Yusril Minta Polisi dan Tokoh Agama Bersatu Cegah Aksi Main Hakim Sendiri di Babel
Baca dalam 60 detik
- Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra memerintahkan Polda Kepulauan Babel meningkatkan patroli dan edukasi masyarakat untuk menghentikan praktik main hakim sendiri.
- Maraknya aksi begal dan pencurian di Bangka Belitung memicu gelombang main hakim sendiri, dengan banyak terduga pelaku tewas dihakimi massa sebelum proses hukum berjalan.
- Yusril menegaskan bahwa main hakim sendiri melanggar nilai kemanusiaan dan meminta warga melapor ke polisi, bukan bertindak sendiri.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyerukan penghentian praktik main hakim sendiri yang belakangan marak di Kepulauan Bangka Belitung. Dalam kunjungannya ke Universitas Bangka Belitung, Rabu (26/7/2026), Yusril secara khusus meminta jajaran Kepolisian Daerah (Polda) setempat untuk mengintensifkan patroli dan program edukasi warga agar tidak bertindak di luar hukum terhadap terduga pelaku kejahatan.
Di hadapan para wisudawan dan civitas akademika UBB, Yusril mengakui bahwa angka kejahatan seperti begal, perampokan, dan pencurian memang meningkat. Namun, ia justru menyoroti fenomena yang lebih mencemaskan: ketika warga yang dicurigai sebagai pelaku langsung ditangkap dan dihakimi massa hingga tewas. โBukan masalah kejahatannya, tetapi reaksi masyarakat yang main hakim sendiri,โ tegasnya.
Menurut Yusril, langkah preventif tidak bisa dibebankan hanya kepada aparat kepolisian. Ia mendorong pemerintah daerah, para kiai, ulama, dan tokoh agama lainnya untuk aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa main hakim sendiri adalah tindakan yang tidak manusiawi. โBelum tentu orang yang dicurigai itu benar-benar bersalah. Serahkan saja kepada polisi,โ ujar Yusril.
Ia menambahkan bahwa praktik main hakim sendiri merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam pertemuan dengan Kapolda Kepulauan Babel, Yusril menekankan pentingnya menjaga ketertiban umum dan memberikan perlindungan kepada seluruh warga, termasuk mereka yang terduga melakukan kejahatan.
Reaksi Yusril ini muncul di tengah meningkatnya aksi main hakim sendiri di beberapa daerah Indonesia. Para pengamat hukum menilai, selain memperkuat patroli, pendidikan masyarakat tentang proses hukum dan bahaya vigilante menjadi krusial. Jika tidak segera diantisipasi, budaya main hakim sendiri bisa menggerogoti kepercayaan terhadap sistem peradilan formal.
Ke depan, pemerintah dihadapkan pada dua tantangan sekaligus: menekan angka kriminalitas dan mengubah perilaku masyarakat yang cenderung bertindak anarkis. Apakah kombinasi patroli ketat dan edukasi tokoh agama cukup untuk menghentikan lingkaran kekerasan ini? Atau diperlukan pendekatan hukum yang lebih tegas terhadap para pelaku main hakim sendiri? Ini menjadi pekerjaan rumah bagi aparat dan pemimpin daerah.



