Tony Blair: Inggris Hanya Layak Gabung Uni Eropa Jika Reformasi Teknologi
Baca dalam 60 detik
- Mantan PM Tony Blair menegaskan keanggotaan kembali Inggris di Uni Eropa bergantung pada reformasi internal dan inovasi teknologi.
- Blair menilai Brexit sebagai kesalahan, tetapi menolak gagasan bergabung kembali tanpa syarat karena Eropa dinilai salah arah dalam kebijakan teknologi.
- Pernyataan ini muncul saat PM Andy Burnham menyepakati kesepakatan baru dengan Uni Eropa, termasuk kemitraan digital dan AI.

Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair menegaskan bahwa Inggris hanya boleh bergabung kembali dengan Uni Eropa jika blok tersebut melakukan reformasi dan membuka ruang lebih besar bagi inovasi teknologi. Pernyataan ini disampaikan Blair dalam wawancara dengan The Sunday Times, seperti dikutip BBC, dan menjadi sinyal bahwa isu keanggotaan Eropa kembali menghangat setelah bertahun-tahun dibekukan oleh Brexit.
Blair, yang dikenal sebagai penentang keras keluarnya Inggris dari Uni Eropa, menyebut Brexit sebagai "kesalahan nyata". Namun ia menolak jika posisinya dianggap mendukung kembalinya Inggris tanpa syarat. "Saya digambarkan sebagai pihak yang mengatakan Inggris harus segera kembali dan bergabung. Saya tidak mengatakan itu. Itu sangat bersyarat," ujarnya. Ia menekankan bahwa debat saat ini berbeda dari tahun 2016 karena lanskap teknologi telah berubah secara fundamental.
Menurut Blair, Eropa saat ini mungkin bergerak ke arah yang salah dalam kebijakan inovasi teknologi. Ia mengingatkan bahwa revolusi teknologi adalah faktor terbesar yang menentukan daya saing suatu negara. Jika Uni Eropa justru mengambil langkah yang menghambat inovasi, maka bergabung kembali tidak otomatis menguntungkan Inggris. "Itu yang berubah dalam sepuluh tahun terakhir," tegasnya. Blair mendorong Inggris untuk memiliki ambisi mereformasi Uni Eropa dari dalam, tetapi tetap harus siap meninggalkan meja negosiasi jika syarat tidak dipenuhi.
Pernyataan Blair muncul di tengah langkah pemerintahan Perdana Menteri Andy Burnham yang baru saja menyelesaikan kesepakatan dengan Uni Eropa. Kesepakatan itu mencakup ekspor pangan Inggris, perdagangan emisi, dan skema pertukaran pemuda. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen juga mengumumkan kemitraan digital antara kedua pihak, dengan fokus pada kecerdasan buatan (AI) dan teknologi kuantum. "Kami memiliki potensi besar untuk berinovasi bersama," kata von der Leyen. Kesepakatan ini merupakan bagian dari upaya "reset" hubungan pasca-Brexit yang dimulai oleh pendahulu Burnham, Sir Keir Starmer.
Meski demikian, Burnham tidak menyinggung kemungkinan Inggris bergabung kembali ke Uni Eropa. Ia hanya menyatakan bahwa dalam beberapa bulan ke depan sebelum KTT Inggris-Uni Eropa berikutnya, kedua belah pihak akan melakukan "proses curah pendapat informal" untuk mengeksplorasi opsi hubungan jangka panjang. Presiden Dewan Eropa Antรณnio Costa menegaskan bahwa Uni Eropa tetap "terbuka untuk menjalin hubungan sedekat mungkin" dengan Inggris. Namun, pemimpin Partai Konservatif Kemi Badenoch menilai kesepakatan itu "tidak adil", sementara Nigel Farage dari Partai Reformasi menyebutnya "pengkhianatan terhadap rakyat Inggris".
Blair juga menyoroti risiko kecerdasan buatan yang ia ibaratkan seperti api: bisa memasak makanan, tetapi juga membakar rumah. Menurutnya, risiko AI sangat besar dan teknologi dapat digunakan untuk kebaikan maupun keburukan. Ia khawatir Inggris tidak memiliki "dinamisme" dan "energi" yang sama dengan negara lain dalam menghadapi sektor teknologi yang berubah cepat. Dalam makalah Tony Blair Institute for Global Change yang terbit September lalu, Blair menulis bahwa Inggris harus jelas ingin kembali ke hubungan formal dengan Uni Eropa, tetapi Eropa harus berada di jalur reformasi yang kredibel. "Ini bukan tentang mengulang debat 2016, melainkan mengambil pendekatan baru yang berakar pada realitas 2026," tulisnya.
Bagi Indonesia, dinamika Inggris-Uni Eropa ini relevan karena dapat memengaruhi arah kebijakan perdagangan dan teknologi global. Jika Inggris dan Uni Eropa memperkuat kemitraan digital, termasuk dalam AI dan teknologi kuantum, standar dan regulasi yang mereka hasilkan berpotensi menjadi acuan internasional yang memengaruhi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Di sisi lain, ketidakpastian hubungan Inggris-Uni Eropa dapat menciptakan peluang bagi Indonesia untuk memperkuat posisi di pasar ekspor, terutama untuk komoditas pangan dan produk teknologi. Namun, Indonesia perlu mencermati perkembangan ini agar tidak tertinggal dalam adopsi teknologi dan reformasi regulasi digital.
Ke depan, pertanyaannya adalah apakah Inggris akan benar-benar mendorong reformasi Uni Eropa dari dalam, atau memilih jalur kemitraan strategis tanpa keanggotaan penuh. Dengan tekanan dari dalam negeri yang terbelah, langkah Burnham akan menjadi ujian bagi arah politik luar negeri Inggris pasca-Brexit. Sementara itu, posisi Blair yang bersyarat mencerminkan dilema antara idealisme integrasi Eropa dan realitas persaingan teknologi global.



