Satu dari Empat Bos di Inggris Disebut 'Bluffing' Soal Kemampuan AI
Baca dalam 60 detik
- Riset Emergn menemukan 23% pemimpin senior di Inggris mengaku tidak jujur tentang seberapa paham mereka soal AI.
- Tekanan dari atasan membuat 43% responden menilai keterampilan AI lebih berharga daripada kualifikasi formal.
- Hampir separuh pemimpin belum menerima pelatihan AI yang memadai, memicu perdebatan siapa yang bertanggung jawab.

Sebuah studi terbaru dari firma konsultan pembelajaran Emergn mengungkap bahwa sekitar 23% pemimpin senior di Inggris mengaku tidak sepenuhnya jujur mengenai seberapa dalam pemahaman mereka tentang kecerdasan buatan (AI). Temuan ini menyoroti adanya jurang antara ekspektasi publik terhadap para pengambil keputusan dan realitas penguasaan teknologi yang masih dangkal.
Riset tersebut menunjukkan bahwa ketidakjujuran ini bukan tanpa alasan. Sebanyak 38% pemimpin merasa prospek karier mereka akan terancam jika tidak segera meningkatkan keterampilan AI dalam setahun ke depan. Tekanan untuk tampil kompeten di tengah transformasi digital yang cepat membuat sebagian dari mereka memilih menutupi kekurangan daripada mengakui keterbatasan.
Meski demikian, sikap defensif ini justru berbanding terbalik dengan tuntutan organisasi. Hampir setengah dari responden (43%) menilai kemampuan AI lebih penting daripada gelar akademis formal. Artinya, ada kesenjangan antara apa yang diharapkan dari pemimpin dan apa yang benar-benar mereka kuasai.
Laporan ini juga mengungkap dimensi psikologis di balik fenomena tersebut. Satu dari lima pemimpin (22%) mengaku cemas atau sulit tidur karena cepatnya perubahan industri akibat AI. Angka yang sama merasa kewalahan dengan dampak AI terhadap peran mereka. Rasa tidak nyaman ini diperparah oleh budaya korporat yang sering kali menuntut pemimpin untuk selalu memiliki jawaban.
"Sulit untuk mengakui bahwa Anda tidak memahami sesuatu ketika Anda seharusnya menjadi orang yang memiliki jawabannya," ujar CEO Emergn, Alex Adamopoulos.
Adamopoulos menambahkan bahwa pelatihan AI seharusnya tidak sekadar teoritis, melainkan berfokus pada pemecahan masalah nyata yang dihadapi karyawan sehari-hari. Ia juga menekankan bahwa AI adalah teknologi baru bagi semua orang, sehingga baik pemimpin maupun staf biasa perlu belajar secara terbuka dan mengakui celah pengetahuan mereka.
Persoalan ini tidak hanya terjadi di Inggris. Di Indonesia, gelombang adopsi AI di sektor korporasi juga semakin deras, terutama di perbankan, e-commerce, dan layanan publik. Banyak eksekutif di Tanah Air yang merasa tertekan untuk segera menguasai AI, namun akses terhadap pelatihan yang relevan masih terbatas. Survei internal beberapa perusahaan menunjukkan bahwa pelatihan AI sering kali bersifat umum dan tidak menyentuh kebutuhan spesifik tiap divisi.
Kesenjangan keterampilan ini berpotensi menimbulkan risiko strategis. Keputusan investasi teknologi yang diambil tanpa pemahaman mendalam bisa berujung pada pemborosan anggaran atau kegagalan implementasi. Selain itu, budaya organisasi yang tidak mendukung keterbukaan akan semakin memperlebar jarak antara atasan dan bawahan dalam hal literasi digital.
Emergn menegaskan bahwa tanggung jawab pelatihan tidak bisa sepenuhnya dibebankan pada tim TI. Diperlukan pendekatan lintas fungsi yang melibatkan sumber daya manusia, pengembangan organisasi, dan kepemimpinan puncak. Tanpa itu, upaya transformasi AI hanya akan menjadi proyek simbolis tanpa dampak nyata.
Ke depan, pertanyaannya bukan lagi apakah pemimpin perlu memahami AI, melainkan seberapa cepat mereka mau mengakui kekurangan dan mengambil langkah perbaikan. Apakah perusahaan-perusahaan di Indonesia siap membangun budaya belajar yang aman dari stigma, atau justru terus membiarkan ilusi kompetensi menghambat inovasi?



