Editorial Hukum
Open AccessOA2023
Pluralisme Hukum Pidana Indonesia: Implikasi dan Orientasi Pasca-KUHP Baru
Studi ini mengkaji bagaimana Pasal 2 KUHP Baru Indonesia memperkuat pluralisme hukum dengan mengakui hukum pidana adat, serta menguraikan orientasi ke depan untuk menyelaraskan sistem hukum nasional dan adat.
Ina Heliany; W. Widowati; Muhenri Sihotangยท SASIยท 2023ยท DOI 10.47268/sasi.v29i3.1494
Masalah inti
Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru Indonesia menandai pergeseran signifikan ke arah penguatan pluralisme hukum di bidang hukum pidana. Hal ini terbukti dari diadopsinya hukum pidana adat sebagai hukum yang diakui di samping hukum pidana nasional. KUHP Baru, khususnya Pasal 2, mengakui keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga menegaskan esensi pluralisme hukum. Studi ini bertujuan menganalisis implikasi rumusan Pasal 2 terhadap praktik pluralisme hukum pidana Indonesia dan orientasi ke depan dari rumusan tersebut untuk memperkuat pluralisme hukum pidana Indonesia.
Inovasi
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan konsep dan peraturan perundang-undangan. Studi ini berfokus pada implikasi hukum Pasal 2 KUHP Baru dan potensinya untuk memperkuat pluralisme hukum di Indonesia. Analisis didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kerangka konseptual yang berkaitan dengan pluralisme hukum dan hukum adat.
Pendahuluan
Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru Indonesia menandai pergeseran signifikan ke arah penguatan pluralisme hukum di bidang hukum pidana. Hal ini terbukti dari diadopsinya hukum pidana adat sebagai hukum yang diakui di samping hukum pidana nasional. KUHP Baru, khususnya Pasal 2, mengakui keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga menegaskan esensi pluralisme hukum. Studi ini bertujuan menganalisis implikasi rumusan Pasal 2 terhadap praktik pluralisme hukum pidana Indonesia dan orientasi ke depan dari rumusan tersebut untuk memperkuat pluralisme hukum pidana Indonesia.
Mengapa penting
Pengakuan hukum pidana adat berdasarkan Pasal 2 KUHP Baru merupakan langkah signifikan menuju pluralisme hukum. Ketentuan ini memungkinkan penerapan hukum adat dalam perkara pidana, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip sistem hukum nasional. Studi ini menyoroti perlunya inventarisasi sistematis hukum pidana adat di berbagai daerah untuk memastikan kepastian dan konsistensi hukum. Lebih lanjut, pengaturan hukum pidana adat melalui peraturan daerah diusulkan sebagai mekanisme untuk memudahkan hakim merujuk hukum tersebut ketika memutus perkara. Pendekatan ini bertujuan menyelaraskan sistem hukum nasional dengan sistem hukum adat, sehingga memperkuat sifat pluralistik hukum pidana Indonesia. Studi ini juga menekankan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara sistem-sistem hukum tersebut untuk mencapai kerangka hukum yang kohesif dan inklusif.
Siapa yang sebaiknya membaca
Pembaca Research Digest dan praktisi rumpun ini.
Membuka konten memberโฆ