Editorial Hukum
Open AccessOA2025
Merekonstruksi Hukum Keluarga Islam di ASEAN: Analisis Normatif atas Perkawinan, Perceraian, dan Warisan dalam Sistem Hukum Plural
Studi ini menganalisis upaya merekonstruksi hukum keluarga Islam di Indonesia, Malaysia, dan Singapura, dengan fokus pada perkawinan, perceraian, dan warisan. Studi ini mengusulkan kerangka normatif berbasis ijtihad kontekstual dan maqāṣid al-sharīʿah untuk mendorong integrasi hukum yang adil dan responsif terhadap perubahan sosial.
Teuku Hafid Hududillah; Shofiatun Nikmah; Fahmi Hamdi; Tate Agape Bawana· ASEAN Journal of Islamic Studies and Civilization (AJISC)· 2025· DOI 10.62976/ajisc.v2i2.1427
Masalah inti
Studi ini membahas rekonstruksi hukum keluarga Islam dalam sistem hukum pluralistik tiga negara ASEAN: Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Masalah utamanya berkisar pada konvergensi hukum Islam, hukum negara, serta sistem hukum adat atau perdata dalam perkara perkawinan, perceraian, dan warisan. Kesenjangan penelitian yang diidentifikasi adalah tidak adanya kerangka teoretis normatif yang memadai dalam literatur sebelumnya yang mampu menjembatani kebutuhan harmonisasi antara hukum syariah dengan prinsip konstitusi dan hak asasi manusia dalam konteks hukum pluralistik ASEAN. Tujuannya adalah menganalisis dasar-dasar doktrinal fikih klasik dan ketentuan yang telah dikodifikasikan, menelaah interaksi dan batas yurisdiksi antara hukum Islam dan sistem hukum nasional, serta merumuskan kerangka normatif untuk rekonstruksi yang lebih adaptif terhadap konteks pluralistik dan nilai-nilai keadilan substantif.
Inovasi
Studi ini menggunakan pendekatan hukum normatif melalui kajian pustaka, analisis hukum komparatif, dan teori maqāṣid al-sharīʿah sebagai instrumen evaluatif. Metodologi ini memungkinkan telaah doktrinal atas sumber fikih klasik dan peraturan perundang-undangan yang telah dikodifikasikan, sekaligus penilaian komparatif atas cara Indonesia, Malaysia, dan Singapura mengelola persinggungan antara hukum keluarga Islam dan kerangka hukum nasional masing-masing. Kerangka maqāṣid al-sharīʿah berfungsi sebagai tolok ukur normatif untuk menilai sejauh mana ketentuan yang ada dan rekonstruksi yang diusulkan selaras dengan tujuan-tujuan luhur hukum Islam, khususnya keadilan substantif dan responsivitas terhadap perubahan sosial.
Pendahuluan
Studi ini membahas rekonstruksi hukum keluarga Islam dalam sistem hukum pluralistik tiga negara ASEAN: Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Masalah utamanya berkisar pada konvergensi hukum Islam, hukum negara, serta sistem hukum adat atau perdata dalam perkara perkawinan, perceraian, dan warisan. Kesenjangan penelitian yang diidentifikasi adalah tidak adanya kerangka teoretis normatif yang memadai dalam literatur sebelumnya yang mampu menjembatani kebutuhan harmonisasi antara hukum syariah dengan prinsip konstitusi dan hak asasi manusia dalam konteks hukum pluralistik ASEAN. Tujuannya adalah menganalisis dasar-dasar doktrinal fikih klasik dan ketentuan yang telah dikodifikasikan, menelaah interaksi dan batas yurisdiksi antara hukum Islam dan sistem hukum nasional, serta merumuskan kerangka normatif untuk rekonstruksi yang lebih adaptif terhadap konteks pluralistik dan nilai-nilai keadilan substantif.
Mengapa penting
Studi ini menafsirkan hasil melalui lensa maqāṣid al-sharīʿah, dengan berargumen bahwa rekonstruksi hukum keluarga Islam seyogianya dipandu oleh ijtihad kontekstual untuk mencapai keadilan substantif. Pendekatan integratif di Indonesia dinilai lebih kondusif bagi integrasi hukum, sedangkan sistem ganda Malaysia berisiko menimbulkan fragmentasi dan ketidakpastian yurisdiksi. Model pengakuan terbatas Singapura menawarkan stabilitas, tetapi dapat membatasi penerapan hukum Islam secara penuh. Para penulis merekomendasikan model rekonstruksi berbasis ijtihad kontekstual dan prinsip maqāṣid untuk mendorong integrasi hukum yang adil, responsif terhadap perubahan sosial, dan konsisten dengan hak konstitusional. Model ini menekankan perlunya menjembatani kesenjangan antara hukum syariah dan kerangka hak asasi manusia, sehingga hukum keluarga Islam tetap relevan dan adil dalam masyarakat pluralistik. Pembahasan juga menegaskan pentingnya menyelaraskan ketentuan hukum dengan standar hak asasi manusia internasional, khususnya terkait kesetaraan gender dan hak anak, sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk mereformasi hukum keluarga Islam di ASEAN.
Siapa yang sebaiknya membaca
Pembaca Research Digest dan praktisi rumpun ini.
Membuka konten member…