Jadwal Sholat

Memuat jadwal sholatโ€ฆ

Editorial Hukum

Open AccessOA2023

Kekosongan Landasan Legislatif dalam Persidangan Elektronik dan Pembaruan Penegakan Hukum Pidana di Indonesia (Perbandingan dengan Amerika Serikat)

Ringkasan ini mengkaji kebutuhan akan pengaturan statutori persidangan pidana elektronik di Indonesia, menyoroti belum adanya landasan hukum saat ini, dan mengusulkan reformasi KUHAP berdasarkan wawasan perbandingan dari CARES Act Amerika Serikat.
Rian Saputra; Josef Purwadi Setiodjati; J. Barkhuizenยท Journal of Indonesian Legal Studiesยท 2023ยท DOI 10.15294/jils.v8i1.67632

Masalah inti

Makalah ini membahas penerapan peradilan elektronik dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dengan fokus pada pembaruan penegakan hukum pidana. Makalah berargumen bahwa peradilan pidana berbasis digital harus diatur pada tingkat legislatif, khususnya melalui reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Praktik persidangan pidana elektronik saat ini menghadapi tantangan karena landasan hukumnya ditetapkan oleh entitas eksternal, bukan oleh lembaga legislatif. Studi ini bertujuan mengusulkan kerangka acara pidana elektronik dan menyoroti ketidakmemadaian KUHAP yang ada dalam mengantisipasi kemajuan teknologi.

Inovasi

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif. Pendekatan ini melibatkan analisis bahan hukum primer seperti undang-undang dan peraturan, serta sumber sekunder, untuk menilai kerangka hukum yang berlaku dan mengusulkan reformasi. Studi ini membandingkan situasi Indonesia dengan Amerika Serikat, khususnya merujuk pada Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act (CARES Act) sebagai contoh legislasi yang mengatur acara pidana elektronik.
Pendahuluan
Makalah ini membahas penerapan peradilan elektronik dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dengan fokus pada pembaruan penegakan hukum pidana. Makalah berargumen bahwa peradilan pidana berbasis digital harus diatur pada tingkat legislatif, khususnya melalui reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Praktik persidangan pidana elektronik saat ini menghadapi tantangan karena landasan hukumnya ditetapkan oleh entitas eksternal, bukan oleh lembaga legislatif. Studi ini bertujuan mengusulkan kerangka acara pidana elektronik dan menyoroti ketidakmemadaian KUHAP yang ada dalam mengantisipasi kemajuan teknologi.

Mengapa penting

Analisis ini menekankan kesenjangan antara kapabilitas teknologi dan infrastruktur hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Tidak adanya otorisasi statutori yang eksplisit untuk persidangan elektronik menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi pelanggaran hak. Makalah berargumen bahwa reformasi legislatif diperlukan untuk memberikan landasan hukum yang jelas, memastikan perlindungan prosedural, dan mengalokasikan sumber daya untuk infrastruktur digital. Rujukan perbandingan terhadap CARES Act Amerika Serikat menggambarkan bagaimana legislasi darurat dapat untuk sementara mengesahkan acara elektronik, tetapi makalah menyarankan agar Indonesia mengadopsi peraturan permanen melalui reformasi KUHAP. Pembahasan juga menyoroti pentingnya menyelaraskan reformasi hukum dengan pembaruan penegakan hukum pidana yang lebih luas, termasuk adopsi teknologi modern dan perlindungan hak-hak terdakwa dalam persidangan virtual.

Siapa yang sebaiknya membaca

Pembaca Research Digest dan praktisi rumpun ini.

Membuka konten memberโ€ฆ