakar pada falsafah Pancasila dan nilai-nilai Indonesia. Perubahan paling mendasar terletak pada pergeseran paradigma pemidanaan, dari yang semula berorientasi pada keadilan retributif (pembalasan) menjadi pendekatan yang menyeimbangkan keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Pendekatan baru ini bertujuan mendefinisikan ulang hubungan antara negara, pelaku, dan korban, dengan fokus pada pemulihan. Studi ini bertujuan menganalisis arah baru politik hukum pidana Indonesia pasca-berlakunya KUHP Nasional, dengan membandingkan secara konseptual prinsip keadilan retributif dalam KUHP lama dengan pendekatan keadilan restoratif dalam KUHP baru, serta mengidentifikasi tantangan implementasi dalam paradigma pemidanaan transisional ini.
Inovasi
Studi ini menggunakan metode yuridis normatif. Dengan pendekatan perundang-undangan dan historis, dilakukan analisis komparatif atas falsafah, prinsip, dan norma pemidanaan yang terkandung dalam KUHP lama dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 untuk memetakan transformasi kebijakan hukum pidana.
Pendahuluan
Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menandai momen bersejarah dalam politik hukum pidana Indonesia. Regulasi ini merupakan upaya "dekolonial" untuk menggantikan KUHP warisan Belanda (Wetboek van Strafrecht) dengan sistem hukum pidana yang berakar pada falsafah Pancasila dan nilai-nilai Indonesia. Perubahan paling mendasar terletak pada pergeseran paradigma pemidanaan, dari yang semula berorientasi pada keadilan retributif (pembalasan) menjadi pendekatan yang menyeimbangkan keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Pendekatan baru ini bertujuan mendefinisikan ulang hubungan antara negara, pelaku, dan korban, dengan fokus pada pemulihan. Studi ini bertujuan menganalisis arah baru politik hukum pidana Indonesia pasca-berlakunya KUHP Nasional, dengan membandingkan secara konseptual prinsip keadilan retributif dalam KUHP lama dengan pendekatan keadilan restoratif dalam KUHP baru, serta mengidentifikasi tantangan implementasi dalam paradigma pemidanaan transisional ini.
Mengapa penting
Tantangan terbesar bukan terletak pada teks hukum, melainkan pada perubahan budaya dan paradigma aparat penegak hukum yang telah lama terbiasa dengan sistem retributif. KUHP Nasional mengukuhkan kebijakan hukum pidana yang lebih progresif dengan menempatkan keadilan restoratif sebagai salah satu pilar utamanya. Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada transformasi budaya di lingkungan penegak hukum. Direkomendasikan agar pemerintah memprioritaskan program sosialisasi dan pelatihan yang masif dan berkelanjutan bagi hakim, jaksa, dan polisi untuk menginternalisasi paradigma baru ini, serta mendorong lembaga pendidikan hukum mereformasi kurikulumnya.
Siapa yang sebaiknya membaca
Pembaca Research Digest dan praktisi rumpun ini.
Membuka konten memberโฆ