Prabowo Incar Korporasi Pembakar Lahan: Delapan Perda Jadi Celah, Seribu Perwira Dikerahkan
Baca dalam 60 detik
- Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penyelidikan berkelanjutan terhadap perusahaan yang sengaja membakar lahan, dengan fokus pada kawasan gambut.
- Pemerintah menemukan celah regulasi di delapan peraturan daerah kabupaten yang masih mengizinkan pembakaran hingga dua hektare per orang.
- Sebanyak seribu perwira TNI dan Polri akan dikerahkan ke kabupaten rawan karhutla untuk mengedukasi masyarakat sekaligus menyiapkan solusi pengelolaan lahan tanpa api.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak akan berhenti memburu korporasi yang dengan sengaja membakar hutan dan lahan, terutama di area gambut. Instruksi itu disampaikan dalam pertemuan tertutup dengan sejumlah akademisi dari berbagai lembaga riset dan perguruan tinggi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9), yang rekamannya baru dipublikasikan sehari kemudian melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Langkah ini menandai pergeseran tekanan kebijakan: dari sekadar penanganan darurat asap ke pembenahan akar masalah di tingkat regulasi daerah. Prabowo menyoroti keberadaan delapan peraturan daerah (Perda) di tingkat kabupaten yang masih memberi ruang legal bagi pembakaran lahan hingga dua hektare. Menurutnya, aturan semacam itu menjadi celah yang membahayakan ketika api menyebar tak terkendali.
"Masih ada delapan Perda di kabupaten. Bayangkan yang mau pakai celah bahwa boleh bakar dua hektare—menurut saya sama sekali tidak masuk akal bahwa satu orang boleh membakar dua hektare," ujar Prabowo, dikutip dari siaran pers tersebut.
Pernyataan itu menggarisbawahi persoalan klasik tata kelola lingkungan di Indonesia: kebijakan pusat kerap berbenturan dengan kepentingan lokal. Perda yang longgar tidak hanya menyulitkan penegakan hukum, tetapi juga memberi ruang bagi aktor ekonomi untuk mengalihkan tanggung jawab pembakaran ke pihak lain. Dalam konteks karhutla yang berulang setiap musim kemarau, celah regulasi seperti ini menjadi pemicu yang sulit dipadamkan.
Selain menindak korporasi, pemerintah menyiapkan pendekatan preventif melalui pengerahan personel. Prabowo menyatakan telah menugaskan TNI, dan tengah mempertimbangkan Polri, untuk menurunkan seribu perwira berpangkat mayor hingga kolonel ke daerah-daerah. Mereka akan bertugas memberi edukasi kepada warga agar tidak lagi membuka lahan dengan cara membakar.
Pendekatan ini disertai janji penyediaan solusi konkret. Pemerintah akan memfasilitasi lahan pengganti dan pompa air bagi masyarakat yang membutuhkan sarana mengolah tanah tanpa api. "Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan. Kita siapkan pompa untuk kalian," kata Prabowo. Ia menekankan bahwa kesejahteraan petani dan pekebun tetap harus meningkat tanpa harus merusak lingkungan.
Di sisi lain, kewajiban korporasi dipertegas. Setiap perusahaan perkebunan atau kehutanan diminta memenuhi standar pencegahan yang sudah diatur, mulai dari pembangunan menara pengawas, embung, hingga pembentukan tim pemadam kebakaran dari kalangan karyawan. "Sudah ada regulasinya. Anda harus punya tim pemadam dari karyawan sendiri," tegasnya.
Bagi Indonesia, persoalan karhutla bukan sekadar bencana lingkungan. Kabut asap yang melintasi batas negara kerap memicu ketegangan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura, sementara biaya kesehatan dan kerugian ekonomi akibat gangguan penerbangan serta produktivitas mencapai triliunan rupiah setiap tahun. Sektor sawit dan pulp-and-paper—yang menjadi tulang punggung ekspor—paling sering disorot karena praktik pembukaan lahan dengan api. Karena itu, penegakan hukum terhadap korporasi akan menjadi ujian kredibilitas komitmen iklim Indonesia di mata investor global dan mitra dagang.
Namun, efektivitas instruksi presiden sangat bergantung pada dua hal: kemauan politik untuk merevisi Perda yang bermasalah, dan konsistensi aparat di lapangan. Tanpa keduanya, pengerahan seribu perwira hanya akan menjadi operasi simbolis yang habis bersama musim kemarau. Publik kini menunggu apakah delapan Perda itu benar-benar dicabut, dan apakah ada nama-nama korporasi yang benar-benar dibawa ke pengadilan—bukan sekadar diperiksa lalu dilepas.



