DPR Dorong BNPB Petakan Ancaman El Nino 2026: Musim Kemarau Berpotensi Perparah Karhutla
Baca dalam 60 detik
- Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman meminta pemerintah segera menugaskan BNPB mengumpulkan data potensi bencana terkait El Nino yang diprediksi bersamaan dengan musim kemarau 2026.
- BMKG memproyeksikan puncak kemarau terjadi pada Juli hingga September 2026, dengan Agustus sebagai bulan paling kering mencakup hampir separuh wilayah Indonesia yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan.
- Legislator mengingatkan agar rencana antisipasi tidak hanya bersifat prosedural, melainkan komprehensif dengan perlindungan petugas di lapangan, mengingat korban jiwa akibat karhutla kerap terjadi setiap tahun.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman mendesak pemerintah menugaskan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk memetakan seluruh potensi ancaman yang bakal menyertai fenomena El Nino saat beradu dengan musim kemarau tahun depan. Langkah ini dinilai krusial agar strategi mitigasi tidak sekadar reaktif, melainkan terukur dan tepat sasaran di setiap daerah.
“Data yang akurat akan memudahkan penyusunan rencana antisipasi secara lebih komprehensif. Juga akan memudahkan DPR melakukan pengawasan dan evaluasi,” ujar Alex dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu. Seruan ini menjadi tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya telah menginstruksikan jajarannya merancang langkah menghadapi musim kemarau yang bertepatan dengan El Nino dalam rapat terbatas, Selasa pekan lalu.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi puncak musim kemarau di Indonesia bergulir sejak Juli hingga September 2026. Pada Juli, kekeringan akan melanda 83 zona musim atau setara 12,26 persen luas daratan. Angka itu melonjak drastis pada Agustus, di mana 369 zona musim (48,84 persen luas daratan) memasuki puncak kemarau. September masih menyisakan 169 zona musim (25,41 persen luas daratan). Artinya, hampir tiga perempat wilayah Indonesia berpotensi mengalami kekeringan ekstrem dalam tiga bulan tersebut.
Alex mengingatkan bahwa setiap daerah memiliki karakteristik risiko yang berbeda. Ia mencontohkan enam provinsi—Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan—yang nyaris setiap tahun menjadi langganan kebakaran hutan dan lahan. “Kementerian Kehutanan sebagai leading sector tak boleh membiarkan kejadian ini seperti merayakan ulang tahun,” tegasnya. Ia menyoroti bahwa perangkat perlindungan diri petugas di lapangan masih minim dan lokasi karhutla yang berada di tengah rimba menambah kerumitan evakuasi.
Menurut politikus yang juga menjabat Ketua Panja Alih Fungsi Lahan Komisi IV DPR itu, peristiwa karhutla tahun lalu telah menelan korban jiwa dari personel Manggala Agni, TNI, dan Polri yang menjalankan tugas pemadaman. “Ini jangan berulang lagi,” kata Alex menekankan. Ia mendorong agar rencana antisipasi tidak hanya menyasar aspek pemadaman, tetapi juga perlindungan keselamatan petugas dan koordinasi lintas sektor.
Pertanyaan besarnya kini adalah: mampukah pemerintah menterjemahkan peringatan dini ini menjadi aksi konkret yang mencegah terulangnya daur bencana tahunan? Atau, tanpa pemetaan risiko yang presisi, Indonesia kembali menyaksikan bahwa El Nino bukan sekadar fenomena iklim, melainkan pemicu krisis kemanusiaan yang dapat dicegah?



