Burnham Didesak "Move On" soal Brexit, Mantan PM Inggris Peringatkan Risiko Negosiasi Ulang
Baca dalam 60 detik
- Theresa May meminta Andy Burnham tak membuka kembali perdebatan Brexit dan menghormati hasil referendum 2016.
- Sejumlah mantan perdana menteri Inggris memperingatkan bahwa upaya bergabung kembali dengan Uni Eropa akan menyerap energi besar dan berliku.
- Pernyataan Burnham yang berubah-ubah memicu spekulasi arah kebijakan luar negeri Partai Buruh menjelang pemilu berikutnya.

Mantan Perdana Menteri Inggris Theresa May mengeluarkan peringatan tegas kepada Andy Burnham: jangan coba-coba membuka kembali isu Brexit. Dalam wawancara langka, Baroness May—yang memimpin negosiasi dengan Uni Eropa pada 2016–2019—menilai Burnham seharusnya menghormati keputusan publik sepuluh tahun lalu, bukan menganggapnya sebagai jawaban keliru yang perlu diberi "kesempatan kedua".
Ia mengaku "terkejut" dengan manuver Burnham yang kembali mengambang-gambangkan kemungkinan Inggris bergabung ke Uni Eropa. Menurut May, langkah itu akan menyedot perhatian pemerintah secara masif. "Jam kerja yang harus dikerahkan mencakup seluruh pemerintahan. Bukan hanya waktu perdana menteri, tetapi juga waktu menteri kabinet, para pejabat, untuk bolak-balik dalam negosiasi," ujarnya.
Peringatan itu bukan suara tunggal. David Cameron, pendahulu May, menyebut diskusi tentang bergabung kembali dengan UE akan "panjang dan menyakitkan". Tony Blair bahkan menegaskan Inggris hanya layak kembali jika Brussel mereformasi diri dan memberi ruang lebih bagi inovasi teknologi. Di internal Partai Buruh, Menteri Luar Negeri disebut telah menyatakan opsi bergabung kembali masih terbuka.
Posisi Burnham sendiri terkesan ambigu. Saat kampanye pemilu sela, ia berjanji tidak membuka luka lama dan menegaskan tidak mengusulkan Inggris mempertimbangkan bergabung kembali. Namun, ia kemudian mengatakan Inggris bisa "melangkah sejauh mungkin" untuk kembali, dan kini menawarkan "percakapan nasional" serta "curah pendapat" dengan UE. Perubahan retorika ini memicu pertanyaan tentang arah kebijakan Partai Buruh.
Di balik layar, Downing Street disebut memang ingin mendekat ke UE. Seorang sumber senior di pemerintahan menggambarkan Burnham secara privat konsisten dengan sikap publiknya: ia menilai perlu diskusi besar sebagai bangsa, tetapi juga harus melibatkan pihak Eropa. Meski tak menyembunyikan keinginan Inggris kembali ke UE, Burnham disebut belum akan menyimpulkan sikap sebelum mengetahui bentuk hubungan yang bisa diperoleh dari Brussel—dan bagaimana publik merespons.
"Perdana menteri Inggris bisa sangat delusif soal UE. Mereka bisa terbuai harapan bahwa hubungan baik dengan pemimpin individu akan mengatasi inersia ideologis di Brussel," kata sumber senior Whitehall.
KTT Inggris-UE pekan ini dianggap London sebagai keberhasilan. Kesepakatan mencakup ekspor pangan, energi, dan mobilitas kaum muda. Meski sempat tersandung perbedaan soal biaya kuliah, pemerintah Inggris merasa tidak mundur dan tetap menyelesaikan paket yang lebih luas. Proses hukum untuk menuangkan kesepakatan menjadi undang-undang akan dimulai, meski negara lain masih bisa mencoba mengurai kesepakatan itu di kemudian hari.
Reaksi politik domestik terbelah. Lib Dem, SNP, Partai Hijau, dan Plaid Cymru menilai kesepakatan belum cukup jauh. Partai Konservatif mengeluh petani Inggris harus mengikuti aturan UE. Partai Reformasi menuduh kesepakatan itu mengkhianati hasil referendum 2016. Namun, pemerintah yakin UE bersedia memberi ruang bagi Inggris untuk memilih area kerja sama, dengan catatan Brussel tentu menuntut imbal balik.
Seorang negosiator senior memperingatkan bahwa strategi membangun kesepakatan secara bertahap akan segera mencapai batas. "Tidak banyak lagi yang bisa dilakukan dengan pendekatan inkremental sebelum menjadi pilihan biner," ujarnya. Ia juga mengingatkan bahwa UE memiliki cara kerja yang sangat tetap, lebih berorientasi pada persatuan internal daripada siapa yang diajak bernegosiasi.
Di dalam negeri, Burnham dan kabinetnya kerap menyebut "rakyat Inggris adalah bos". Survei memang menunjukkan kekecewaan terhadap Brexit dan minat untuk kembali. Namun, itu tidak sama dengan tuntutan agar isu ini menjadi prioritas utama. Seorang tokoh senior Buruh menilai ada pergeseran dan keterbukaan untuk berdialog, tetapi perdana menteri harus hati-hati agar tidak terikat komitmen manifesto yang mengasingkan banyak pemilih.
Yang luput dari perdebatan: Burnham tidak berada di Westminster saat pergolakan Brexit paling intens. Itu bisa menjadi keuntungan karena ia tak membawa beban masa lalu, atau justru celah pengalaman tentang betapa buruknya situasi saat itu. Seorang pejabat era Brexit mengingatkan, "Sangat naif berpikir ia bisa mengurus pertahanan atau NEET sambil memainkan masa depan dengan UE—itu tidak akan terjadi."
Setelah 72 jam terakhir, peluang memang tampak terbuka. Namun, bayang-bayang peringatan para mantan perdana menteri tetap membayangi. Jika Burnham nekat menempuh jalur bergabung kembali, dampaknya bisa seluas Brexit itu sendiri—mempengaruhi hampir semua orang dan segala hal. Akankah ia mendengar, atau justru melanjutkan "curah pendapat" yang berisiko?



