Komisi X DPR Desak Sekolah Bentuk Satgas Perlindungan Anak: Darurat Kekerasan di Satuan Pendidikan
Baca dalam 60 detik
- Komisi X DPR meminta setiap sekolah dan pesantren membentuk satgas khusus untuk mencegah dan menangani kekerasan secara cepat dan terukur.
- Ancaman tindak pidana perdagangan orang (TPPO) kini beralih ke ranah digital, mendorong perlunya patroli siber dan edukasi literasi digital di lingkungan pendidikan.
- Data dari Kalimantan Timur menunjukkan 43 kasus kekerasan hingga Juni 2026, dengan tren baru kekerasan berbasis gender online yang mengkhawatirkan.

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mendesak seluruh satuan pendidikan, mulai dari sekolah umum hingga pondok pesantren, untuk segera membentuk satuan tugas (satgas) perlindungan anak guna merespons lonjakan kasus kekerasan, terutama kekerasan seksual, yang kian marak terjadi di lingkungan pendidikan.
Menurut Hetifah dalam kunjungannya di Samarinda, Kamis lalu, dunia pendidikan saat ini sedang menghadapi situasi darurat kekerasan. Ia menekankan bahwa satgas di setiap sekolah sangat krusial untuk mendeteksi potensi kekerasan sejak dini melalui pengawasan efektif, menyediakan mekanisme pelaporan yang aman bagi korban, serta memberikan perlindungan psikologis dan pendampingan trauma. “Sistem perlindungan di sekolah tidak boleh pasif,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa sinergi antara guru, orang tua, dan masyarakat menjadi kunci pencegahan.
Lebih dari sekadar kekerasan fisik dan seksual, Hetifah juga menyoroti ancaman tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang kini semakin masif menyasar anak-anak. Ia mengungkapkan bahwa sindikat telah menggeser modus operasinya ke ranah digital, memanfaatkan media sosial untuk merekrut korban melalui tawaran pekerjaan palsu atau bujuk rayu. Menghadapi fenomena ini, ia meminta Satgas TPPO, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah memperketat ruang gerak pelaku melalui penguatan patroli siber, edukasi literasi digital di sekolah, serta koordinasi lintas instansi yang lebih erat.
Data dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Kalimantan Timur memperkuat kekhawatiran tersebut. Hingga Juni 2026, tercatat 43 kasus kekerasan, dengan korban terdiri dari 26 perempuan dewasa dan 17 anak-anak. Kekerasan dalam rumah tangga mendominasi (22 kasus), namun yang tidak kalah mengkhawatirkan adalah munculnya tujuh kasus kekerasan berbasis gender online—sebuah tren baru di era digital. Selain itu, terdapat empat kasus kekerasan seksual, tiga kasus pelecehan, dua kasus perampasan hak nafkah, dan satu kasus TPPO.
Hetifah mengingatkan bahwa strategi perlindungan anak tidak boleh bersifat reaktif. “Perlindungan anak tidak cukup dilakukan melalui penindakan setelah kejadian. Dibutuhkan sinergi total antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk mencegah kekerasan sejak dini dan memutus mata rantainya hingga tuntas,” jelasnya. Pemerintah daerah, khususnya di Kalimantan Timur, telah mengembangkan posko pengaduan ramah anak dan layanan terpadu, namun Hetifah menilai upaya preventif harus diperluas hingga ke tingkat keluarga agar beban pengawasan tidak hanya bertumpu pada sekolah.
Ke depan, tantangan terbesar adalah memastikan setiap satuan pendidikan benar-benar memiliki satgas yang berfungsi, bukan sekadar formalitas. Di tengah ancaman digital yang terus berevolusi, mampukah sistem pendidikan Indonesia bergerak cepat dari reaktif menjadi preventif? Pertanyaan ini menjadi pekerjaan rumah bagi semua pemangku kepentingan, mulai dari kementerian hingga orang tua murid.



