Helsinki dan Kota Bawah Tanah: Perlindungan Perang yang Kini Jadi Ruang Publik
Baca dalam 60 detik
- Helsinki memiliki jaringan kota bawah tanah terencana pertama di dunia yang berfungsi ganda sebagai ruang publik dan tempat perlindungan bom.
- Fasilitas seperti kolam renang Itäkeskus, museum seni Amos Rex, dan gereja Temppeliaukio menunjukkan integrasi infrastruktur pertahanan dengan kehidupan sipil.
- Model ini menawarkan pelajaran bagi kota-kota padat di Indonesia dalam mengelola ruang bawah tanah untuk ketahanan dan kesejahteraan warga.

Di bawah kota Helsinki, Finlandia, terbentang sebuah dunia bawah tanah yang mengejutkan: kolam renang, sirkuit gokart, taman bermain, hingga galeri seni. Semua fasilitas ini menyatu dalam jaringan terowongan sepanjang hampir 300 kilometer, menjadikannya sebagai kota bawah tanah terencana pertama di dunia yang tidak hanya berfungsi sebagai ruang publik, tetapi juga sebagai tempat perlindungan bom.
Konsep ini bermula dari kebutuhan efisiensi ruang di tengah urbanisasi. Alih-alih menempatkan pembangkit pemanas dan kabel telekomunikasi di lahan mahal di permukaan, Helsinki memilih memanfaatkan rongga bawah tanah yang awalnya digali sebagai bunker selama Perang Dunia II. Pada 2010, dewan kota menyetujui rencana induk kota bawah tanah yang mencakup ratusan gua buatan dan terowongan hingga kedalaman 90 meter. Sejak itu, ruang-ruang ini dialihfungsikan menjadi mal, stasiun metro, dan fasilitas rekreasi.
Salah satu yang paling menonjol adalah Itäkeskus uimahalli, kolam renang bawah tanah yang dibuka pada 1993. Setiap tahun, sekitar 400.000 orang mengunjunginya. Dengan tiket masuk €6 untuk dewasa dan €3,30 untuk anak-anak, tempat ini menjadi favorit keluarga dan wisatawan hemat. Di dalamnya, pengunjung disuguhi pemandangan bak bulan buatan: dinding batu granit putih yang berlekuk, kolam dengan ubin warna lavender dan kuning kenari, serta sauna dan ruang uap yang termasuk dalam tiket.
Yang membuat Helsinki istimewa bukan sekadar keberadaan ruang bawah tanah, melainkan cara kota ini menyembunyikan fungsi pertahanan di balik keseharian. Itäkeskus, misalnya, tidak memiliki petunjuk visual bahwa ia adalah bunker. Hanya bau klorin dan kehangatan ruangan yang menyambut pengunjung. Namun, dalam situasi darurat, kolam dapat dikuras dan dilengkapi dengan pancuran dekontaminasi. "Ini adalah contoh kota yang sangat responsif," ujar penulis Gabriella Bennett dalam bukunya, How to Build a City, yang mendokumentasikan perjalanan risetnya ke berbagai kota.
Selain kolam renang, Helsinki juga memiliki museum seni bawah tanah Amos Rex, yang skylight-nya mencuat seperti antena dari trotoar, dan Gereja Temppeliaukio yang setengah terkubur di dalam bongkahan batu raksasa. Keduanya adalah tempat perlindungan bom yang dirancang dengan estetika tinggi. "Semua ini adalah bukti bahwa kita bisa merancang masa depan dengan semangat dan keindahan," tulis Bennett.
Bagi Indonesia, pendekatan Helsinki menawarkan perspektif baru. Jakarta, misalnya, menghadapi tantangan serupa: keterbatasan lahan, kepadatan penduduk, dan kebutuhan ruang publik. Pengembangan ruang bawah tanah untuk transportasi massal sudah dilakukan, tetapi integrasi dengan fungsi perlindungan bencana dan rekreasi masih jarang. Helsinki menunjukkan bahwa infrastruktur pertahanan tidak harus buruk rupa atau tersembunyi; ia bisa menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari yang menyenangkan.
Namun, adopsi model ini di Indonesia memerlukan kajian geologis dan sosial yang cermat. Struktur tanah di Jakarta yang lunak dan rawan gempa menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, budaya dan kebiasaan warga perlu dipertimbangkan agar ruang bawah tanah tidak menjadi tempat yang asing. Meski demikian, prinsip dasarnya—memaksimalkan ruang vertikal untuk berbagai fungsi—relevan untuk kota-kota besar yang terus tumbuh.
Ke depan, pertanyaannya bukan lagi apakah kota perlu membangun ke bawah, melainkan bagaimana memastikan ruang bawah tanah tetap inklusif, aman, dan berkelanjutan. Helsinki telah membuktikan bahwa dengan perencanaan yang matang, kota dapat melindungi warganya tanpa mengorbankan kualitas hidup. Akankah kota-kota lain, termasuk di Indonesia, mengikuti jejak ini?



