Editorial Hukum
Open AccessOA2024
Integrasi Hukum Adat dalam Kerangka Hukum Konstitusi Indonesia pada Masyarakat Plural
Artikel ini mengkaji bagaimana hukum adat diintegrasikan ke dalam kerangka konstitusi Indonesia, dengan menyoroti hubungan yang terikat antara hukum adat dan masyarakat Indonesia yang pluralistik.
Sabrina Dwi Lestari; Abel Yap Shun Kit· Indonesian Journal of Administrative Law and Local Government· 2024· DOI 10.26740/ijalgov.v1i01.35852
Masalah inti
Semboyan nasional Indonesia, "Bhinneka Tunggal Ika" (Unity in Diversity), merangkum kekayaan keragaman bangsa dalam suku, agama, ras, budaya, dan bahasa. Keragaman ini, yang bersumber dari perbedaan keturunan, tempat tinggal, serta perpaduan pengaruh agama dan budaya dengan tradisi pribumi, telah membentuk perkembangan kehidupan manusia dan kebiasaan sosial dari waktu ke waktu. Kebiasaan-kebiasaan ini berkembang menjadi adat yang berlaku bagi seluruh anggota masyarakat sebagai identitas hukum, sehingga melahirkan "hukum adat"—produk aturan kebiasaan manusia dalam kehidupan sosial. Memahami hukum adat sangat penting untuk memahami budaya hukum Indonesia. Tujuan artikel ini adalah menyelidiki hubungan antara hukum adat dan masyarakat Indonesia yang beragam, dengan penelitian yang menunjukkan adanya hubungan terikat antara keduanya.
Inovasi
Para penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, dengan menganalisis integrasi hukum adat dalam kerangka konstitusi Indonesia. Studi ini bersandar pada konsep pluralisme hukum dan mengkaji bagaimana hukum adat berfungsi sebagai living law dalam masyarakat yang pluralistik. Penelitian ini kemungkinan melibatkan telaah ketentuan konstitusi, undang-undang, dan literatur ilmiah tentang hukum adat serta pengakuannya dalam sistem hukum Indonesia. Metodologi berfokus pada pemahaman hubungan antara hukum adat dan masyarakat, dengan menekankan dimensi sosiologis dan hukum dari hukum adat sebagai produk kebiasaan sosial.
Pendahuluan
Semboyan nasional Indonesia, "Bhinneka Tunggal Ika" (Unity in Diversity), merangkum kekayaan keragaman bangsa dalam suku, agama, ras, budaya, dan bahasa. Keragaman ini, yang bersumber dari perbedaan keturunan, tempat tinggal, serta perpaduan pengaruh agama dan budaya dengan tradisi pribumi, telah membentuk perkembangan kehidupan manusia dan kebiasaan sosial dari waktu ke waktu. Kebiasaan-kebiasaan ini berkembang menjadi adat yang berlaku bagi seluruh anggota masyarakat sebagai identitas hukum, sehingga melahirkan "hukum adat"—produk aturan kebiasaan manusia dalam kehidupan sosial. Memahami hukum adat sangat penting untuk memahami budaya hukum Indonesia. Tujuan artikel ini adalah menyelidiki hubungan antara hukum adat dan masyarakat Indonesia yang beragam, dengan penelitian yang menunjukkan adanya hubungan terikat antara keduanya.
Mengapa penting
Integrasi hukum adat dalam kerangka konstitusi Indonesia merupakan proses kompleks yang melibatkan pengakuan atas pluralitas sistem hukum. Analisis ini membahas tantangan dan peluang dalam menyelaraskan hukum adat dengan hukum nasional. Di satu sisi, hukum adat memberikan rasa keadilan dan identitas bagi masyarakat lokal; di sisi lain, hukum adat harus sejalan dengan prinsip hak asasi manusia dan persatuan nasional. Pembahasan menyoroti pentingnya pluralisme hukum di Indonesia, tempat hukum adat hidup berdampingan dengan hukum negara. Para penulis berargumen bahwa hubungan terikat antara hukum adat dan masyarakat merupakan hal mendasar bagi budaya hukum Indonesia, dan setiap pengembangan hukum harus mempertimbangkan hubungan tersebut. Analisis ini juga menyinggung peran pengadilan dalam mengakui hukum adat dan perlunya pendidikan hukum untuk memahami kedudukan hukum adat dalam sistem konstitusi.
Siapa yang sebaiknya membaca
Pembaca Research Digest dan praktisi rumpun ini.
Membuka konten member…