Wajib Halal Oktober 2026: Kemendagri Desak Pemda Genjot Sertifikasi, Kesenjangan Antarprovinsi Jadi Sorotan
Baca dalam 60 detik
- Kemendagri meminta pemerintah daerah mempercepat sertifikasi halal menjelang kewajiban Oktober 2026, termasuk sosialisasi dan pendaftaran produk.
- BPJPH mencatat 4,3 juta sertifikat halal hingga 22 September 2026, tetapi sebarannya timpang: Jawa Barat mendominasi, sementara Kalimantan Barat baru puluhan ribu.
- Daerah diminta mengalokasikan APBD untuk sertifikasi halal gratis bagi usaha mikro dan kecil, serta menyusun Perda/Perkada yang sesuai karakteristik wilayah.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mempercepat implementasi kewajiban sertifikasi halal dengan meminta pemerintah daerah (pemda) mengambil peran lebih aktif, menyusul tenggat Wajib Halal Oktober 2026 yang semakin dekat. Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada daerah yang tertinggal dalam proses sertifikasi.
Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, mewakili Mendagri Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan arahan tersebut dalam Rapat Tingkat Menteri Kesiapan Implementasi Wajib Halal di Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (23/9). Menurutnya, pemda provinsi, kabupaten, dan kota perlu menjalankan serangkaian langkah strategis, mulai dari sosialisasi masif hingga fasilitasi pendaftaran sertifikat halal bagi pelaku usaha.
"Pemda diminta melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat serta pelaku usaha mengenai Wajib Halal Oktober 2026," ujar Wiyagus. Ia juga mendorong pelaku usaha segera mendaftarkan produknya, seraya menekankan pentingnya dukungan anggaran daerah.
Kemendagri menginstruksikan pemda mengalokasikan dana APBD, khususnya dari urusan Koperasi-UMKM dan Perindustrian, untuk membiayai sertifikasi halal gratis bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK), disesuaikan dengan kapasitas fiskal masing-masing. Langkah ini dinilai krusial karena biaya sertifikasi sering menjadi penghambat utama bagi pelaku usaha kecil.
Meski urusan agama adalah kewenangan absolut pemerintah pusat, Wiyagus menegaskan pemda tetap memegang peran vital dalam mengawal kebijakan. "Tugas utama Kementerian Dalam Negeri adalah melakukan pembinaan dan pengawasan umum kepada pemerintah daerah guna mengawal akselerasi sertifikasi halal," katanya. Kemendagri juga siap memfasilitasi penyusunan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang selaras dengan karakteristik masing-masing wilayah.
Data BPJPH memperlihatkan ketimpangan capaian yang mencolok. Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur menyumbang porsi terbesar sertifikasi nasional, sementara provinsi seperti Kalimantan Barat masih jauh tertinggal. Wiyagus menilai capaian nasional sudah masif, namun kesenjangan antarwilayah perlu menjadi perhatian bersama agar implementasi kewajiban halal merata.
Kebijakan wajib halal bukan sekadar persoalan administratif, melainkan berdampak langsung pada daya saing produk dalam negeri. Bagi konsumen Muslim yang mencapai mayoritas populasi Indonesia, sertifikat halal menjadi jaminan kepastian produk. Di sisi lain, pelaku usaha dituntut beradaptasi dengan standar baru agar tidak kehilangan akses pasar, terutama menjelang berlakunya kewajiban penuh.
Pemerintah daerah menghadapi tantangan ganda: mempercepat sertifikasi tanpa membebani anggaran, sekaligus memastikan sosialisasi menjangkau pelaku usaha di daerah terpencil. Dukungan APBD untuk UMK menjadi instrumen kunci, tetapi efektivitasnya bergantung pada kapasitas fiskal dan komitmen kepala daerah.
"Mengalokasikan anggaran APBD khususnya dari urusan Koperasi-UMKM dan Perindustrian untuk memfasilitasi sertifikasi halal gratis bagi UMK sesuai dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing," ujar Wiyagus.
Dengan tenggat Oktober 2026 yang kian mendekat, pertanyaannya kini: mampukah daerah mengejar ketertinggalan, atau kesenjangan sertifikasi justru melebar dan menghambat target nasional?



