Jadwal Sholat

Memuat jadwal sholat…

Editorial Kedokteran & Kesehatan

Open AccessOA2025

Efek ambang kualitas tata kelola dalam hubungan antara belanja kesehatan publik dan angka harapan hidup saat lahir di Uni Ekonomi dan Moneter Afrika Barat

Belanja kesehatan publik di WAEMU meningkatkan angka harapan hidup hanya ketika kualitas tata kelola melewati ambang tertentu. Studi ini mengidentifikasi tata kelola sebagai variabel transisi, yang menyiratkan bahwa reformasi tata kelola harus mendahului peningkatan belanja kesehatan.
Jacques Boundioa; Noël Thiombiano· BMC Health Services Research· 2025· DOI 10.1186/s12913-025-12603-1

Masalah inti

Uni Ekonomi dan Moneter Afrika Barat (WAEMU) menghadapi angka harapan hidup saat lahir yang rendah secara persisten, yang mencerminkan kesehatan populasi yang buruk. Belanja kesehatan publik (PHE) sering diasumsikan meningkatkan luaran kesehatan, tetapi bukti empiris tentang hubungan PHE–kesehatan belum konklusif. Para penulis berhipotesis bahwa tata kelola yang buruk dapat menghambat efektivitas belanja kesehatan publik. Studi ini menganalisis efek ambang kualitas tata kelola terhadap hubungan antara belanja kesehatan publik dan angka harapan hidup saat lahir di WAEMU. Pertanyaan penelitiannya adalah apakah kualitas tata kelola berperan sebagai variabel transisi yang mengondisikan dampak PHE terhadap angka harapan hidup. Studi ini berkontribusi pada literatur dengan menerapkan model ambang Hansen pada enam indikator tata kelola dan indeks kualitas tata kelola komposit, menggunakan data dari 1996 hingga 2018.

Inovasi

Analisis menggunakan data tahunan dari 1996 hingga 2018 untuk negara-negara WAEMU. Kualitas tata kelola diukur menggunakan enam Worldwide Governance Indicators (WGI): voice and accountability, political stability and absence of violence, government effectiveness, regulatory quality, rule of law, dan control of corruption. Indeks kualitas tata kelola komposit juga dibangun untuk uji ketahanan. Belanja kesehatan publik diukur sebagai porsi terhadap PDB atau per kapita, dan angka harapan hidup saat lahir adalah variabel luaran. Efek ambang diestimasi menggunakan model regresi ambang Hansen (1999), yang mengidentifikasi tingkat ambang endogen kualitas tata kelola tempat efek PHE terhadap angka harapan hidup berubah. Model tersebut dapat dinyatakan sebagai:

dengan adalah angka harapan hidup saat lahir, adalah belanja kesehatan publik, adalah kualitas tata kelola, adalah parameter ambang, adalah fungsi indikator, adalah vektor variabel kontrol, dan adalah suku galat. Nilai ambang diestimasi dengan meminimalkan jumlah kuadrat residu, dan signifikansinya diuji melalui metode bootstrap.

Pendahuluan
Uni Ekonomi dan Moneter Afrika Barat (WAEMU) menghadapi angka harapan hidup saat lahir yang rendah secara persisten, yang mencerminkan kesehatan populasi yang buruk. Belanja kesehatan publik (PHE) sering diasumsikan meningkatkan luaran kesehatan, tetapi bukti empiris tentang hubungan PHE–kesehatan belum konklusif. Para penulis berhipotesis bahwa tata kelola yang buruk dapat menghambat efektivitas belanja kesehatan publik. Studi ini menganalisis efek ambang kualitas tata kelola terhadap hubungan antara belanja kesehatan publik dan angka harapan hidup saat lahir di WAEMU. Pertanyaan penelitiannya adalah apakah kualitas tata kelola berperan sebagai variabel transisi yang mengondisikan dampak PHE terhadap angka harapan hidup. Studi ini berkontribusi pada literatur dengan menerapkan model ambang Hansen pada enam indikator tata kelola dan indeks kualitas tata kelola komposit, menggunakan data dari 1996 hingga 2018.

Mengapa penting

Studi ini memberikan bukti kuat bahwa kualitas tata kelola mengondisikan efektivitas belanja kesehatan publik di WAEMU. Efek ambang menyiratkan bahwa sekadar meningkatkan anggaran kesehatan tanpa memperbaiki tata kelola tidak akan menghasilkan luaran kesehatan yang lebih baik. Tata kelola yang buruk—yang dicirikan oleh korupsi, lemahnya rule of law, dan administrasi publik yang tidak efektif—mengalihkan sumber daya, menurunkan kualitas layanan kesehatan, dan melemahkan akuntabilitas. Akibatnya, imbal hasil belanja kesehatan publik baru terwujud setelah kualitas tata kelola melampaui ambang kritis. Temuan ini sejalan dengan literatur yang lebih luas tentang tata kelola dan kesehatan, yang menekankan bahwa kualitas institusi adalah prasyarat bagi belanja publik yang efektif. Bagi pembuat kebijakan di WAEMU, implikasinya jelas: reformasi tata kelola harus mendahului atau menyertai peningkatan belanja kesehatan. Investasi dalam transparansi, akuntabilitas, dan antikorupsi sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya kesehatan berujung pada peningkatan angka harapan hidup. Batasan studi ini mencakup penggunaan data agregat tingkat negara dan potensi bias variabel yang dihilangkan. Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi mekanisme tingkat mikro dan peran dimensi tata kelola tertentu.

Siapa yang sebaiknya membaca

Pembaca Research Digest dan praktisi rumpun ini.

Membuka konten member…