Kekeringan Landa Pemalang Tiga Bulan, 10.764 KK Terdampak dan Krisis Air Bersih Meluas
Baca dalam 60 detik
- BNPB mencatat kekeringan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, telah berlangsung sejak 25 Juni 2026 dan menjangkau 10.764 kepala keluarga.
- Tim gabungan baru mendistribusikan 150.000 liter air bersih hingga 25 September, sementara kebutuhan harian warga terus meningkat.
- Krisis serupa menjalar ke Pringsewu, Lampung, menandakan tekanan El Nino terhadap ketahanan air di sejumlah daerah.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengonfirmasi bahwa Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, telah dilanda kekeringan selama tiga bulan terakhir. Hingga Jumat (25/9/2026), sebanyak 10.764 kepala keluarga (KK) di wilayah itu terdampak karena sumber air bersih tak lagi mencukupi kebutuhan harian. Kekeringan dipicu musim kemarau panjang yang menggerus debit mata air dan sumur warga.
Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB, Berton SP Panjaitan, menyatakan bahwa kondisi ini mulai terdeteksi sejak 25 Juni 2026. Menurutnya, penurunan debit sumber air membuat pasokan tidak lagi memadai untuk konsumsi, sanitasi, maupun kebutuhan pertanian. "Kekeringan terjadi akibat musim kemarau yang menyebabkan debit sumber air bersih menurun," ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (26/9/2026).
BPBD Pemalang bersama pemerintah desa telah berkoordinasi untuk menyalurkan bantuan. Hingga laporan terakhir, tim gabungan mendistribusikan 150.000 liter air bersih ke titik-titik terdampak. Namun, jumlah itu dinilai belum sebanding dengan skala kebutuhan 10.764 KK yang tersebar di sejumlah desa. Distribusi air menjadi tantangan tersendiri karena medan dan jarak antarwilayah.
Krisis air tidak hanya terjadi di Jawa Tengah. Kabupaten Pringsewu, Lampung, melaporkan kekeringan yang berdampak pada 138 KK di Desa Panjerejo, Kecamatan Gadingrejo. BPBD setempat telah menyalurkan 18.000 liter air bersih hingga Jumat (25/9/2026). Pola ini menunjukkan bahwa tekanan kekeringan menyebar ke berbagai wilayah, tidak terkonsentrasi di satu titik.
"Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk memastikan bantuan tepat sasaran, namun kebutuhan air terus meningkat seiring berlanjutnya kemarau," kata Berton.
Bagi pembaca di Indonesia, terutama pelaku usaha dan investor, fenomena ini menjadi sinyal penting. Kekeringan berkepanjangan berpotensi mengganggu produksi pertanian, meningkatkan biaya logistik air, dan menekan daya beli masyarakat di daerah terdampak. Sektor agribisnis, properti, dan utilitas air perlu memperhitungkan risiko pasokan jangka panjang. Pemerintah daerah dituntut tidak hanya responsif dalam distribusi darurat, tetapi juga menyiapkan strategi mitigasi struktural seperti panen air hujan, rehabilitasi embung, dan diversifikasi sumber air.
El Nino yang disebut-sebut memperkuat musim kemarau tahun ini membuat pola cuaca semakin sulit diprediksi. BNPB dan BMKG perlu memperkuat sistem peringatan dini hingga level desa. Tanpa langkah adaptasi yang konkret, kekeringan bisa menjadi bencana berulang yang menggerus ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat. Pertanyaannya, apakah pemerintah daerah memiliki peta jalan ketahanan air yang terukur, atau masih bergantung pada bantuan darurat setiap kali kemarau datang?



