APBN 2027 Disepakati: Belanja Rp4.106 Triliun, Said Abdullah Ingatkan Risiko Utang di Balik Defisit
Baca dalam 60 detik
- Banggar DPR dan pemerintah menyepakati postur APBN 2027 dengan belanja Rp4.106,3 triliun dan target pendapatan Rp3.435,1 triliun, menyisakan defisit Rp671,2 triliun atau 2,4 persen PDB.
- Ketua Banggar Said Abdullah memperingatkan bahwa kegagalan mencapai target penerimaan akan memaksa pemerintah memilih antara membengkakkan utang baru atau memangkas program pembangunan dan bansos.
- Beban bunga utang yang melonjak dari 10 persen pendapatan negara pada 2015 menjadi 19 persen pada 2026 menjadi alarm bahwa ruang fiskal semakin sempit menjelang pelaksanaan anggaran.

Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah resmi menutup pembahasan gambaran umum dan arah kebijakan Rancangan APBN 2027, dengan menetapkan pagu belanja negara sebesar Rp4.106,3 triliun. Angka itu menjadi fondasi bagi seluruh program pembangunan, jaring pengaman sosial, dan pemerataan ekonomi sepanjang tahun anggaran mendatang.
Namun di balik besarnya alokasi tersebut, tersimpan persoalan struktural yang belum tuntas: bagaimana negara membiayainya. Pemerintah hanya menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun, yang bersumber dari penerimaan perpajakan, bea cukai, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Selisih keduanya menghasilkan defisit Rp671,2 triliun, setara 2,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Secara regulasi, angka defisit itu masih berada di bawah ambang batas 3 persen yang diatur undang-undang keuangan negara. Tetapi bagi Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, kepatuhan pada batas formal tidak cukup. Ia menilai setiap rupiah yang dialokasikan membawa konsekuensi langsung bagi kehidupan lebih dari 280 juta penduduk, mulai dari keterjangkauan harga pangan pokok, kepastian harga jual panen petani, hingga akses modal bagi pelaku UMKM.
"APBN bukan sekadar kumpulan angka. Di balik Rp4.106,3 triliun belanja negara terdapat kehidupan lebih dari 280 juta rakyat dengan kebutuhan dan harapan yang beragam," ujar Said dalam keterangan resminya.
Pemerintah memasang sejumlah target kesejahteraan yang cukup ambisius. Pertumbuhan ekonomi dipatok 6 persen, ditopang konsumsi rumah tangga, investasi, dan perbaikan ekspor. Angka kemiskinan diproyeksikan turun ke kisaran 6โ6,5 persen, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka ditargetkan menyusut ke 4,30โ4,87 persen. Rasio Gini diarahkan membaik ke 0,360โ0,365, dengan penciptaan lapangan kerja baru yang diperkirakan menyerap 2,57 juta hingga 3,49 juta tenaga kerja.
Said menggarisbawahi bahwa pertumbuhan tinggi tanpa pemerataan hanya akan menghasilkan kemajuan semu. "Pertumbuhan tidak boleh berjalan sendiri. Pertumbuhan harus disertai pemerataan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan agar kemajuan ekonomi nasional benar-benar bermakna bagi kehidupan rakyat," tuturnya.
Persoalan muncul ketika target pendapatan tidak terealisasi. Menurut Said, pemerintah akan berhadapan dengan dua skenario yang sama-sama berat. Pertama, defisit melebar dan pemerintah terpaksa menarik utang baru untuk menutup kekurangan pembiayaan. Konsekuensinya, beban bunga dan pokok utang yang harus ditanggung APBN pada periode berikutnya akan membengkak.
Data historis memperkuat kekhawatiran itu. Pada 2015, pembayaran bunga utang menyerap sekitar 10 persen dari total pendapatan negara. Proporsi tersebut melonjak hingga menyentuh 19 persen pada 2026, dan berpotensi terus naik apabila defisit tidak dikendalikan secara ketat.
Skenario kedua adalah efisiensi atau pemangkasan belanja negara. Langkah ini dipastikan mengganggu jadwal pembangunan prasarana, penyaluran bantuan sosial, serta pencapaian target ekonomi yang sudah direncanakan. "Bila opsinya memangkas belanja negara, maka sebagian harapan yang ditumpukan terhadap APBN perlu dikalkulasikan ulang. Karena itu, usaha mencapai target pendapatan negara sepadan dengan jihad ekonomi untuk negara," tegas Said.
Ia menambahkan bahwa dampak penarikan utang baru akan membebani ruang fiskal jangka panjang. "Apabila defisit APBN naik, kewajiban menarik utang baru akan semakin besar. Episode berikutnya, beban pembayaran bunga dan pokoknya akan semakin besar di kemudian hari," tambahnya.
Karena itu, keberhasilan pelaksanaan APBN 2027 sangat bergantung pada kemampuan pemerintah merealisasikan target penerimaan negara secara optimal. Intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan serta penggalian potensi PNBP menjadi fokus utama, dengan catatan tidak boleh menekan daya beli masyarakat maupun iklim investasi.
Bagi pasar dan pelaku usaha, postur ini mengirim sinyal ganda. Di satu sisi, pemerintah tetap berkomitmen menjaga disiplin fiskal dan stabilitas makroekonomi. Di sisi lain, ruang fiskal yang menyempit akibat beban bunga utang membuat manuver countercyclical menghadapi guncangan global menjadi terbatas.
Pertanyaan yang tersisa: apakah target pendapatan Rp3.435,1 triliun realistis di tengah perlambatan ekonomi global dan volatilitas harga komoditas? Jika tidak, pemerintah harus memilih antara menambah beban utang atau memangkas janji-janji kesejahteraan yang sudah tertulis dalam dokumen anggaran.



