Editorial Hukum
Open AccessOA2024
Tantangan Penerapan Hukum Pidana Islam di Mahkamah Syariah Aceh
Ringkasan ini menelaah rekonstruksi hukum pidana Islam di Aceh, menyoroti sistem hukum yang pluralistik, keberlakuan qanun bagi non-Muslim, dan proporsionalitas hukuman. Studi ini menegaskan perlunya adaptasi berkelanjutan untuk menyeimbangkan identitas keagamaan dengan hak asasi manusia.
Nasrullah Nasrullah; Carissa Shifa Novendra; M. Reyhanยท Diponegoro Law Reviewยท 2024ยท DOI 10.14710/dilrev.9.1.2024.121-135
Masalah inti
Aceh, sebuah provinsi di Indonesia dengan otonomi khusus dan penduduk yang mayoritas Muslim, telah memberlakukan berbagai qanun (peraturan daerah bernuansa Islam) sejak 2001 untuk menerapkan Syariat Islam, yang mencakup perkara perdata maupun pidana. Makalah ini menelaah rekonstruksi hukum pidana Islam di Mahkamah Syariah Aceh, dengan menekankan konteks historis, sosial-budaya, dan hukumnya. Persoalan utamanya berkisar pada keberlakuan qanun terhadap non-Muslim dan hak asasi manusia, serta proporsionalitas hukuman. Studi ini bertujuan menganalisis kerangka dan tantangan penerapan hukum pidana Islam di Aceh, serta memberi kontribusi pada wacana tentang pluralisme hukum dan hak asasi manusia.
Inovasi
Studi ini menggunakan penelitian non-doktrinal, yang mencakup penelaahan hukum dalam konteks sosial, budaya, dan politiknya. Pendekatan ini memungkinkan analisis terhadap substansi hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan berbagai qanun, serta penerapannya. Data dikumpulkan dari dokumen hukum, wawancara, dan observasi untuk memahami sistem hukum pluralistik di Aceh, yang memadukan hukum negara, hukum adat, dan hukum Islam. Penelitian ini juga menelaah peran Mahkamah Syariah dalam mengadili perkara berdasarkan hukum Islam, sehingga memberikan wawasan tentang tantangan praktis dan respons masyarakat.
Pendahuluan
Aceh, sebuah provinsi di Indonesia dengan otonomi khusus dan penduduk yang mayoritas Muslim, telah memberlakukan berbagai qanun (peraturan daerah bernuansa Islam) sejak 2001 untuk menerapkan Syariat Islam, yang mencakup perkara perdata maupun pidana. Makalah ini menelaah rekonstruksi hukum pidana Islam di Mahkamah Syariah Aceh, dengan menekankan konteks historis, sosial-budaya, dan hukumnya. Persoalan utamanya berkisar pada keberlakuan qanun terhadap non-Muslim dan hak asasi manusia, serta proporsionalitas hukuman. Studi ini bertujuan menganalisis kerangka dan tantangan penerapan hukum pidana Islam di Aceh, serta memberi kontribusi pada wacana tentang pluralisme hukum dan hak asasi manusia.
Mengapa penting
Sistem hukum pluralistik di Aceh, yang memadukan hukum negara, hukum adat, dan hukum Islam, menghadirkan tantangan tersendiri bagi Mahkamah Syariah. Keberlakuan qanun bagi non-Muslim menimbulkan pertanyaan tentang pluralisme hukum dan hak individu. Proporsionalitas hukuman, seperti cambuk, diperdebatkan dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Studi ini menekankan perlunya adaptasi dan penyempurnaan berkelanjutan dalam penerapan hukum pidana Islam untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan menegakkan hak asasi manusia. Studi ini menyarankan bahwa pendekatan yang seimbang, yang menghormati nilai-nilai keagamaan sekaligus hak asasi manusia universal, sangat penting bagi legitimasi dan efektivitas Mahkamah Syariah di Aceh.
Siapa yang sebaiknya membaca
Pembaca Research Digest dan praktisi rumpun ini.
Membuka konten memberโฆ