Kepala BNPB Laporkan 209,78 Hektare Lahan Masih Terbakar, Prabowo Panggil Laporan Khusus
Baca dalam 60 detik
- Kepala BNPB Suharyanto melaporkan 209,78 hektare hutan dan lahan di Sumatra dan Kalimantan masih dalam proses pemadaman hingga Rabu (23/9) sore.
- Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas hibrida dari Istana Merdeka untuk memantau langsung penanganan karhutla, didampingi Seskab dan Mensesneg.
- Operasi modifikasi cuaca akan terus dijalankan hingga curah hujan kembali normal, menjadi penopang utama upaya pemadaman di tengah keterbatasan sumber daya air.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto melaporkan bahwa hingga Rabu (23/9) sore, masih terdapat 209,78 hektare hutan dan lahan yang terbakar di Sumatra dan Kalimantan. Angka itu disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas yang digelar secara hibrida dari Istana Merdeka, Jakarta.
Dalam laporan tersebut, Suharyanto menegaskan bahwa timnya terus berupaya memadamkan titik-titik api yang tersisa. "Kami laporkan saat ini per hari ini terdapat 209,78 hektare yang masih dipadamkan terus. Ini kami ikuti terus hari per hari sehingga kami upayakan setiap hari yang dipadamkan itu besar," ujarnya mengutip keterangan resmi Sekretariat Presiden.
Rapat itu sendiri menjadi sinyal bahwa pemerintah menempatkan karhutla sebagai prioritas yang tidak bisa ditangani hanya di level teknis. Prabowo didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, sementara Suharyanto dan Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menyampaikan laporan dari lokasi masing-masing melalui konferensi video.
Menurut Teddy, permintaan laporan langsung dari Presiden menyoroti perhatian khusus pada Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, serta kondisi secara keseluruhan di Kalimantan dan Sumatra. "Pada siang hari ini Bapak Presiden menginginkan laporan terkini dari Bapak Kepala BNPB terkait kondisi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, serta Kalimantan secara keseluruhan, kemudian juga di Sumatra," kata Teddy.
Selain pemadaman darat dan udara, pemerintah mengandalkan operasi modifikasi cuaca (OMC) sebagai instrumen utama untuk mempercepat penanganan. Suharyanto menyatakan OMC akan dilakukan setidaknya sampai musim hujan kembali normal. Artinya, upaya ini tidak hanya bergantung pada kondisi cuaca alami, tetapi juga pada kemampuan rekayasa atmosfer untuk memicu hujan di area yang masih terbakar.
"Kami laporkan saat ini per hari ini terdapat 209,78 hektare yang masih dipadamkan terus. Ini kami ikuti terus hari per hari sehingga kami upayakan setiap hari yang dipadamkan itu besar." โ Suharyanto, Kepala BNPB
Bagi Indonesia, karhutla bukan sekadar bencana lingkungan. Dampaknya merembet ke sektor kesehatan, transportasi, dan ekonomi. Asap yang dihasilkan dapat menurunkan kualitas udara hingga memicu gangguan pernapasan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia. Di sisi lain, jarak pandang yang menurun dapat mengganggu operasional bandara dan penerbangan, sementara sektor perkebunan dan kehutanan berpotensi mengalami kerugian akibat lahan yang tidak produktif.
Secara historis, karhutla di Sumatra dan Kalimantan kerap dikaitkan dengan praktik pembukaan lahan, baik oleh korporasi maupun masyarakat. Pemerintah sendiri belum merinci penyebab pasti dari kebakaran yang masih berlangsung, namun fokus saat ini tertuju pada percepatan pemadaman dan pencegahan perluasan titik api. Kehadiran BMKG dalam rapat menunjukkan bahwa faktor iklim, termasuk anomali curah hujan, menjadi variabel penting yang menentukan efektivitas OMC.
Dari sisi kebijakan, langkah Prabowo memanggil laporan langsung dari kepala BNPB dan BMKG memperlihatkan pola pengambilan keputusan yang berbasis data lapangan. Namun, efektivitasnya akan bergantung pada konsistensi operasi di lapangan, koordinasi lintas kementerian, serta kesiapan daerah dalam merespons peringatan dini. Tanpa itu, angka 209,78 hektare bisa menjadi titik awal eskalasi jika kondisi kering berlanjut.
Ke depan, pertanyaan yang tersisa adalah seberapa cepat OMC mampu menurunkan luas area terbakar sebelum musim hujan benar-benar tiba, dan apakah pemerintah akan memperkuat penegakan hukum terhadap penyebab karhutla. Tanpa langkah preventif yang tegas, siklus bencana tahunan ini berisiko terus berulang dengan biaya ekonomi dan kesehatan yang semakin besar.



