Pemprov DKI Siapkan Lahan 40 Hektar di Banten untuk Kurangi Beban Bantargebang
Baca dalam 60 detik
- Pemerintah DKI Jakarta membebaskan lahan seluas 40 hektare di Ciangir, Banten, sebagai pusat pengolahan sampah organik guna mengurangi volume sampah yang dikirim ke TPST Bantargebang.
- Langlah ini merupakan bagian dari peta jalan "Jakarta 100% Terkelola" yang menargetkan penurunan praktik open dumping dari 72,56% menjadi 50,34% pada akhir 2026, dengan peningkatan pengolahan melalui fasilitas modern.
- Mulai Agustus 2026, Bantargebang akan menerapkan sistem controlled landfill secara bertahap, menggantikan open dumping yang dinilai tidak ramah lingkungan dan berisiko tinggi.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memastikan pembebasan lahan seluas 40 hektare di Ciangir, Legok, Banten, sebagai lokasi pengolahan sampah organik—langkah strategis untuk menekan beban Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang yang selama ini menjadi sandungan utama pengelolaan sampah ibu kota.
Lahan tersebut akan menjadi bagian dari ekosistem penanganan sampah Jakarta yang selama ini sangat bergantung pada Bantargebang. Dengan adanya fasilitas baru di Banten, volume sampah organik yang dikirim ke Bantargebang diharapkan berkurang signifikan. Sementara itu, sampah anorganik akan diolah melalui fasilitas TPS 3R (reduce, reuse, recycle) menjadi bahan bakar alternatif (RDF) yang siap dikirim ke pabrik semen.
Kebijakan ini tidak bisa dilepaskan dari peta jalan "Pengelolaan Sampah Jakarta 100 Persen Terkelola" yang disusun bersama Kementerian Lingkungan Hidup. Berdasarkan data terbaru, pada kuartal II 2026, praktik open dumping masih mendominasi di Bantargebang dengan porsi 72,56 persen, sementara sampah yang diolah melalui fasilitas baru hanya 7,59 persen. Target ambisius dicanangkan: pada kuartal III-IV 2026, porsi open dumping harus turun menjadi 50,34 persen, dan controlled landfill mulai diterapkan sebesar 8,39 persen, dengan pengolahan fasilitas naik menjadi 20,28 persen.
Sistem controlled landfill yang akan mulai diterapkan secara bertahap pada 1 Agustus 2026 merupakan transisi dari praktik open dumping yang selama ini menuai kritik. Dengan controlled landfill, sampah ditata dan dipadatkan secara tertata, lalu ditutup secara berkala dengan material khusus untuk mengurangi bau, risiko kebakaran, dampak lingkungan, dan potensi longsor. Hal ini dinilai jauh lebih aman dibandingkan open dumping yang kerap menimbulkan masalah kesehatan dan pencemaran.
Bagi warga Jakarta, langkah ini membawa angin segar. Selama ini, TPST Bantargebang di Bekasi menjadi momok karena bau menyengat dan risiko longsor sampah. Dengan adanya diversifikasi lokasi pengolahan, tidak hanya beban Bantargebang yang berkurang, tetapi juga risiko lingkungan di sekitar kawasan tersebut. Selain itu, pengolahan sampah anorganik menjadi RDF membuka peluang ekonomi sirkular dan mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar.
Pemerintah provinsi juga mendorong partisipasi warga melalui program pemilahan sampah dari rumah. Hingga saat ini, sekitar 225 ribu rumah di Jakarta telah menerapkan pilah sampah. Angka ini masih perlu ditingkatkan mengingat total rumah tangga di Jakarta mencapai jutaan unit. Tanpa dukungan pemilahan, efektivitas pengolahan di Ciangir dan fasilitas lainnya bisa terhambat.
Ke depan, tantangan utama ada pada konsistensi implementasi dan pendanaan. Lahan di Ciangir baru sebatas pembebasan, belum ada rincian pembangunan infrastruktur pengolahan. Jika semua berjalan sesuai jadwal, pada akhir 2026 Jakarta bisa menunjukkan perbaikan signifikan dalam tata kelola sampah. Namun, akankah target pengurangan open dumping tercapai tepat waktu, atau justru molor seperti proyek-proyek lingkungan sebelumnya?



