Menko Polkam: Pemda Garda Terdepan Lawan Hoaks di Ruang Digital
Baca dalam 60 detik
- Menko Polkam Djamari Chaniago menegaskan pemda dan forkopimda harus proaktif mengelola informasi digital untuk mencegah disinformasi.
- Kekosongan informasi di daerah dinilai rawan dimanfaatkan pihak tak bertanggung jawab untuk menyebarkan narasi negatif.
- Instruksi ini menandakan pergeseran strategi pemerintah dari responsif menjadi antisipatif dalam menghadapi kontestasi narasi di ruang digital.

BANJARBARU — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago meminta pemerintah daerah (pemda) bertindak sebagai garda terdepan dalam menyampaikan informasi publik, menyusul meningkatnya ancaman hoaks dan disinformasi yang dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Pernyataan itu disampaikan dalam kunjungan kerja dan ramah tamah dengan jajaran pemda di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sabtu.
Menurut Djamari, ruang digital kini menjadi medan pertarungan strategis yang tidak bisa diabaikan. Arus informasi yang tidak dikelola dengan baik, ujarnya, berpotensi membentuk persepsi keliru tentang kondisi bangsa. “Pertarungan kita sebetulnya ada di medan digital. Sekali waktu kita tidak menguasai medan digital, kita akan kalah,” tegasnya. Pernyataan ini menggarisbawahi urgensi penguasaan narasi di tengah derasnya arus informasi yang sulit diverifikasi.
Djamari menekankan bahwa pemda bersama forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) harus hadir lebih awal di ruang digital. Kehadiran tersebut bukan sekadar untuk mengcounter hoaks, melainkan untuk mengisi kekosongan informasi yang kerap menjadi celah bagi pihak-pihak tertentu menyebarkan narasi yang memperburuk keadaan. “Pemerintah harus mampu memberikan penjelasan secara cepat, tepat, dan sesuai fakta,” ujarnya.
Untuk itu, ia mengusulkan pembentukan wadah di tingkat daerah yang bertugas mencermati isu berkembang dan mengelola dinamika informasi masyarakat. Wadah ini diharapkan melibatkan unsur pemda, TNI, Polri, serta pemangku kepentingan lainnya. Pengelolaan informasi, menurut Djamari, tidak boleh bersifat reaktif—baru bergerak setelah masalah muncul—melainkan harus antisipatif sejak awal. Dengan begitu, potensi gangguan terhadap stabilitas daerah dapat dikendalikan lebih dini.
Lebih jauh, Djamari menilai kekompakan forkopimda menjadi kunci menjaga stabilitas daerah. Masyarakat, katanya, akan merasa lebih tenang apabila para pemimpin mampu bekerja sama menghadapi berbagai tantangan. “Sinergi seluruh unsur daerah dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus memastikan informasi mengenai kebijakan pemerintah tersampaikan secara baik kepada masyarakat,” tuturnya.
Di tengah meningkatnya polarisasi dan penyebaran berita palsu, arahan ini menjadi pengingat bahwa birokrasi tidak bisa lagi bekerja dalam mode konvensional. Penguasaan kanal digital bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Namun, pertanyaan yang mengemuka adalah sejauh mana kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia di daerah untuk menjalankan peran baru ini. Apakah pemda memiliki kapasitas teknologi dan literasi digital yang memadai untuk menjadi garda terdepan yang kredibel?



