Jadwal Sholat

Memuat jadwal sholatโ€ฆ

Editorial Hukum

Open AccessOA2023

Keadilan bagi Anak di Luar Perkawinan dari Pekerja Perempuan Indonesia melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

Penelitian ini mengkaji penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang memperluas perlindungan hukum bagi anak di luar perkawinan, termasuk yang lahir dari pekerja perempuan Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa putusan tersebut memberikan hak konstitusional kepada anak-anak ini, seperti hak untuk mencari nafkah, perwalian, dan nafkah dari ayah biologisnya.
Hazar Kusmayanti; Dede Kania; Ramalinggam Rajamanickam; M. H. Masykurยท Jurnal iusยท 2023ยท DOI 10.29303/ius.v11i2.1228

Masalah inti

Penelitian ini membahas tantangan hukum dan sosial yang dihadapi anak di luar perkawinan dari pekerja perempuan Indonesia, yang sering distigmatisasi dan menghadapi keterbatasan dalam kesejahteraan serta hak sipil. Studi ini berfokus pada penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang menambahkan Pasal 43 ayat (1) ke dalam Undang-Undang Perkawinan, sehingga memperluas hak anak yang lahir di luar perkawinan. Para penulis berargumen bahwa putusan ini memiliki implikasi luas di luar hak waris, yaitu memastikan perlindungan yang adil dan kepastian hukum sesuai dengan prinsip persamaan di depan hukum. Studi ini bertujuan menganalisis bagaimana putusan tersebut memengaruhi hak anak di luar perkawinan dari pekerja migran, khususnya dalam hal mencari nafkah, perwalian, dan nafkah anak.

Inovasi

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis hukum normatif dengan mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dan implikasinya bagi anak di luar perkawinan dari pekerja perempuan Indonesia. Studi ini menelaah kerangka hukum, termasuk Undang-Undang Perkawinan dan pertimbangan Mahkamah Konstitusi, serta menilai penerapan putusan tersebut dalam konteks keluarga pekerja migran. Analisis didasarkan pada prinsip persamaan di depan hukum dan kepastian hukum, dan mempertimbangkan dampak sosial serta hukum yang lebih luas terhadap hak anak-anak ini.
Pendahuluan
Penelitian ini membahas tantangan hukum dan sosial yang dihadapi anak di luar perkawinan dari pekerja perempuan Indonesia, yang sering distigmatisasi dan menghadapi keterbatasan dalam kesejahteraan serta hak sipil. Studi ini berfokus pada penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang menambahkan Pasal 43 ayat (1) ke dalam Undang-Undang Perkawinan, sehingga memperluas hak anak yang lahir di luar perkawinan. Para penulis berargumen bahwa putusan ini memiliki implikasi luas di luar hak waris, yaitu memastikan perlindungan yang adil dan kepastian hukum sesuai dengan prinsip persamaan di depan hukum. Studi ini bertujuan menganalisis bagaimana putusan tersebut memengaruhi hak anak di luar perkawinan dari pekerja migran, khususnya dalam hal mencari nafkah, perwalian, dan nafkah anak.

Mengapa penting

Analisis menyoroti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi melampaui hak waris dan memengaruhi status hukum serta kesejahteraan anak di luar perkawinan dari pekerja perempuan Indonesia secara keseluruhan. Putusan ini sejalan dengan prinsip persamaan di depan hukum, sehingga memastikan anak-anak tersebut tidak didiskriminasi berdasarkan status kelahirannya. Studi ini membahas implikasi yang lebih luas bagi keluarga pekerja migran, termasuk hak atas nafkah anak dan perwalian yang krusial bagi kesejahteraan anak. Para penulis berargumen bahwa putusan ini memberikan dasar hukum untuk memastikan hak anak-anak tersebut, meskipun tantangan dalam penerapannya mungkin masih ada. Pembahasan juga menyentuh stigma sosial yang dihadapi anak di luar perkawinan dan peran hukum dalam mengurangi stigma tersebut melalui perlindungan dan kepastian hukum.

Siapa yang sebaiknya membaca

Pembaca Research Digest dan praktisi rumpun ini.

Membuka konten memberโ€ฆ