Jadwal Sholat

Memuat jadwal sholatโ€ฆ

Editorial Hukum

Open AccessOA2023

Tujuan dan Fungsi Hukum Pidana

Andrew Cornford menelaah klaim-klaim yang saling bersaing tentang tujuan dan fungsi hukum pidana, dengan berargumen bahwa perdebatan itu kabur karena makna 'tujuan' dan 'fungsi' tidak jelas. Ia mengidentifikasi tiga tafsiran yang masuk akal dan menyimpulkan bahwa hukum pidana memiliki lebih banyak tujuan dan fungsi daripada yang diakui oleh pihak mana pun dalam perdebatan.
Andrew Cornfordยท Modern law reviewยท 2023ยท DOI 10.1111/1468-2230.12846

Masalah inti

Pertanyaan tentang apa tujuan dan fungsi hukum pidana belakangan ini menarik perdebatan akademik yang signifikan. Namun, seperti yang diamati Andrew Cornford dalam artikel ini, perdebatan itu sulit dinilai karena apa artinya menyebut sesuatu sebagai tujuan atau fungsi hukum pidana masih belum jelas. Klaim-klaim yang saling bersaing tentang tujuan dan fungsi hukum pidana sering diajukan tanpa pemahaman bersama atas konsep-konsep yang terlibat, sehingga menimbulkan kebingungan dan membuat para pihak berbicara tanpa saling memahami. Karena itu, artikel ini bertujuan melakukan dua hal: pertama, menelaah apa yang mungkin dimaksud oleh klaim-klaim yang saling bersaing tersebut, dan kedua, mengevaluasi seberapa meyakinkan klaim-klaim itu bila dipahami dengan cara demikian. Argumen utamanya adalah bahwa, dalam setiap pengertian yang diidentifikasi, hukum pidana memiliki banyak tujuan dan fungsi โ€“ lebih banyak daripada yang diakui oleh semua pihak dalam perdebatan.

Inovasi

Artikel ini menggunakan analisis konseptual, sebuah metode yang khas dalam filsafat hukum analitis. Alih-alih melakukan penelitian empiris atau analisis doktrinal, Cornford menelaah bahasa yang digunakan dalam perdebatan tentang tujuan dan fungsi hukum pidana. Ia mengidentifikasi tiga tafsiran yang masuk akal atas klaim bahwa sesuatu merupakan tujuan atau fungsi hukum pidana:

1. **Klaim justifikatif**: klaim yang membenarkan dipertahankannya atau digunakannya hukum pidana.
2. **Klaim purposif**: klaim bahwa hukum pidana ditujukan untuk melakukan sesuatu.
3. **Klaim eksplanatif**: klaim yang menjelaskan keberadaan atau keberlangsungan hukum pidana.

Dengan membedakan pengertian-pengertian ini, Cornford bertujuan membawa kejelasan ke dalam perdebatan dan menilai kekuatan berbagai posisi bila dipahami dalam setiap pengertian. Metodenya dengan demikian bersifat analitis dan interpretatif, berfokus pada makna konsep dan struktur logis argumen, bukan pada data empiris.

Pendahuluan
Pertanyaan tentang apa tujuan dan fungsi hukum pidana belakangan ini menarik perdebatan akademik yang signifikan. Namun, seperti yang diamati Andrew Cornford dalam artikel ini, perdebatan itu sulit dinilai karena apa artinya menyebut sesuatu sebagai tujuan atau fungsi hukum pidana masih belum jelas. Klaim-klaim yang saling bersaing tentang tujuan dan fungsi hukum pidana sering diajukan tanpa pemahaman bersama atas konsep-konsep yang terlibat, sehingga menimbulkan kebingungan dan membuat para pihak berbicara tanpa saling memahami. Karena itu, artikel ini bertujuan melakukan dua hal: pertama, menelaah apa yang mungkin dimaksud oleh klaim-klaim yang saling bersaing tersebut, dan kedua, mengevaluasi seberapa meyakinkan klaim-klaim itu bila dipahami dengan cara demikian. Argumen utamanya adalah bahwa, dalam setiap pengertian yang diidentifikasi, hukum pidana memiliki banyak tujuan dan fungsi โ€“ lebih banyak daripada yang diakui oleh semua pihak dalam perdebatan.

Mengapa penting

Signifikansi argumen Cornford terletak pada tantangannya terhadap kerangka perdebatan yang ada. Dengan menunjukkan bahwa klaim tentang tujuan dan fungsi dapat dipahami setidaknya dalam tiga cara yang berbeda, ia memperlihatkan bahwa banyak perselisihan semata-mata bersifat verbal atau bersandar pada asumsi yang tidak diperiksa. Lebih jauh, kesimpulannya bahwa hukum pidana memiliki banyak tujuan dan fungsi dalam setiap pengertian melemahkan teori-teori monistik yang mereduksi hukum pidana menjadi satu tujuan tunggal, seperti pembalasan, pencegahan, atau perlindungan sosial. Sebaliknya, analisis Cornford mendukung pemahaman pluralistik: hukum pidana dapat sekaligus melayani berbagai peran justifikatif, purposif, dan eksplanatif. Hal ini berimplikasi pada cara kita mengevaluasi hukum pidana dan institusinya. Misalnya, klaim justifikatif harus dinilai berdasarkan tujuan spesifik yang diajukan, dan klaim eksplanatif harus memperhitungkan faktor sosial dan historis yang kompleks yang menopang hukum pidana. Artikel ini dengan demikian berkontribusi pada perdebatan yang lebih bernuansa dan ketat tentang hakikat dan peran hukum pidana.

Siapa yang sebaiknya membaca

Pembaca Research Digest dan praktisi rumpun ini.

Membuka konten memberโ€ฆ