Denda Rekor $1,07 Juta untuk Pusat Data AI di New Jersey: Peringatan Keras atau Sekadar Formalitas?
Baca dalam 60 detik
- Regulator lingkungan New Jersey menjatuhkan sanksi terbesar sepanjang sejarah kepada DataOne karena mengoperasikan 45 generator gas tanpa izin.
- Aktivis menilai nominal denda tidak membuat efek jera bagi perusahaan raksasa, sementara operator diberi tenggat 45 hari untuk mengurus perizinan.
- Kasus ini menyoroti pengawasan pusat data AI yang berkembang pesat, termasuk di Indonesia, yang berpotensi menghadapi tantangan serupa.

Departemen Perlindungan Lingkungan New Jersey (NJDEP) menjatuhkan denda $1,07 juta terhadap DataOne, operator pusat data kecerdasan buatan di Vineland, karena terbukti menjalankan puluhan generator berbahan bakar gas tanpa izin resmi. Sanksi ini menjadi yang terbesar yang pernah dikenakan negara bagian tersebut terhadap fasilitas pusat data, menyusul investigasi jurnalistik yang mengungkap pelanggaran tersebut.
Investigasi yang dilakukan Floodlight bersama The Guardian menggunakan drone termal pada Agustus lalu menemukan 45 dari 62 generator di lokasi tersebut beroperasi. NJDEP kemudian mengonfirmasi bahwa tidak ada izin yang pernah diterbitkan untuk mesin-mesin seukuran truk trailer itu. Generator diesel dan gas diketahui melepaskan polutan udara yang berkaitan dengan asma, serangan jantung, hingga kematian dini.
Komisioner NJDEP, Ed Potosnak, dalam siaran persnya menyatakan bahwa denda ini "mengirim pesan jelas bahwa fasilitas seperti ini tidak akan dibangun atau dioperasikan tanpa konsekuensi di negara bagian ini." Namun, regulator memberikan tenggat 45 hari kepada DataOne untuk mengajukan izin atau menghentikan operasi. Selama periode itu, perusahaan diizinkan terus menjalankan generator—sebuah kelonggaran yang menuai kritik.
DataOne terhubung dengan Microsoft melalui kesepakatan senilai $17 miliar dengan Nebius, perusahaan infrastruktur AI asal Belanda. Proyek ini telah menuai kontroversi sejak peletakan batu pertama pada 2025 akibat keluhan kebisingan, konstruksi tanpa izin, dan proses zonasi yang alot. Insiden ini mencuat setelah investigasi independen, bukan dari pengawasan rutin—mempertanyakan efektivitas pengawasan negara.
"Saya menduga perusahaan itu bernapas lega karena diizinkan terus beroperasi," ujar Bruce Buckheit, mantan kepala penegakan udara EPA, kepada Floodlight.
Kelompok lingkungan menilai denda tersebut tidak cukup memberi efek jera. "Meski denda ini memecahkan rekor bagi DEP, $1 juta tidak berdampak bagi perusahaan seperti DataOne," kata Matt Williams dari Sustain SJ. Ia menambahkan bahwa penghentian operasi segera adalah respons yang tepat. Sebuah unggahan media sosial dari koalisi aktivis New Jersey juga mempertanyakan bagaimana proyek sebesar itu bisa memasang dan mengoperasikan puluhan generator sebelum negara bagian bertindak.
Juru bicara DataOne menyatakan perusahaan sedang beralih ke sel bahan bakar rendah emisi dan tenang sebagai solusi daya permanen, dan telah memiliki persetujuan yang diperlukan. "Kami tidak setuju dengan penetapan generator sementara, namun kami akan mengajukan izin udara untuk generator sementara," ujarnya. Perusahaan tidak mengonfirmasi apakah akan mengajukan banding atas denda tersebut.
Konteks Indonesia
Kasus ini menjadi cermin bagi Indonesia yang tengah gencar membangun pusat data untuk mendukung ekonomi digital dan AI. Beberapa proyek pusat data di Batam, Jakarta, dan sekitarnya menggunakan generator diesel sebagai sumber listrik cadangan. Jika pengawasan lingkungan tidak diperketat, risiko serupa—polusi udara, kebisingan, dan pelanggaran izin—bisa terjadi. Regulasi lingkungan di Indonesia, seperti AMDAL, sebenarnya mewajibkan izin untuk operasi generator skala besar, tetapi penegakannya sering terkendala sumber daya dan koordinasi antarlembaga.
Pelajaran dari New Jersey menunjukkan bahwa transparansi dan pengawasan independen, termasuk penggunaan teknologi pemantauan seperti drone, dapat membongkar pelanggaran yang tidak terdeteksi. Pemerintah Indonesia dapat memperkuat pengawasan dengan melibatkan masyarakat sipil dan media, serta memastikan sanksi yang proporsional agar tidak sekadar menjadi biaya operasional bagi korporasi besar.
Ke depan, pertanyaannya: akankah regulator di berbagai negara, termasuk Indonesia, mampu mengimbangi laju ekspansi pusat data AI dengan pengawasan yang ketat, atau justru terjebak dalam siklus denda yang tidak menyelesaikan akar masalah?



