Rieke Diah Pitaloka Hadapi Laporan Etik ke MKD: Pendampingan Warga atau Intervensi Hukum?
Baca dalam 60 detik
- Rieke Diah Pitaloka dilaporkan ke MKD DPR oleh Erin, mantan istri Andre Taulany, terkait pendampingan hukum mantan ART-nya.
- Rieke menegaskan tindakannya adalah bagian dari fungsi representasi dan pengawasan parlemen, bukan intervensi proses hukum.
- MKD DPR akan memanggil kedua pihak untuk mengklarifikasi laporan yang masuk sejak 27 Agustus 2026.

Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, akhirnya buka suara setelah dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR oleh Rien Wartia Trigina alias Erin, mantan istri artis Andre Taulany. Laporan tersebut menuding Rieke telah melampaui kewenangannya karena mendampingi Herawati, mantan asisten rumah tangga Erin, saat membuat laporan dugaan penganiayaan di Polres Jakarta Selatan. Rieke menegaskan bahwa apa yang dilakukannya adalah bagian dari tugas konstitusional, bukan campur tangan dalam ranah hukum.
Dalam keterangan tertulisnya, Kamis (24/9), politikus yang duduk di Komisi bidang HAM itu menjelaskan bahwa kehadirannya mendampingi warga bukan bentuk intervensi. Menurutnya, anggota DPR memiliki mandat untuk menerima aduan, mengawal, dan memastikan hak-hak warga negara terlindungi. Ia merujuk pada UU MD3 yang mengatur tiga fungsi utama parlemen: legislasi, anggaran, dan pengawasan. "Saat masyarakat mengadukan dugaan ketidakadilan, anggota DPR tidak boleh menutup mata," ujarnya.
Rieke membedakan peran anggota dewan dengan advokat. Ia menegaskan bahwa pendampingan politik-konstitusional tidak sama dengan mendampingi klien dalam proses litigasi. Anggota DPR, katanya, hanya bertugas memastikan pengaduan korban ditindaklanjuti, aparat bekerja sesuai hukum, perlindungan korban tersedia, serta tidak ada pembiaran atau penyalahgunaan wewenang. "Sejumlah perkara telah saya dampingi dan kawal dalam proses hukumnya sejak tahun 2013 silam dan selama saya menjabat sebagai anggota DPR RI," kata Rieke.
Erin menilai kehadiran Rieke saat pendampingan Herawati sebagai bentuk intervensi hukum dalam kasus dugaan penganiayaan yang menyeret namanya. Ia pun melaporkan Rieke ke MKD DPR atas dugaan pelanggaran etik. Ketua MKD DPR, Nazarudin Dek Gam, membenarkan pihaknya telah menerima laporan tersebut. "Kita panggil, kita tanya apa sih ininya gitu. Dua-duanya kita panggil. Si pelapor kita panggil, si terlapornya kita panggil," ujar Nazarudin di kompleks parlemen, Selasa (22/9).
Kasus ini menyoroti perdebatan lama tentang batas antara fungsi pengawasan parlemen dan intervensi hukum. Di satu sisi, anggota dewan kerap menjadi tempat pengaduan masyarakat yang merasa tidak mendapat keadilan. Di sisi lain, kehadiran mereka dalam proses hukum bisa dipersepsikan sebagai tekanan terhadap aparat penegak hukum. Rieke sendiri mengaku saat ini juga tengah mendampingi perkara dugaan kekerasan seksual yang dialami Sukma, mantan santri di Pondok Pesantren Abul Barokat, Lombok Tengah. Hal ini menunjukkan pola pendampingan yang telah ia lakukan secara konsisten.
"Pendampingan tersebut bukan intervensi terhadap proses hukum. Justru merupakan bagian dari fungsi representasi dan pengawasan parlemen." โ Rieke Diah Pitaloka
Bagi publik, laporan ke MKD ini menjadi ujian bagi mekanisme etik parlemen. Apakah MKD akan menilai tindakan Rieke sebagai pelanggaran, atau justru menegaskan bahwa pendampingan warga adalah bagian sah dari tugas legislator? Proses pemeriksaan akan menjadi preseden bagi anggota DPR lain yang kerap menerima aduan masyarakat. Jika MKD memutuskan bahwa pendampingan adalah pelanggaran, hal ini berpotensi meredam inisiatif anggota dewan dalam membela konstituen. Sebaliknya, jika dibiarkan, bisa memicu kritik tentang batas kewenangan yang kabur.
Kasus ini juga mencuatkan kembali dinamika politik antara PDI Perjuangan dan pihak-pihak yang berseberangan. Rieke dikenal vokal dalam isu hak asasi manusia dan perlindungan pekerja. Laporan Erin bisa jadi bagian dari upaya melemahkan kredibilitasnya. Namun, publik menunggu apakah MKD akan bekerja independen atau terseret arus politik. Yang jelas, pemanggilan kedua pihak akan menjadi tontonan menarik tentang bagaimana parlemen mengelola konflik internal dan ekspektasi publik.
Ke depan, keputusan MKD akan menentukan sejauh mana anggota DPR boleh terlibat dalam pendampingan hukum warga. Jika aturan diperketat, akses masyarakat terhadap keadilan bisa terhambat. Jika dilonggarkan, potensi penyalahgunaan wewenang perlu diwaspadai. Bagaimanapun, kasus ini menegaskan bahwa relasi antara parlemen, penegak hukum, dan masyarakat masih mencari bentuk idealnya.



