Editorial Hukum
Open AccessOA2023
Peran Hukum Islam dalam Memperkaya Putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia
Digest ini mengkaji peran Hukum Islam dalam memperkaya pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia, dengan menyoroti bahwa meskipun Hukum Islam telah dirujuk dalam 20 perkara pengujian undang-undang, Hukum Islam hanya menjadi dasar pertimbangan dalam enam perkara. Para penulis berargumen bahwa nuansa hukum Islam hadir dalam beberapa putusan, mencerminkan interaksi yang berlangsung antara Hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.
Z. Aditya; Abdul Basid Fuadi; Rizkisyabana Yulistyaputriยท Frontiers in Lawยท 2023ยท DOI 10.6000/2817-2302.2023.02.04
Masalah inti
Artikel ini membahas peran Hukum Islam dalam memperkaya pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia. Sebagai salah satu hukum yang diakui di Indonesia, Hukum Islam memiliki peran penting dalam pembangunan hukum nasional, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi. Para penulis mencatat bahwa telah ada 20 putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang yang melibatkan Hukum Islam. Namun, hanya enam putusan yang menggunakan Hukum Islam sebagai dasar pertimbangan. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi konstruksi Hukum Islam dan perkembangan hukum positif di Indonesia, serta berargumen bahwa upaya menuju positivisme hukum telah berlangsung, sekaligus mengakui adanya nuansa teori Islam atau Hukum Islam yang digunakan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan.
Inovasi
Para penulis tidak secara eksplisit menjelaskan metodologi mereka dalam abstrak yang tersedia. Namun, berdasarkan isinya, penelitian ini tampak merupakan analisis hukum normatif yang mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi yang melibatkan Hukum Islam. Analisis tersebut kemungkinan meliputi identifikasi dan kategorisasi 20 putusan pengujian undang-undang yang berkaitan dengan Hukum Islam, lalu menilai sejauh mana Hukum Islam digunakan sebagai dasar pertimbangan. Para penulis juga membahas konstruksi Hukum Islam dan perkembangan hukum positif di Indonesia, yang mengindikasikan pendekatan doktrinal.
Pendahuluan
Artikel ini membahas peran Hukum Islam dalam memperkaya pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia. Sebagai salah satu hukum yang diakui di Indonesia, Hukum Islam memiliki peran penting dalam pembangunan hukum nasional, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi. Para penulis mencatat bahwa telah ada 20 putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang yang melibatkan Hukum Islam. Namun, hanya enam putusan yang menggunakan Hukum Islam sebagai dasar pertimbangan. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi konstruksi Hukum Islam dan perkembangan hukum positif di Indonesia, serta berargumen bahwa upaya menuju positivisme hukum telah berlangsung, sekaligus mengakui adanya nuansa teori Islam atau Hukum Islam yang digunakan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan.
Mengapa penting
Para penulis membahas konstruksi Hukum Islam dan perkembangan hukum positif di Indonesia. Mereka berargumen bahwa upaya menuju positivisme hukum telah berlangsung lama, artinya sistem hukum semakin menekankan hukum tertulis dan lembaga negara. Namun, mereka juga meyakini bahwa Hukum Islam memiliki peran penting dalam pembangunan hukum nasional, sebagaimana terbukti dari kehadirannya dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Terbatasnya jumlah putusan yang menggunakan Hukum Islam sebagai dasar (enam dari 20) mungkin mencerminkan sifat sekuler negara atau dominasi pemikiran hukum positivistik. Meskipun demikian, nuansa teori Islam dalam beberapa putusan menunjukkan bahwa Hukum Islam memperkaya pertimbangan hukum, meskipun tidak selalu diakui secara eksplisit. Hal ini mengindikasikan interaksi yang kompleks antara Hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, di mana prinsip-prinsip Islam dapat memengaruhi penalaran hakim secara halus.
Siapa yang sebaiknya membaca
Pembaca Research Digest dan praktisi rumpun ini.
Membuka konten memberโฆ