Editorial Hukum
Open AccessOA2023
Batasan Hukum yang Hidup dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia: Upaya Mewujudkan Keadilan
Penelitian ini mengkaji pembatasan hukum yang hidup (hukum pidana adat) dalam pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, dengan argumen bahwa pembatasan yang jelas diperlukan untuk melindungi hak asasi manusia dan mencegah kriminalisasi sekaligus mewujudkan keadilan.
Yenny Febrianty; Ade Sathya Sanathana Ishwara; Bintara Sura Priambada; Hikam Hulwanullahยท Jurnal iusยท 2023ยท DOI 10.29303/ius.v11i2.1232
Masalah inti
Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia memperkenalkan ketentuan penting yang mengakui 'hukum yang hidup dalam masyarakat' sebagai sumber hukum pidana. KUHP baru secara autentik mendefinisikan hukum yang hidup sebagai hukum pidana adat, yang dinyatakan berlaku dan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Daerah. Namun, tidak adanya pembatasan yang jelas mengenai apa yang termasuk hukum pidana adat yang dapat memenuhi syarat sebagai hukum yang hidup menimbulkan potensi risiko ketidakadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi pembatasan pengaturan hukum yang hidup dan merumuskan pembatasan tersebut untuk mewujudkan keadilan. Penelitian ini menjawab kesenjangan antara pengakuan hukum yang hidup dan kebutuhan akan pengamanan untuk mencegah penyalahgunaan serta menjamin kepastian hukum.
Inovasi
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan kerangka konseptual yang berkaitan dengan hukum yang hidup dalam konteks pembaruan hukum pidana Indonesia. Analisis difokuskan pada ketentuan KUHP tentang hukum yang hidup, implikasinya terhadap hak asasi manusia, dan potensi kriminalisasi. Penelitian ini juga mengkaji asas negara hukum (rechtsstaat) dan nilai-nilai Pancasila sebagai kriteria dasar untuk membatasi hukum pidana adat. Sumber data meliputi bahan hukum primer seperti KUHP dan Peraturan Daerah, serta sumber sekunder termasuk literatur hukum dan komentar akademik.
Pendahuluan
Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia memperkenalkan ketentuan penting yang mengakui 'hukum yang hidup dalam masyarakat' sebagai sumber hukum pidana. KUHP baru secara autentik mendefinisikan hukum yang hidup sebagai hukum pidana adat, yang dinyatakan berlaku dan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Daerah. Namun, tidak adanya pembatasan yang jelas mengenai apa yang termasuk hukum pidana adat yang dapat memenuhi syarat sebagai hukum yang hidup menimbulkan potensi risiko ketidakadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi pembatasan pengaturan hukum yang hidup dan merumuskan pembatasan tersebut untuk mewujudkan keadilan. Penelitian ini menjawab kesenjangan antara pengakuan hukum yang hidup dan kebutuhan akan pengamanan untuk mencegah penyalahgunaan serta menjamin kepastian hukum.
Mengapa penting
Analisis menunjukkan bahwa pembatasan hukum yang hidup sangat penting untuk mewujudkan keadilan dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Kriteria yang diusulkan berfungsi sebagai kerangka untuk menyeimbangkan pluralisme hukum dengan kebutuhan akan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Persyaratan bahwa masyarakat adat masih mempraktikkan hukum tersebut memastikan bahwa hukum yang hidup benar-benar berakar pada adat masyarakat, bukan diciptakan atau dipaksakan. Kesesuaian dengan asas negara hukum dan nilai-nilai Pancasila memastikan bahwa hukum pidana adat tidak melemahkan asas konstitusional atau hak-hak dasar. Persyaratan adanya peraturan daerah menyediakan mekanisme formal untuk kodifikasi dan pengujian, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Namun, tantangan tetap ada dalam mengoperasionalkan kriteria ini, termasuk risiko interpretasi yudisial dan potensi peraturan daerah yang sangat beragam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembatasan tersebut merupakan langkah yang diperlukan menuju sistem hukum pidana yang lebih adil dan koheren yang menghormati keragaman budaya sekaligus hak asasi manusia universal.
Siapa yang sebaiknya membaca
Pembaca Research Digest dan praktisi rumpun ini.
Membuka konten memberโฆ