Eliminasi Malaria 2030: 414 Kabupaten/Kota Bebas, Pemerintah Percepat Intervensi
Baca dalam 60 detik
- Hingga Juli 2026, Indonesia mencatat 346.866 kasus malaria, namun 414 dari 440 kabupaten/kota telah meraih status eliminasi.
- Kemenkes mengandalkan strategi TOKEN (Temukan, Obati, Kendalikan) dan pengobatan massal untuk menekan penularan di wilayah endemis seperti Papua.
- Dua provinsi dan tujuh kabupaten baru menerima sertifikat eliminasi dalam peringatan Hari Malaria Sedunia 2026, memperkuat optimisme capaian target bebas malaria 2030.

Pemerintah Indonesia semakin optimistis mengejar target bebas malaria pada 2030 setelah 94,1 persen kabupaten/kota—atau 414 dari target 440—berhasil mencapai status eliminasi penyakit yang ditularkan nyamuk tersebut.
Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menegaskan bahwa malaria masih menjadi beban kesehatan global, dengan 282 juta kasus dan 610 ribu kematian tercatat di dunia pada 2024. Di dalam negeri, hingga Juli 2026 terdapat 346.866 kasus, sebagian besar terkonsentrasi di wilayah Indonesia timur seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur.
Untuk mempercepat eliminasi, Kementerian Kesehatan mengimplementasikan Peta Jalan Eliminasi Malaria 2025–2045 dengan berbagai intervensi. Program unggulan meliputi Temukan, Obati, Kendalikan (TOKEN), Pemberian Obat Massal (Mass Drug Administration), Targeted Drug Administration, dan Intermittent Preventive Treatment bagi kelompok berisiko. Strategi ini dianggap krusial menekan penularan di daerah endemis, terutama di Papua yang masih memiliki angka kasus tinggi.
Menurut Dante, kepemimpinan daerah menjadi kunci utama. “Pertahankan daerah yang telah eliminasi, percepat daerah yang belum, dan bersama kita wujudkan Indonesia Bebas Malaria Tahun 2030,” ujarnya saat Puncak Peringatan Hari Malaria Sedunia 2026 di Jakarta, Rabu. Dalam acara tersebut, Kemenkes menyerahkan sertifikat eliminasi kepada dua provinsi—Sumatera Selatan dan Daerah Istimewa Yogyakarta—serta tujuh kabupaten.
Plt. Dirjen Penanggulangan Penyakit Kemenkes Andi Saguni melaporkan progres signifikan, tetapi mengingatkan tantangan di daerah dengan akses kesehatan terbatas dan mobilitas tinggi. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk peran TNI, Polri, dan organisasi kemasyarakatan dalam menjangkau populasi terpencil.
Bupati Sumba Tengah Paulus Limu, mewakili daerah penerima sertifikat, menyatakan komitmen penuh untuk mempertahankan eliminasi malaria. “Kami menggerakkan seluruh pemangku kepentingan untuk mempertahankan status ini,” tegasnya.
Keberhasilan 414 daerah mencapai eliminasi menjadi modal berharga menuju 2030. Namun, pertanyaan masih tersisa: bisakah daerah yang sudah bebas malaria mempertahankan statusnya di tengah mobilitas penduduk dan potensi resistensi obat? Jawabannya akan menentukan apakah Indonesia benar-benar bisa mengucapkan selamat tinggal pada malaria dalam empat tahun ke depan.



