Jadwal Sholat

Memuat jadwal sholatโ€ฆ

Editorial Hukum

Open AccessOA2026

Kontribusi Hukum Tata Negara Kerajaan Banggai terhadap Praktik Penyelenggaraan Negara di Indonesia

Studi ini mengkaji hukum tata negara adat Kerajaan Banggai dan mengungkap sistem pemerintahan dengan pemisahan kekuasaan fungsional serta checks and balances yang sejajar dengan prinsip konstitusi modern. Studi ini menyumbang pada konsep konstitusionalisme adat dan menawarkan wawasan bagi otonomi daerah serta tata kelola demokratis di Indonesia.
Sahran Raden; Hamiyuddin; Amir Basari Zankiยท As-Siyasi : Journal of Constitutional Lawยท 2026ยท DOI 10.24042/as-siyasi.v61.30635

Masalah inti

Artikel ini menjawab kesenjangan dalam kajian hukum adat di Indonesia, yang selama ini lebih banyak berfokus pada aspek perdata, pidana, dan administrasi, sementara mengabaikan hukum tata negara adat sebagai kerangka penyelenggaraan pemerintahan. Para penulis berargumen bahwa hukum tata negara adat Kerajaan Banggai menawarkan kasus berharga untuk memahami tradisi konstitusi non-Barat. Studi ini bertujuan menganalisis struktur kelembagaan dan prinsip pemerintahan Kerajaan Banggai dengan menggunakan kerangka teoretis trias politica, checks and balances, dan desentralisasi dalam negara kesatuan. Pertanyaan penelitian yang memandu studi ini adalah: Bagaimana hukum tata negara adat Kerajaan Banggai mencerminkan prinsip pemisahan kekuasaan dan checks and balances, dan kontribusi apa yang dapat diberikannya bagi penyelenggaraan negara Indonesia kontemporer?

Inovasi

Studi ini memakai pendekatan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Analisis dilakukan melalui pemeriksaan sistematis atas teks hukum, catatan sejarah, dan literatur ilmiah yang relevan untuk menafsirkan struktur, fungsi, dan kewenangan lembaga adat di Kerajaan Banggai. Kerangka metodologis ini memungkinkan para penulis merekonstruksi tatanan konstitusional kerajaan dan membandingkannya dengan prinsip konstitusi modern. Pendekatan normatif sesuai untuk menelusuri norma dan prinsip hukum yang tertanam dalam lembaga adat, sedangkan pendekatan historis memberikan konteks untuk memahami evolusi dan keberlanjutan lembaga-lembaga tersebut.
Pendahuluan
Artikel ini menjawab kesenjangan dalam kajian hukum adat di Indonesia, yang selama ini lebih banyak berfokus pada aspek perdata, pidana, dan administrasi, sementara mengabaikan hukum tata negara adat sebagai kerangka penyelenggaraan pemerintahan. Para penulis berargumen bahwa hukum tata negara adat Kerajaan Banggai menawarkan kasus berharga untuk memahami tradisi konstitusi non-Barat. Studi ini bertujuan menganalisis struktur kelembagaan dan prinsip pemerintahan Kerajaan Banggai dengan menggunakan kerangka teoretis trias politica, checks and balances, dan desentralisasi dalam negara kesatuan. Pertanyaan penelitian yang memandu studi ini adalah: Bagaimana hukum tata negara adat Kerajaan Banggai mencerminkan prinsip pemisahan kekuasaan dan checks and balances, dan kontribusi apa yang dapat diberikannya bagi penyelenggaraan negara Indonesia kontemporer?

Mengapa penting

Para penulis menganalisis temuan tersebut melalui lensa trias politica, checks and balances, dan desentralisasi. Mereka berargumen bahwa struktur pemerintahan Kerajaan Banggai memperlihatkan pemisahan kekuasaan fungsional, dengan Raja sebagai eksekutif dan Basalo Sangkap Sangkap sebagai badan legislatif dan pengawas. Pemisahan ini, meski tidak identik dengan trias politica Montesquieu, mencerminkan kepedulian serupa terhadap pembagian kekuasaan untuk mencegah tirani. Mekanisme checks and balances, khususnya kewenangan Basalo Sangkap Sangkap untuk memilih dan mengawasi raja, menunjukkan bentuk tata kelola partisipatif yang menjamin akuntabilitas. Lebih lanjut, studi ini membahas bagaimana sistem adat tersebut sejalan dengan prinsip desentralisasi dalam negara kesatuan, karena memungkinkan otonomi lokal sambil menjaga kesatuan secara keseluruhan. Para penulis memberi kontribusi teoretis dengan memajukan konsep konstitusionalisme adat sebagai kerangka analitis untuk memahami tradisi konstitusi non-Barat. Secara praktis, mereka menyarankan bahwa model pemerintahan adat dapat menjadi rujukan bagi kebijakan kontemporer tentang otonomi daerah, tata kelola demokratis, dan keseimbangan kelembagaan di Indonesia. Studi ini menyimpulkan bahwa hukum tata negara Kerajaan Banggai menawarkan pelajaran berharga untuk memperkuat lembaga demokrasi dan mendorong tata kelola partisipatif di Indonesia.

Siapa yang sebaiknya membaca

Pembaca Research Digest dan praktisi rumpun ini.

Membuka konten memberโ€ฆ