Editorial Hukum
Open AccessOA2025
Konsep Keadilan Restoratif dalam Islam dan Implementasinya dalam Hukum Pidana Nasional dari Perspektif Filsafat Hukum Islam
Studi ini mengkaji integrasi prinsip keadilan restoratif ke dalam hukum pidana nasional Indonesia melalui lensa filsafat hukum Islam, dengan menyoroti tantangan normatif dan institusional yang membatasi implementasinya meskipun telah ada akomodasi regulasi.
R. Fauzi; Watni Marpaung; Nurul Huda Prasetyaยท Jurnal Aktaยท 2025ยท DOI 10.30659/akta.v12i1.43727
Masalah inti
Reformasi hukum pidana nasional Indonesia merepresentasikan pergeseran paradigma dari sistem hukuman retributif ke pendekatan keadilan restoratif yang memprioritaskan pemulihan korban, rekonsiliasi sosial, dan rehabilitasi pelaku. Prinsip ini telah diakomodasi dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020, dan Pasal 54 KUHP baru yang memungkinkan hakim mempertimbangkan keadilan restoratif dalam putusannya. Dalam hukum pidana Islam, konsep qisas-diyat dan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis islah (perdamaian) menunjukkan keselarasan dengan keadilan restoratif. Keputusan Khalifah Umar bin Khattab untuk menunda hukuman bagi pencuri karena kelaparan menjadi contoh historis pendekatan ini dalam konteks sosio-ekonomi. Studi ini bertujuan mengkaji integrasi prinsip keadilan restoratif dalam hukum pidana nasional dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode deskriptif-analitis dan tinjauan maqasid syariah.
Inovasi
Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode deskriptif-analitis. Penelitian ini juga menyertakan tinjauan maqasid syariah (tujuan-tujuan luhur hukum Islam) untuk menganalisis integrasi prinsip keadilan restoratif ke dalam hukum pidana nasional Indonesia. Studi ini mengkaji regulasi yang relevan, termasuk Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020, dan Pasal 54 KUHP baru, serta konsep-konsep hukum Islam seperti qisas-diyat dan islah. Analisis difokuskan pada identifikasi tantangan normatif dan institusional yang menghambat implementasi keadilan restoratif.
Pendahuluan
Reformasi hukum pidana nasional Indonesia merepresentasikan pergeseran paradigma dari sistem hukuman retributif ke pendekatan keadilan restoratif yang memprioritaskan pemulihan korban, rekonsiliasi sosial, dan rehabilitasi pelaku. Prinsip ini telah diakomodasi dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020, dan Pasal 54 KUHP baru yang memungkinkan hakim mempertimbangkan keadilan restoratif dalam putusannya. Dalam hukum pidana Islam, konsep qisas-diyat dan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis islah (perdamaian) menunjukkan keselarasan dengan keadilan restoratif. Keputusan Khalifah Umar bin Khattab untuk menunda hukuman bagi pencuri karena kelaparan menjadi contoh historis pendekatan ini dalam konteks sosio-ekonomi. Studi ini bertujuan mengkaji integrasi prinsip keadilan restoratif dalam hukum pidana nasional dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode deskriptif-analitis dan tinjauan maqasid syariah.
Mengapa penting
Analisis mengungkapkan bahwa prinsip keadilan restoratif selaras dengan filsafat hukum Islam, khususnya melalui konsep qisas-diyat dan islah, yang menekankan keseimbangan antara keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan sosial. Contoh Khalifah Umar bin Khattab yang menunda hukuman bagi pencuri karena kelaparan menggambarkan penerapan pertimbangan sosio-ekonomi dalam hukum pidana Islam. Namun, implementasi keadilan restoratif di Indonesia menghadapi hambatan signifikan. Studi ini merekomendasikan reformasi legislatif, termasuk pengesahan undang-undang khusus, integrasi prinsip keadilan restoratif dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan perluasan cakupan perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme ini. Dengan implementasi yang lebih sistematis, keadilan restoratif dapat menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana Indonesia, sejalan dengan maqasid syariah.
Siapa yang sebaiknya membaca
Pembaca Research Digest dan praktisi rumpun ini.
Membuka konten memberโฆ