Kemenkes Dorong Kota Bogor Jadi Percontohan Nasional Penanggulangan TB Terintegrasi
Baca dalam 60 detik
- Kementerian Kesehatan menunjuk Kota Bogor sebagai model nasional setelah seluruh 68 kelurahannya berstatus Siaga Tuberkulosis.
- Program Active Case Finding dipadukan dengan layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) SMART untuk menjaring 23.200 warga di 232 titik.
- Keberhasilan Bogor diharapkan mampu menekan kurva kasus TB nasional pada 2028โ2029 melalui deteksi dini dan pengobatan preventif.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) resmi mengusulkan Kota Bogor sebagai daerah percontohan nasional dalam penanggulangan tuberkulosis (TB) terintegrasi. Keputusan ini diambil setelah Kota Bogor menjadi salah satu dari sedikit daerah di Indonesia yang berhasil membentuk Kelurahan Siaga TB di seluruh 68 kelurahannya. Langkah ini dinilai strategis untuk mempercepat eliminasi TB yang masih menjadi beban kesehatan masyarakat.
Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus menyampaikan apresiasi saat meluncurkan program Penemuan Kasus Aktif (Active Case Finding) yang terintegrasi dengan Cek Kesehatan Gratis (CKG) SMART di Kota Bogor, Rabu (26/7) lalu. Menurutnya, model penanganan TB tidak bisa lagi sekadar menunggu pasien datang ke fasilitas kesehatan. "Pemerintah daerah, puskesmas, aparat kelurahan, hingga kader masyarakat harus proaktif menjemput bola untuk menemukan warga berisiko, terutama kontak erat pasien TB positif," ujar Benny, sapaan akrabnya.
Integrasi dengan program CKG SMART memungkinkan masyarakat menjalani skrining lebih dekat dari tempat tinggal, meliputi pemeriksaan kesehatan umum, rontgen dada, hingga tes dahak. Bagi warga berisiko tinggi yang belum terdiagnosis TB aktif, Kemenkes akan memberikan Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT). "Selama ini kita hanya mengobati yang sakit, tapi kontak eratnya jarang diperiksa. Padahal, lebih baik cegah sekarang daripada dua atau tiga tahun lagi mereka jadi pasien TB," tegas Benny.
Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengakui bahwa meski angka harapan hidup di kotanya di atas rata-rata nasional, kepadatan penduduk menjadi faktor risiko utama penularan penyakit menular. Pihaknya menyambut baik kolaborasi ini dan berharap manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Erna Nuraena, menambahkan bahwa pada 2025, Bogor menempati peringkat kelima dengan beban TB tertinggi di Jawa Barat. Fakta menarik, hanya 62 persen pasien TB yang dirawat merupakan warga asli Bogor, sementara 35 persen berasal dari Kabupaten Bogor dan 3 persen dari luar wilayah. Hal ini menjadikan Bogor sebagai rujukan layanan TB, sekaligus menambah kompleksitas pemantauan pasien lintas wilayah.
Pemerintah Kota Bogor menargetkan pelaksanaan pelacakan (tracing) terintegrasi pada Agustus hingga November 2026, menyasar 23.200 orang di 232 titik. Wamenkes berharap masifnya pencarian kasus aktif ini mampu menurunkan kurva kasus TB nasional pada 2028 hingga 2029. Keberhasilan Bogor diharapkan menjadi model bagi kota-kota padat penduduk lain di Indonesia yang menghadapi tantangan serupa dalam mengendalikan tuberkulosis.
"Kami ingin Kota Bogor menjadi percontohan nasional. Ini luar biasa dan jarang ada daerah yang seluruh kelurahannya sudah Siaga TB," ujar Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus.
Pertanyaan besar kini: apakah model aktif dan terintegrasi seperti di Bogor mampu diadopsi oleh daerah lain dengan karakteristik geografis dan demografis berbeda? Jika berhasil, bukan tidak mungkin target eliminasi TB nasional pada 2030 bisa mendekati kenyataan.



