Walikota Yokohama Terbukti Lakukan Perundungan Sistematis, 60% Staf Saksi Kekerasan Verbal
Baca dalam 60 detik
- Investigasi independen menyimpulkan Walikota Yokohama Takeharu Yamanaka menyalahgunakan wewenang untuk menekan dan melecehkan bawahan secara verbal.
- Lebih dari separuh responden survei internal mengaku menyaksikan tindakan intimidasi, termasuk ancaman 'disingkirkan' dan hinaan bernada misoginis.
- Temuan ini memicu pertanyaan tentang efektivitas pengawasan kekuasaan eksekutif di Jepang, relevan bagi diskusi perlindungan pegawai publik di Indonesia.

Walikota Yokohama Takeharu Yamanaka secara resmi dinyatakan telah menyalahgunakan wewenangnya secara berulang untuk melakukan perundungan dan kekerasan verbal terhadap bawahannya, demikian laporan investigasi yang dirilis Kamis (30/7) oleh pemerintah kota setempat. Temuan ini menjadi sorotan tajam di Jepang karena melibatkan kepala daerah petahana yang baru saja terpilih kembali untuk masa jabatan kedua.
Laporan yang disusun tiga advokat independen rekomendasi Asosiasi Pengacara Kanagawa itu mendokumentasikan pola intimidasi sistematis selama periode kepemimpinan Yamanaka. Sang walikota disebut kerap menggunakan ancaman karier, seperti mengatakan staf akan “dipinggirkan” atau “dimurnikan” dalam mutasi kepegawaian. Tim investigasi menilai praktik tersebut merupakan bentuk tekanan psikologis untuk mengendalikan bawahannya.
Dalam salah satu insiden yang paling mencolok, seorang pejabat senior yang ketika itu menjabat kepala bagian sumber daya manusia secara terang-terangan mengungkapkan pengalamannya dalam konferensi pers pada Januari lalu. Pejabat tersebut mengaku menjadi sasaran makian dan ancaman dari walikota. Laporan investigasi kemudian mengonfirmasi bahwa Yamanaka memerintahkan pejabat itu untuk “menghancurkan diri sendiri” jika gagal mengamankan tawaran menjadi tuan rumah konferensi internasional.
Lebih jauh, walikota berusia 53 tahun itu juga dilaporkan kerap merendahkan staf dengan sebutan “tidak berguna”, “nenek-nenek”, dan “sampah masyarakat”. Tim investigasi menilai penghinaan tersebut mengandung unsur merendahkan martabat pribadi dan misogini. Kasus perundungan di lingkungan birokrasi Jepang bukanlah hal baru, tetapi skala dan posisi Yamanaka sebagai walikota kota terbesar kedua di Jepang membuat kasus ini menjadi perhatian luas. Di Indonesia, fenomena serupa sering muncul dalam kasus kekerasan psikologis di instansi pemerintah, namun penanganan melalui investigasi pihak ketiga yang transparan masih jarang terjadi.
Dewan Kota Yokohama telah memerintahkan penyelidikan pada Maret lalu dengan menunjuk tiga advokat. Mereka mewawancarai staf dan walikota sendiri untuk menyusun laporan setebal ratusan halaman. Sikap Yamanaka setelah laporan dirilis belum banyak diketahui, tetapi tekanan publik terhadapnya diperkirakan meningkat. Pertanyaan yang kini mengemuka: mampukah sistem pengawasan internal Jepang—dan negara lain seperti Indonesia—memberikan efek jera yang nyata bagi pemimpin daerah yang menyalahgunakan kekuasaan?



