Editorial Hukum
Open AccessOA2023
Formulasi kebijakan terhadap penyuapan di sektor swasta dalam pembaruan hukum pidana Indonesia
Penelitian ini menganalisis pengaturan penyuapan sektor swasta dalam hukum positif Indonesia dan mengusulkan kebijakan pembaruan hukum pidana untuk mengatasi kekosongan norma yang ada. Temuan menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 telah ada, undang-undang tersebut terabaikan, dan penelitian ini berargumen agar penyuapan sektor swasta dikriminalisasi melalui studi hukum perbandingan dan tindakan legislatif.
I. Gusti Ayu Werdhiyani; I. Setiabudhiยท SIBATIK JOURNAL Jurnal Ilmiah Bidang Sosial Ekonomi Budaya Teknologi dan Pendidikanยท 2023ยท DOI 10.54443/sibatik.v2i3.663
Masalah inti
Penelitian ini membahas pengaturan penyuapan di sektor swasta dalam hukum positif Indonesia dan mengeksplorasi kebijakan formulasi hukum pidana ke depan. Penelitian berangkat dari kekosongan norma, yang menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan saat ini belum memadai untuk mencakup penyuapan sektor swasta. Tujuannya adalah menganalisis regulasi yang ada dan mengusulkan arah kebijakan bagi pembaruan hukum pidana. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menyelaraskan hukum Indonesia dengan standar internasional dan memungkinkan penegakan hukum yang efektif terhadap korupsi di sektor swasta.
Inovasi
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, pendekatan konsep hukum, pendekatan perbandingan, dan pendekatan kasus. Penelitian ini menjadikan kekosongan norma sebagai titik tolak, menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, dan membandingkan praktik di negara lain untuk mengidentifikasi kesenjangan dan solusi potensial.
Pendahuluan
Penelitian ini membahas pengaturan penyuapan di sektor swasta dalam hukum positif Indonesia dan mengeksplorasi kebijakan formulasi hukum pidana ke depan. Penelitian berangkat dari kekosongan norma, yang menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan saat ini belum memadai untuk mencakup penyuapan sektor swasta. Tujuannya adalah menganalisis regulasi yang ada dan mengusulkan arah kebijakan bagi pembaruan hukum pidana. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menyelaraskan hukum Indonesia dengan standar internasional dan memungkinkan penegakan hukum yang efektif terhadap korupsi di sektor swasta.
Mengapa penting
Analisis menunjukkan bahwa meskipun pengkriminalisasian penyuapan sektor swasta tidak bersifat wajib menurut konvensi internasional, hal itu penting untuk dipertimbangkan Indonesia. Para penulis berargumen bahwa pembentuk undang-undang harus membentuk kebijakan hukum pidana yang secara eksplisit mengkriminalisasi penyuapan di sektor swasta. Hal ini mencakup pelaksanaan studi perbandingan di beberapa negara untuk mengatasi kesenjangan dan menjadi dasar perumusan regulasi baru. Pembahasan menekankan bahwa penegakan hukum harus mampu melaksanakan penegakan sesuai dengan peraturan yang mengatur penyuapan sektor swasta sebagai bentuk korupsi. Penelitian ini menyarankan agar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 yang ada dapat direvitalisasi atau undang-undang baru dapat diberlakukan untuk mencakup penyuapan sektor swasta secara komprehensif.
Siapa yang sebaiknya membaca
Pembaca Research Digest dan praktisi rumpun ini.
Membuka konten memberโฆ