KPU Bantah Gugatan Syarat Pencalonan Gibran: Pemohon Dinilai Tak Punya Kedudukan Hukum
Baca dalam 60 detik
- Kuasa hukum KPU menyatakan pemohon sengketa hasil Pilpres 2024 tidak memiliki legal standing sesuai UU MK dan UU Pemilu.
- KPU menolak dalil pemantau pemilu dan Partai Ummat yang mengklaim dirugikan oleh keabsahan syarat cawapres Gibran Rakabuming Raka.
- Sidang lanjutan di MK ini menjadi ujian bagi batas kewenangan pemohon dalam sengketa pilpres, dengan implikasi pada kepastian hukum dan iklim investasi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bahwa para pemohon dalam sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024 tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mempersoalkan syarat pendidikan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalil itu disampaikan kuasa hukum KPU, Saleh, dalam sidang lanjutan perkara Nomor 01/PHPU.PRES/XXIV/2026 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (23/9/2026) malam.
Menurut Saleh, regulasi yang berlaku membatasi pihak yang boleh mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden dan wakil presiden hanya pada pasangan calon peserta pemilu. Ia merujuk pada Pasal 74 Ayat 1 huruf b Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pasal 475 Ayat 1 Undang-Undang Pemilu, serta Pasal 3 Ayat 1 Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2023. "Para pemohon yang memiliki kewenangan mengajukan sengketa PHPU pilpres adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta pemilihan umum," ujar Saleh saat membacakan eksepsi.
KPU secara spesifik membantah argumen Pemohon I dari kalangan pemantau pemilu yang mendalilkan adanya kekosongan representasi. Saleh menilai dalil tersebut tidak berdasar karena tidak ada norma yang memberikan kewenangan kepada pemantau untuk mengajukan PHPU pilpres. Ia juga menyebut analogi yang menyamakan kewenangan pemantau dalam pilpres dengan pilkada sebagai tidak tepat. "Logika seharusnya adalah pemantau tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan perselisihan hasil pemilu 2024," tegasnya.
Selain pemantau, KPU juga menanggapi permohonan Pemohon II, Partai Ummat, yang merasa dirugikan sebagai partai pendukung pasangan calon nomor urut 1. KPU berpendapat bahwa kewenangan partai politik untuk mengajukan PHPU hanya terbatas pada sengketa DPR dan DPRD, bukan pemilihan presiden dan wakil presiden. Adapun terhadap Pemohon III hingga XII yang merupakan perseorangan warga negara, KPU menilai status sebagai pemilih maupun upaya hukum sebelumnya tidak serta-merta memberikan hak hukum dalam sengketa pilpres.
"Tidak ada satu pun keadaan khusus yang mengkategorisasikan perseorangan sebagai pemohon dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden," kata Saleh.
Sidang kali ini merupakan lanjutan dari perkara yang menyoroti syarat pencalonan Gibran dalam Pemilu 2024. Agenda sidang mencakup penyampaian jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sebelumnya, hakim konstitusi Saldi Isra sempat mempertanyakan verifikasi pendidikan Gibran oleh KPU, menambah dimensi pemeriksaan substantif di luar eksepsi formal.
Bagi pembaca di Indonesia, khususnya pelaku pasar dan profesional, perkembangan sengketa ini bukan sekadar riak politik. Kepastian hukum atas hasil pemilu dan batas kewenangan pemohon di MK menjadi sinyal penting bagi stabilitas regulasi dan iklim investasi. Ketidakjelasan proses hukum dapat menunda keputusan bisnis, terutama di sektor yang sensitif terhadap kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, putusan MK nanti akan menjadi rujukan tidak hanya bagi penyelenggara pemilu, tetapi juga bagi dunia usaha dalam menakar risiko politik jangka menengah.
Ke depan, publik menanti apakah MK akan mengabulkan eksepsi KPU atau justru membuka ruang bagi pemohon untuk membuktikan dalilnya. Jika eksepsi diterima, preseden legal standing dalam sengketa pilpres akan semakin mengerucut pada pasangan calon. Namun, jika MK memilih menguji pokok perkara, pertanyaannya adalah sejauh mana batas antara kepentingan hukum individual dan kepentingan publik dalam sengketa hasil pemilu. Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan arah demokrasi prosedural Indonesia ke depan.



