Lapas Mewah Kembali Terungkap: Ombudsman Temukan Fasilitas Eksklusif di Cibinong, Jejak Kasus Serupa Sejak 2013
Baca dalam 60 detik
- Ombudsman RI menemukan bangunan berfasilitas lengkap di Lapas Cibinong, termasuk gym dan minigolf, yang diduga disewakan kepada narapidana.
- Praktik serupa pernah terjadi di Lapas Sukamiskin (2018) dengan tarif hingga Rp500 juta per kamar, serta Lapas Cipinang (2013 dan 2017).
- Temuan ini menegaskan lemahnya pengawasan internal dan berpotensi mencoreng upaya reformasi pemasyarakatan.

Ombudsman Republik Indonesia mengungkap dugaan penyediaan fasilitas eksklusif bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Temuan ini mencuat setelah tim Ombudsman melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan menemukan sejumlah bangunan dengan fasilitas lengkap, mulai dari ruang tamu, ruang tidur, dapur, televisi, kulkas, hingga perlengkapan rumah tangga lainnya. Anggota Ombudsman, Syafrida Rachmawati Rasahan, mengungkapkan bahwa salah satu penghuni mengaku membayar untuk menempati fasilitas tersebut. Namun, tim penyidik tidak sempat memperoleh informasi mengenai besaran tarif karena dihalangi oleh petugas lapas yang tiba-tiba mendatangi lokasi.
Lebih mengejutkan, di area hunian mewah itu juga ditemukan fasilitas gym yang sedang dalam proses pembangunan dan rencana pembangunan lapangan minigolf. Ombudsman bahkan menemukan kulkas berisi botol minuman keras di klaster tersebut. Temuan ini menambah daftar panjang praktik serupa yang pernah mengguncang dunia pemasyarakatan Indonesia. Sebelumnya, pada Juli 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Lapas Sukamiskin, Bandung. Dalam operasi tersebut, Kepala Lapas Sukamiskin, Wahid Husen, terbukti memperjualbelikan fasilitas mewah dan izin keluar sel bagi narapidana korupsi. KPK menemukan fasilitas seperti AC, televisi, rak buku, wastafel, kamar mandi dengan toilet duduk, kulkas, dan tempat tidur. Tarif sewa kamar eksklusif itu mencapai Rp200 juta hingga Rp500 juta per kamar.
Kasus serupa juga terjadi di Lapas Cipinang, Jakarta Timur. Pada 2013, penyelidikan Kementerian Hukum dan HAM menemukan kamar khusus yang digunakan gembong narkoba Freddy Budiman untuk mengonsumsi sabu dan berhubungan seksual dengan wanita dari luar. Kamar tersebut berada di area kantor Kepala Seksi Kegiatan Kerja, Abner Jolando, dengan tarif Rp2 juta per kunjungan. Empat tahun berselang, Badan Narkotika Nasional (BNN) kembali menemukan sel mewah di Lapas Cipinang. Kepala BNN saat itu, Komjen Budi Waseso, menyebut terpidana narkotika Haryanto Chandra alias Gombak menikmati fasilitas tersebut. Penyidik menyita satu unit laptop, satu iPad, empat telepon genggam, dan satu token. BNN juga mendapati aktivitas penghisapan sabu di dalam sel.
"Praktik penyediaan fasilitas eksklusif ini bukan kali pertama. Kami mencatat kasus serupa pernah terjadi berulang dari waktu ke waktu," ujar Syafrida dalam keterangan persnya.
Rangkaian temuan ini menyoroti lemahnya pengawasan internal di lembaga pemasyarakatan. Meskipun Kementerian Hukum dan HAM serta KPK telah berulang kali melakukan penindakan, celah penyalahgunaan wewenang masih terbuka lebar. Ombudsman menilai perlu ada pembenahan sistemik, termasuk transparansi pengelolaan hunian dan pengawasan melekat terhadap petugas lapas. Tanpa itu, lapas berpotensi menjadi ruang bisnis gelap yang menguntungkan oknum tertentu, sementara narapidana dengan sumber daya finansial dapat membeli kenyamanan yang seharusnya tidak mereka nikmati.
Bagi masyarakat Indonesia, kasus ini bukan sekadar pelanggaran administratif. Ia mencerminkan ketimpangan akses keadilan: narapidana mampu menyewa fasilitas mewah, sementara narapidana miskin harus berdesakan di sel sempit. Ini juga menjadi ujian bagi pemerintah dalam mereformasi sistem pemasyarakatan yang selama ini dikenal carut-marut. Jika tidak ditindak tegas, kepercayaan publik terhadap penegakan hukum akan semakin tergerus.
Ke depan, publik menanti langkah konkret Ombudsman dan Kementerian Hukum dan HAM untuk mengusut tuntas temuan di Lapas Cibinong. Apakah kali ini akan ada sanksi berat bagi petugas yang terlibat, ataukah praktik ini akan kembali terulang dengan modus berbeda? Hanya ketegasan penegak hukum yang bisa memutus rantai impunitas di balik jeruji besi.



