Prabowo Saksikan Akad Massal KPR FLPP untuk 62.000 Debitur di Batang
Baca dalam 60 detik
- Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri akad massal KPR bersubsidi FLPP di Batang, Jawa Tengah, yang melibatkan 62.000 debitur secara hybrid.
- Ini merupakan rangkaian ketiga dari program serupa, menandakan percepatan realisasi Program Tiga Juta Rumah yang menjadi andalan pemerintah.
- Tingkat keterhunian rumah FLPP mencapai 93,35%, menunjukkan efektivitas program dalam mengurangi backlog perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyaksikan akad massal Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Batang, Jawa Tengah, pada Kamis, 30 Juli 2026. Acara ini menjadi tonggak baru dalam Program Tiga Juta Rumah, dengan melibatkan 62.000 debitur yang terdiri dari 200 orang hadir langsung dan 61.800 lainnya mengikuti secara daring dari 36 provinsi.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian ketiga akad massal KPR FLPP yang dihadiri Presiden Prabowo. Sebelumnya, acara serupa digelar di Cileungsi, Bogor, pada 29 September 2025, dan Serang, Banten, pada 20 Desember 2025. โAkad massal menjadi penanda bahwa rumah-rumah yang dibangun telah siap dimiliki dan dihuni masyarakat,โ ujar Prasetyo dalam keterangan resmi.
Program FLPP dirancang untuk mempermudah akses pembiayaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui suku bunga rendah tetap, uang muka ringan, dan cicilan terjangkau. Hingga Juli 2026, sebanyak 107.410 MBR telah menerima manfaat pembiayaan ini, dengan tingkat keterhunian mencapai 93,35 persen. Angka tersebut mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam menekan kesenjangan kebutuhan perumahan (backlog) yang masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Bagi masyarakat Indonesia, khususnya calon pembeli rumah dari kalangan MBR, program ini menjadi angin segar di tengah melambungnya harga properti. Dengan suku bunga yang tidak berfluktuasi selama tenor, skema FLPP memberikan kepastian cicilan yang sulit ditemukan di skema kredit konvensional. Namun, tantangan distribusi dan percepatan pembangunan masih perlu diatasi agar target tiga juta rumah tercapai tepat waktu.
Ke depan, pertanyaan yang mengemuka adalah sejauh mana pemerintah mampu menjaga momentum ini, terutama dalam hal ketersediaan lahan, infrastruktur pendukung, dan koordinasi dengan pemerintah daerah. Apakah akad massal berikutnya akan menyentuh lebih banyak provinsi? Ataukah program ini akan menghadapi kendala anggaran? Semua mata tertuju pada langkah selanjutnya dari pemerintah.



