Ombudsman Bongkar Klaster Mewah Lapas Cibinong: Napi Bayar, Mobil Alphard hingga Rencana Minigolf
Baca dalam 60 detik
- Ombudsman RI menemukan kompleks hunian dan kendaraan mewah di dalam Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor, yang diduga dihuni narapidana dengan cara membayar.
- Kepala Lapas membantah pungutan liar, sementara Kakanwil Ditjenpas Jabar menyebut bangunan itu rumah dinas; Menteri Imipas menargetkan investigasi tuntas sepekan.
- Ombudsman mendesak perobohan fasilitas dalam sebulan dan menutup akses belakang lapas yang hanya dibatasi semak dan bambu.

Ombudsman Republik Indonesia mengendus praktik istimewa di dalam Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari dua inspeksi mendadak yang digelar pada Juli dan September 2026, tim menemukan kompleks hunian layaknya hotel, kendaraan mewah, hingga rencana pembangunan lapangan golf mini di area yang seharusnya menjadi ruang pembinaan warga binaan.
Temuan ini mencuat setelah anggota Ombudsman, Syafrida Rachmawati Rasahan, mengungkap adanya sejumlah bangunan dengan fasilitas lengkap: ruang tamu, kamar tidur, dapur, televisi, kulkas, dan perabot rumah tangga lain. Yang mengejutkan, salah satu penghuni mengaku berstatus narapidana dan membayar untuk menempati unit tersebut. “Dia ngaku warga binaan, dia berbayar, mengeluarkan uang,” ujar Syafrida, seperti dikutip dari keterangan resmi Ombudsman.
Namun, tim penyidik tidak sempat menggali besaran tarif yang dibayarkan karena petugas lapas membatasi interaksi. Ombudsman menduga bangunan itu sudah berdiri sekitar satu tahun atau lebih. Di area yang sama, tengah dibangun fasilitas gym dan direncanakan shelter golf mini. “Lagi dibangun fasilitas gym, dan ada rencana pembangunan shelter untuk golf mini,” tambah Syafrida.
Anggota Ombudsman Fikri Yasin menyoroti keberadaan beberapa unit rumah dengan garasi yang memarkir kendaraan mewah. “Dalam klaster itu ada mobil-mobil mewah misalnya ada Alphard, Fortuner kemudian banyak mobil lainnya,” ujarnya. Ombudsman kini memburu identitas pemilik kendaraan dengan berkoordinasi bersama Korlantas Polri.
Selain fasilitas fisik, Ombudsman menemukan celah keamanan serius. Dua akses keluar di belakang lapas terhubung langsung dengan permukiman penduduk, hanya dipisahkan semak dan bambu. Kondisi ini membuka peluang narapidana keluar-masuk tanpa pengawasan. Ombudsman meminta akses tersebut ditutup permanen dan penjagaan diperketat.
Menghadapi temuan itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Barat, Yudi Suseno, membantah ada praktik istimewa. Ia menyatakan bangunan yang disorot adalah rumah dinas jabatan yang berada di zona asimilasi, atau dulu disebut Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE). “Rumah-rumah dinas jabatan yang memiliki SK Rumah Jabatan,” kata Yudi. Ia berjanji menindaklanjuti jika ditemukan pelanggaran.
Senada, Kepala Lapas IIA Cibinong, Wisnu Hani Putranto, menepis dugaan pungutan liar. “Alhamdulillah tidak ada di sini,” ujarnya saat mendampingi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto serta Kepala Bappisus Aris Marsudiyanto menyidak lokasi, Jumat (25/9). Wisnu juga membantah menghalangi tim Ombudsman dan menegaskan standar keamanan sudah sesuai SOP.
Menteri Imipas Agus Andrianto langsung turun ke lapangan untuk mengonfirmasi temuan. Ia mencecar Kalapas soal siapa penghuni sebenarnya. “Ini ditempati pegawai?” tanya Agus. Ia menargetkan investigasi rampung dalam sepekan dan hasilnya akan diumumkan ke publik. “Ini kita akan dalami apakah rumah pegawai ini betul-betul digunakan untuk rumah pegawai atau dimanfaatkan untuk kepentingan lain,” tegasnya.
Kasus Lapas Cibinong menjadi cermin persoalan tata kelola pemasyarakatan di Indonesia. Jika benar ada narapidana yang menyewa hunian mewah, maka prinsip kesetaraan di dalam lapas terancam. Praktik semacam ini juga berpotensi menciptakan ketimpangan layanan dan memperkuat jaringan ekonomi gelap di balik tembok penjara. Ombudsman menegaskan perobohan bangunan akan menjadi salah satu rekomendasi korektif kepada Ditjenpas.
Publik kini menunggu apakah investigasi sepekan Menteri Imipas mampu membongkar aktor di balik fasilitas elite tersebut, atau justru menguap seperti banyak kasus lain. Yang jelas, tembok tinggi Lapas Cibinong tidak lagi cukup menjadi tameng bagi praktik istimewa yang merugikan keadilan.



