Editorial Hukum
Open AccessOA2022
Urgensi Reformasi Struktur Hukum dalam Pelaksanaan Pidana
Studi ini berargumen bahwa sub-sistem pelaksanaan pidana di Indonesia, yang saat ini berada di bawah kekuasaan eksekutif, perlu direformasi dan ditempatkan di bawah Mahkamah Agung agar sistem peradilan pidana menjadi independen, terpadu, dan linear. Dengan menggunakan penelitian doktrinal dalam paradigma post-positivisme, studi ini mengidentifikasi dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis bagi urgensi reformasi struktural tersebut.
Anis Widyawati; Pujiyono Pujiyono; Nur Rochaeti; Genjie Ompoy; Nurul Natasha Binti Muhammad Zakiยท Lex Scientia Law Reviewยท 2022ยท DOI 10.15294/lesrev.v6i2.58131
Masalah inti
Kekuasaan kehakiman dalam penegakan hukum pidana di dalam Sistem Peradilan Pidana, termasuk sub-sistem pelaksanaan pidana, seharusnya bersifat independen dan mandiri. Di Indonesia, sub-sistem pelaksanaan pidana saat ini berada di bawah kekuasaan eksekutif, yang memungkinkan praktik pelaksanaan pidana terhambat oleh banyak faktor. Studi ini membahas urgensi revisi struktur hukum pelaksanaan pidana dan kebutuhan reformasi struktur hukum bagi penegakan hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini berada dalam kerangka sistem hukum pidana yang lebih luas, yang terdiri atas sub-sistem hukum pidana materiil, sub-sistem hukum pidana formil, dan sub-sistem pelaksanaan pidana. Sub-sistem terakhir pada dasarnya berperan sebagai sub-sistem pemidanaan. Studi ini berpendapat bahwa reformasi struktural penting untuk mewujudkan sistem yang linear, independen, bersinergi, dan terpadu di antara penyidik, penuntut umum, dan pengadilan.
Inovasi
Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelitian doktrinal dalam paradigma post-positivisme. Pilihan metodologis ini memungkinkan analisis normatif atas kerangka hukum yang mengatur pelaksanaan pidana di Indonesia, dengan fokus pada hubungan struktural antara kekuasaan kehakiman dan kekuasaan eksekutif. Pendekatan doktrinal menelaah bahan hukum primer, termasuk peraturan perundang-undangan, untuk menilai penempatan sub-sistem pelaksanaan saat ini dan mengusulkan reformasi. Paradigma post-positivisme membentuk pemahaman atas hukum sebagai fenomena sosial yang harus dianalisis dalam konteksnya, dengan mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. Penelitian ini tidak bergantung pada pengumpulan data empiris, melainkan pada interpretasi sistematis atas norma dan prinsip hukum untuk membangun argumen yang koheren bagi perubahan struktural.
Pendahuluan
Kekuasaan kehakiman dalam penegakan hukum pidana di dalam Sistem Peradilan Pidana, termasuk sub-sistem pelaksanaan pidana, seharusnya bersifat independen dan mandiri. Di Indonesia, sub-sistem pelaksanaan pidana saat ini berada di bawah kekuasaan eksekutif, yang memungkinkan praktik pelaksanaan pidana terhambat oleh banyak faktor. Studi ini membahas urgensi revisi struktur hukum pelaksanaan pidana dan kebutuhan reformasi struktur hukum bagi penegakan hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini berada dalam kerangka sistem hukum pidana yang lebih luas, yang terdiri atas sub-sistem hukum pidana materiil, sub-sistem hukum pidana formil, dan sub-sistem pelaksanaan pidana. Sub-sistem terakhir pada dasarnya berperan sebagai sub-sistem pemidanaan. Studi ini berpendapat bahwa reformasi struktural penting untuk mewujudkan sistem yang linear, independen, bersinergi, dan terpadu di antara penyidik, penuntut umum, dan pengadilan.
Mengapa penting
Analisis berpusat pada keharusan mereformasi struktur hukum pelaksanaan pidana di Indonesia. Studi ini berargumen bahwa sub-sistem pelaksanaan seharusnya berada di bawah kekuasaan kehakiman, khususnya Mahkamah Agung, untuk menegakkan independensi kekuasaan kehakiman dalam penegakan hukum pidana. Reformasi ini dibenarkan secara filosofis (selaras dengan prinsip keadilan dan kedaulatan Pancasila), sosiologis (menjawab hambatan praktis dalam pelaksanaan), dan yuridis (menjamin konsistensi dengan kerangka konstitusional kekuasaan kehakiman). Reformasi yang diusulkan bertujuan menciptakan sistem yang linear, independen, bersinergi, dan terpadu dengan penyidik, penuntut umum, dan pengadilan dalam satu sistem hukum pidana. Integrasi semacam itu akan memungkinkan pengawasan dan koordinasi yang efektif dalam konteks integralitas pemidanaan, yang berada di bawah satu perlindungan sistem penegakan hukum pidana yang terpadu. Studi ini menyimpulkan bahwa tanpa reformasi struktural, pelaksanaan pidana akan terus menghadapi hambatan sistemik yang melemahkan efektivitas keseluruhan sistem peradilan pidana. Reformasi dengan demikian disajikan sebagai langkah yang diperlukan untuk mencapai pendekatan yang koheren dan terpadu dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.
Siapa yang sebaiknya membaca
Pembaca Research Digest dan praktisi rumpun ini.
Membuka konten memberโฆ