Jadwal Sholat

Memuat jadwal sholatโ€ฆ

Editorial Hukum

Open AccessOA2022

Masalah Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Uji Formal Undang-Undang Cipta Kerja

Ringkasan ini mengkaji putusan inkonstitusionalitas bersyarat Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Cipta Kerja, dengan fokus pada uji formal dan perbaikan yang diwajibkan bagi pemerintah dalam dua tahun.
D. Saputraยท Journal of Law and Legal Reformยท 2022ยท DOI 10.15294/jllr.v3i4.57699

Masalah inti

Pengundangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) memicu perdebatan signifikan di Indonesia. Satu tahun setelah disahkan, Mahkamah Konstitusi menyatakan undang-undang tersebut inkonstitusional bersyarat melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Putusan itu mengidentifikasi cacat formal dalam proses pembentukan undang-undang dan mewajibkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta Pemerintah memperbaiki masalah tersebut sesuai prosedur yang berlaku dalam tenggat maksimal dua tahun sejak putusan dibacakan. UU Cipta Kerja yang disahkan DPR dinilai membawa kerugian besar bagi masyarakat, khususnya di sektor ketenagakerjaan dan investasi. Tulisan ini berfokus pada uji formal UU Cipta Kerja pasca-putusan Mahkamah Konstitusi dan arah perbaikan yang harus dilakukan pemerintah. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan sumber buku dan artikel yang relevan dengan tema.

Inovasi

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu kajian terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, dan literatur yang relevan. Sumbernya meliputi buku, artikel hukum, dan putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Analisis bersifat deskriptif-analitis, bertujuan menjelaskan implikasi hukum putusan Mahkamah dan langkah yang diperlukan untuk pembenahan legislatif.
Pendahuluan
Pengundangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) memicu perdebatan signifikan di Indonesia. Satu tahun setelah disahkan, Mahkamah Konstitusi menyatakan undang-undang tersebut inkonstitusional bersyarat melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Putusan itu mengidentifikasi cacat formal dalam proses pembentukan undang-undang dan mewajibkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta Pemerintah memperbaiki masalah tersebut sesuai prosedur yang berlaku dalam tenggat maksimal dua tahun sejak putusan dibacakan. UU Cipta Kerja yang disahkan DPR dinilai membawa kerugian besar bagi masyarakat, khususnya di sektor ketenagakerjaan dan investasi. Tulisan ini berfokus pada uji formal UU Cipta Kerja pasca-putusan Mahkamah Konstitusi dan arah perbaikan yang harus dilakukan pemerintah. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan sumber buku dan artikel yang relevan dengan tema.

Mengapa penting

Putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan pentingnya legalitas prosedural dalam pembentukan undang-undang. Cacat formal yang teridentifikasi mencakup konsultasi publik yang tidak memadai dan kurangnya transparansi, yang melanggar prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah dan DPR kini diwajibkan merevisi UU Cipta Kerja melalui proses yang lebih inklusif dan partisipatif. Hal ini mencakup penyelenggaraan dengar pendapat publik yang bermakna, penyediaan rancangan yang mudah diakses, dan memastikan semua pemangku kepentingan, terutama serikat pekerja dan masyarakat sipil, didengar. Tenggat dua tahun menimbulkan urgensi, tetapi juga memberi peluang untuk memperbaiki substansi dan legitimasi undang-undang. Penulis berargumen bahwa proses perbaikan harus menjunjung asas kepastian hukum, keterbukaan, dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Kegagalan mematuhinya tidak hanya membuat undang-undang tidak sah tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap proses legislasi.

Siapa yang sebaiknya membaca

Pembaca Research Digest dan praktisi rumpun ini.

Membuka konten memberโ€ฆ