Editorial Hukum
Open AccessOA2025
Konflik Politik antara Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia
Studi ini secara kritis menelaah konflik politik antara hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia, mengungkap bagaimana ketegangan yang berulang telah menghasilkan sistem hukum yang ditandai oleh kompromi, inkonsistensi, dan ketidakadilan bagi kelompok rentan. Studi ini menyerukan reformasi hukum yang berani dan berorientasi pada keadilan universal serta hak asasi manusia.
Rizal Al-Hamid; Mohamad Sobrun Jamil; Rodhotun Nimah; Mahrus Alwi Hasan Siregar; Supriyadiยท Insaniยท 2025ยท DOI 10.65586/insani.v1i1.4
Masalah inti
Studi ini bertujuan mengeksplorasi secara kritis, mendalam, dan integratif dinamika konflik politik antara hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia pada tataran wacana, praktik legislatif, dan implikasi sosial. Ketegangan antara tuntutan formalisasi hukum Islam oleh kelompok konservatif dan upaya negara mempertahankan supremasi hukum nasional yang pluralistik dan konstitusional telah menciptakan sistem hukum yang sarat dengan kompromi, inkonsistensi, dan ketidakadilan bagi kelompok rentan dan minoritas. Hukum sering kali menjadi alat untuk melegitimasi identitas dan kekuasaan alih-alih instrumen keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia. Situasi ini menuntut keberanian dari negara dan masyarakat untuk melepaskan diri dari kompromi pragmatis dan politik identitas yang sempit, serta mendorong reformasi hukum yang berorientasi pada keadilan universal.
Inovasi
Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan yang terstruktur dan kritis. Studi ini bersandar pada penelusuran, pemeriksaan, dan analisis berbagai sumber otoritatif untuk mengeksplorasi konflik politik antara hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia. Pilihan metodologis ini memungkinkan pemeriksaan mendalam atas wacana, praktik legislatif, dan implikasi sosial di sekitar isu tersebut.
Pendahuluan
Studi ini bertujuan mengeksplorasi secara kritis, mendalam, dan integratif dinamika konflik politik antara hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia pada tataran wacana, praktik legislatif, dan implikasi sosial. Ketegangan antara tuntutan formalisasi hukum Islam oleh kelompok konservatif dan upaya negara mempertahankan supremasi hukum nasional yang pluralistik dan konstitusional telah menciptakan sistem hukum yang sarat dengan kompromi, inkonsistensi, dan ketidakadilan bagi kelompok rentan dan minoritas. Hukum sering kali menjadi alat untuk melegitimasi identitas dan kekuasaan alih-alih instrumen keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia. Situasi ini menuntut keberanian dari negara dan masyarakat untuk melepaskan diri dari kompromi pragmatis dan politik identitas yang sempit, serta mendorong reformasi hukum yang berorientasi pada keadilan universal.
Mengapa penting
Analisis menyoroti bahwa konflik politik antara hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia mencerminkan pergulatan yang lebih luas atas identitas, kekuasaan, dan keadilan. Hukum sering kali digunakan untuk melegitimasi identitas dan kekuasaan alih-alih untuk melayani keadilan substantif dan hak asasi manusia. Situasi ini menuntut keberanian negara dan seluruh elemen masyarakat untuk melepaskan diri dari jebakan kompromi pragmatis dan politik identitas yang sempit, serta dengan berani mendorong reformasi hukum yang berorientasi pada keadilan universal. Studi ini menegaskan perlunya sistem hukum yang menjunjung pluralisme, supremasi konstitusi, dan perlindungan hak asasi manusia bagi semua, termasuk kelompok rentan dan minoritas.
Siapa yang sebaiknya membaca
Pembaca Research Digest dan praktisi rumpun ini.
Membuka konten memberโฆ